Suatu Senja bersama Nelayan Kota

Oleh A.P. Edi Atmaja

 

ANGIN bertiup pelan sore itu. Adzan Dzuhur telah lama berselang, dan terik mentari masih sepanas tengah hari. Namun  begitu, jalanan yang saya lalui tergenang rob di sana-sini, membuat beberapa pengemudi kendaraan bermotor memilih untuk tidak melewatinya.

Kampung nelayan di sudut utara Kota Semarang itu terletak masuk ke sebuah jalan kecil tak beraspal, bergeronjal, dengan kubangan air sesekali. Tambakmulyo nama kampung itu.

Di kanan-kiri jalan, rumah-rumah penduduk berderet-deret. Ikan, udang, dan hasil laut lain dijemur di halaman, mengeluarkan aroma khas mirip terasi.

Tangkapan yang masih segar dijual di pasar tak jauh dari situ, Pasar Tambaklorog. Pasar kecil inilah urat nadi kehidupan kampung. Pembeli dan penjual berlalu-lalang, seperti halnya kambing-kambing penduduk yang berlarian bebas di jalanan.

***

SELEPAS mata memandang, nyaris seluruh rumah penduduk terendam rob. Air rob nan keruh masuk ke rumah-rumah, setinggi kira-kira lima sentimeter. Sukar dibayangkan bagaimana aktivitas rumahtangga dilakukan dalam kondisi yang basah seperti ini.

“Rob ini sudah tiga hari. Mungkin surut nanti malam, Mas,” kata Sunarto, nelayan Tambakmulyo, ketika ditemui di dermaga.

Sunarto (32), bertelanjang dada dengan hanya memakai celana dalam, sedang sibuk bersih-bersih perahu. Ia baru saja pulang dari melaut. Segera saja ia memakai pakaian lengkap saat menyatakan kesediaan untuk diwawancarai.

Sunarto berasal dari Cirosari, kampung yang terletak beberapa kilometer dari Tambakmulyo. “Istri saya asli Tambakmulyo,” katanya.

Perahu Sunarto, terparkir rapi di samping perahu-perahu lain, adalah perahu bekas-pakai (secondhand) yang dibelinya seharga Rp 10 juta dari seorang kawan. Mau membeli perahu baru, mahal, karena mesti merogoh kocek Rp 18 juta. Itu pun tanpa mesin. “Saya saja masih ngutang buat membeli perahu ini,” ujarnya.

Perahunya berbahan bakar solar. Sekali melaut, ia menghabiskan Rp 150 ribu hanya untuk membeli solar. Dengan modal segitu, ia biasa membawa pulang tangkapan senilai Rp 200 ribu. Untung yang didapat masih dipotong lagi untuk biaya perawatan perkakas.

Angin laut bertiup sepoi-sepoi di atas perahu miliknya. Di seputaran, anak-anak kecil mandi beramai-ramai. Riang dan lepas sekali mereka bermain air.

Nelayan di situ umumnya memiliki perahu sendiri. Sudah tidak ada lagi nelayan penyewa, yang melaut dengan memakai perahu milik orang lain. “Rugi, Mas, cuma menjadi penyewa. Punya perahu sendiri saja belum tentu untung,” kata Sunarto.

Nelayan Tambakmulyo adalah nelayan merdeka. Mau menjadi orang kaya atau orang miskin, mereka sendirilah yang menentukan. Mau bekerja sepanjang waktu atau berleha-leha saja bersama keluarga, suka-suka mereka.

Namun, situasi dan kondisi rupanya tak bisa dengan mudah menjadikan mereka orang kaya. Meski bekerja sekeras apa pun, nyatanya kemiskinan seolah tak mau hengkang dari sini. Berleha-leha sudah barang tentu akan membuat tamat lebih cepat.

Di Pasar Tambaklorog, harga jual hasil laut jauh lebih rendah ketimbang daerah lain. Di sini udang dihargai Rp 40 ribu per kilogram. Padahal, di tempat lain seperti Moro, Demak, bisa dihargai Rp 70 ribu per kilogram. Di samping itu, menurut Sunarto, tangkapan selain udang cenderung tidak dihargai. “Ikan, di sini, sama sekali tak laku,” tutur pria berambut gondrong ini.

***

SUNARTO biasa berangkat melaut pukul enam pagi dan baru pulang pukul dua belas siang hari. Kaliwungu, Moro Demak, dan Kendal adalah daerah tangkapan yang selalu dikunjunginya. Di sana sudah berkumpul nelayan-nelayan lain dari beberapa daerah.

Musim ini merupakan paceklik baginya. Ikan dan udang sangat susah dicari. “Mungkin sampai Agustus akan terus seperti ini,” katanya.

Oleh karena itu, beberapa nelayan nekat mencari tangkapan ke daerah yang sangat jauh. Mereka bisa sampai Jakarta demi memperoleh tangkapan yang besar. Ya, dengan perkakas yang minim dan perahu yang sebetulnya tidak untuk perjalanan jauh, mereka mengarungi lautan luas. Mereka cuma bermodalkan naluri dan cerita rekan yang pernah ke sana.

Nelayan-nelayan itu tak langsung menuju tempat tujuan karena itu akan sangat memboroskan biaya. Bila ke Jakarta, misalnya, mereka akan transit ke beberapa tempat dulu, seperti di Kendal, Batang, Pekalongan, dan seterusnya, untuk sembahyang dan mencari bekal perjalanan selanjutnya.

