Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum


Oleh A.P. Edi Atmaja

Ilmu hukum telah mengalami perjalanan yang cukup panjang sebelum dikenal sebagai ilmu yang khas sebagaimana dipelajari dalam kelas-kelas ilmiah selama ini. Secara umum, perjalanan atau perkembangan ilmu hukum dapat ditarik benang merah historis ke dalam dua konsep, yakni konsep hukum sebagai nilai dan konsep hukum sebagai peraturan.

Pemikiran tersebut sebenarnya senada dengan pendapat yang mengatakan bahwa perkembangan ilmu hukum dalam sejarah dapat dibagi ke dalam dua periode utama, yakni (1) periode Yunani Kuno hingga Abad Pertengahan dan (2) setelah Abad Pertengahan.[1] Pada periode Yunani Kuno, pemikiran hukum masih dipandang sebagai diskursus kefilsafatan. Hukum masih berkutat dalam masalah-masalah kekuasaan, etika, keadilan, dan ide-ide abstrak lainnya. Semenjak sekolah hukum pertama di Eropa (di Bologna) lahir dan sekolah teologi di Paris membuka jurusan hukum, hukum mulai dipandang sebagai hal yang konkret. Hukum dipandang sebagai ajaran karena ia dipelajari secara sistematis dan konkret.

Tulisan singkat ini bermaksud mengulas konsep hukum sebagai nilai dan hukum sebagai peraturan. Di ujung tulisan, dipaparkan derivikasi dari kedua konsep tersebut yang lantas menghasilkan empat macam aliran ilmu hukum.

Hukum sebagai Nilai

Pada mulanya, hukum dipahami sebagai suatu nilai. Nilai-nilai tertentu harus menjadi ide atau isi hukum. Dikatakan Theo Huibers, pada awalnya hukum identik dengan keadilan (iustitia): ide yang dicita-citakan dalam perumusan hukum.[2] Namun, keadilan bukan satu-satunya nilai yang mendasari hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum tersusun dari tiga nilai dasar, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian. Di antara ketiga nilai tersebut, terdapat hubungan tarik-menarik yang menghasilkan ketegangan (Spannungsverhaltnis). Hal ini terjadi karena ketiganya berisi tuntutan yang berlainan dan mengandung potensi untuk saling bertentangan.[3]

Pemahaman hukum sebagai nilai, menurut Satjipto Rahardjo, menimbulkan konsekuensi atas pilihan metode yang dipakai untuk melihat hukum. Metode tersebut bersifat idealis yang senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai(-nilai) tertentu. Metode itu membahas apa saja yang menjadi tuntutan dari nilai(-nilai) dan apa yang seharusnya dilakukan hukum untuk mewujudkannya.[4]

Hukum sebagai Peraturan

Hans Kelsen (1881-1973) suatu kali pernah melontarkan pertanyaan: hukum itu apa? Untuk menghindari salah paham tentang arti hukum yang sebenarnya, ia kemudian memisahkan hukum dari nilai-nilai dan segala unsur yang berperan dalam pembentukan hukum seperti unsur-unsur psikologis, politis, sosiologis, historis, dan etis. Hukum dilepaskan dari ide-ide dan isinya. Hukum dipahami sebagai peraturan yang berlaku secara yuridis.[5]

Perkembangan selanjutnya dari konsep hukum sebagai nilai yang cenderung abstrak itu memang akhirnya berujung pada pemaknaan hukum sebagai sesuatu yang konkret, yakni peraturan. Peraturan dibuat oleh pihak yang berkuasa, yang secara sah memiliki kewenangan untuk memerintah dengan berpegang pada peraturan-peraturan. Ada landasan rasional di sini, yakni bila pemerintah mengeluarkan suatu peraturan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, peraturan tersebut ditanggapi sebagai norma yang berlaku yuridis dan bersifat mewajibkan. Seseorang bisa dikritik kelakuannya atau dituntut di pengadilan karena telah melanggar peraturan-peraturan.[6]

Sementara itu, menurut Satjipto Rahardjo, ketika memaknai hukum sebagai peraturan, perhatian akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom.[7] Otonom karena dibicarakan sebagai subjek tersendiri dan terlepas dari kaitan di luar peraturan-peraturan tersebut. Hal ini sangat bersesuaian dengan pendapat Hans Kelsen di muka. Pemaknaan hukum sebagai peraturan akan membawa seseorang pada penggunaan metode yang bersifat normatif dalam menggarap hukum.

Derivikasi Kedua Konsep

Kemajuan zaman tidak memungkinkan lagi pemihakan tunggal atas konsep hukum sehingga perlu dicari konsep hukum yang memberikan lebih banyak keuntungan. Perkembangan ilmu hukum kemudian memadukan substansi dari kedua konsep hukum sebagai nilai dan hukum sebagai peraturan. Dari perpaduan kedua konsep tersebut, kemudian melahirkan aliran-aliran ilmu hukum yang bermacam-macam. Pada ulasan ringkas ini, hanya akan dijelaskan empat macam aliran ilmu hukum.

Sociological jurisprudence

Aliran ini menunjukkan bahwa hukum itu mengandung norma-norma tertulis sekaligus tidak tertulis. Pemahaman atas hukum tidak hanya diperoleh dari teks perundang-undangan, melainkan juga aturan-aturan tak tertulis yang hidup di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, hakim dalam memutus perkara seharusnya tidak cuma melihat pada peraturan tertulis yang berlaku, melainkan juga kebiasaan-kebiasaan yang hidup di masyarakat. Pengalaman (experience) merupakan aspek yang sama pentingnya dengan norma perundang-undangan sehingga saling terkait dan harus sama-sama diperhatikan.

Sociology of law

Aliran ini sesungguhnya merupakan cabang dari sosiologi. Peranan sosiologi sangat mendominasi dalam aliran ini. Aliran ini berupaya untuk melihat fenomena sosial melalui kacamata hukum dan berusaha menjelaskan efektivitas keberlakuan hukum di tengah masyarakat.

Positive jurisprudence

Aliran ini mengemukakan bahwa berbicara hukum berarti berbicara soal perundang-undangan (aturan tertulis) yang dalam perumusannya didasarkan pada rasionalisasi. Hukum dalam pemahaman ini dimaknai sebagai norma-norma yang bebas-nilai, artinya melepaskan diri dari nilai-nilai yang berkutat di sekitarnya seperti politik, ekonomi, agama, budaya, dan etika.

Philosophical jurisprudence

Aliran ini menunjukkan bahwa hukum merupakan peraturan tertulis yang berlandaskan pada nilai-nilai filosofis. Landasan mengapa harus dibentuk hukum ditemukan melalui renungan-renungan filsafati. Sejauh mana peraturan tertulis mampu menciptakan keadilan, kegunaan, dan kepastian? Apakah hukum bisa menjamin kesejahteraan masyarakat atau kebahagian individu-individu? Aliran ini berupaya mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. [31032012]


[1] E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 1-2.

[2] Theo Huijbers, Filsafat Hukum, (Jakarta: Kanisius, 1990), hal. 49.

[3] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 19.

[4] Ibid., hal. 6.

[5] Theo Huijbers, op. cit., hal. 47.

[6] Ibid., hal. 45.

[7] Satjipto Rahardjo, op. cit., hal. 6.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s