Nelayan juga tak lepas dari dilema. Ikan dan udang banyak muncul di musim penghujan. Saat-saat itu merupakan berkah bagi para nelayan. Namun, di  musim penghujan jualah terdapat ombak yang besar-besar. Sehingga buat meraup keberkahannya, seorang nelayan mesti mempertaruhkan nyawa.

Adakah pemerintah memerhatikan nasib nelayan Tambakmulyo? “Pas musim kampanye dulu ada seorang caleg yang menyumbang bambu untuk merenovasi dermaga ini. Sekarang, ia tak pernah ke sini lagi,” tutur Sunarto. Saat hari pemilihan tiba, caleg itu memperoleh suara terbanyak.

Keadaan Tambakmulyo yang selalu dilanda rob membuat tak sekali pun pemerintah berniat mampir. Mereka barangkali merasa jijik melihat ada manusia hidup di tengah kekumuhan dan bau busuk yang hadir di setiap waktu. Padahal, justru manusia-manusia seperti merekalah, masyarakat Tambakmulyo, yang semestinya memperoleh bantuan lebih.

Untuk mendapatkan air bersih saja, Sunarto mesti merogoh kocek Rp 9 ribu per minggu, dari tetangganya yang mengusahakan sumur artetis. Betapa keras perjuangan hidup di sini.

Namun, ia bukan individualis yang cuma memikirkan dirinya sendiri. Di tengah persoalan pribadinya yang berbagai-bagai, ia berharap pemerintah mau merenovasi jalan kampungnya. Bukan dengan mengurugnya dengan tanah, melainkan dengan pavingisasi. “Dengan dipaving, jalanan tak akan becek seperti sekarang. Walau tetap saja kena rob, nanti ketika surut pasti akan nampak lebih bersih,” katanya.

Dalam sosok Sunarto, kita temukan seorang pancasilais sejati. [02062011, 12:15 WIB]

*) Tulisan ini pernah dimuat dalam majalah Gema Keadilan No. 2 Tahun ke-34; 2011.

Pancasila, Kaum Pinggiran, dari Perspektif Mahasiswa

Oleh A.P. Edi Atmaja

TAHUN INI, genap 66 tahun usia Pancasila. Tepatnya, usia Pancasila sebagai nama. Karena Pancasila sebagai nilai telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, barangkali sejak zaman kerajaan-kerajaan, yang melekat di hati-sanubari dan watak-hidup nenek moyang kita. Jadi, 1 Juni 1945 lebih tepat dikatakan sebagai hari digalinya Pancasila, bukan hari lahir Pancasila.

Bung Karno enggan disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikatakan Prof Natanagoro dalam satu seminar di Universitas Gadjah Mada pada 19 September 1951. Ia lebih suka orang-orang mengenangnya sebagai penggali Pancasila. Bung Karno pun berkeberatan ketika Pancasila dipersamakan dengan wahyu oleh RP Soeroso, bekas wakil ketua Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dalam Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1963, karena ia bukan nabi.

Enam puluh enam tahun yang lalu, di balik todongan bayonet serdadu Dai Nippon, Ir Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar (philosophisce gronslag/weltanschauung) buat bangsa yang kemungkinan besar akan (di-) merdeka (-kan) ini. Awalnya ia ragu, lantaran sehari sebelumnya perdebatan di antara anggota Dokuritsu Tyoosakai—yang kemudian lebih beken dengan nama BPUPKI—berlangsung alot. Terjadi friksi yang kental sentimen keagamaan, yang membuat sidang kian memanas.

Tapi, Soekarno telah memantapkan hati. Ia teringat nasihat Sri Krishna kepada Arjuna, “Karmanye fadikaraste temapalesye kadatchana.” Kerjakan kewajibanmu, laksanakan tugasmu, tanpa menghitung untung-ruginya bagimu. Dan pidato pun mengalir dengan menggebu-gebu seperti biasa. Tepuk-tangan riuh-rendah membahana kala pidato usai, disertai apa yang Ary Ginanjar Agustian sebut sebagai anggukan universal.

22 Juni 1945. Lima hal yang dikemukakan Soekarno dirumuskan ulang oleh BPUPKI. Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme/Perikemanusiaan, Mufakat/Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan yang Maha Esa menjadi jiwa penyusun Pancasila.

***

LAIN DULU, lain sekarang. Pancasila tak bisa lepas dari pasang-surut sejarah.

Berlaku sebagai grundnorm tak serta-merta membuat Pancasila steril dari pergulatan politik. Di masa lalu, Pancasila dijadikan alat yang menahbiskan otoriterisme rezim Soeharto. Stereotip “pancasilais” dan “tidak pancasilais” dijadikan parameter yang mengabsahkan rezim membantai musuh politiknya.

Maka, ketika reformasi bergulir, Pancasila dianggap laiknya momok yang identik dengan Orde Baru—sebagaimana Pelita, Keluarga Berencana, dan “proyek-proyek” khas Orba lainnya. Agenda mereformasi (pemahaman) Pancasila dinilai mubah hukumnya, tak lebih penting dari agenda pemberantasan KKN, otonomi daerah, ataupun reformasi birokrasi.

Ketika kini wacana memacansilakan kembali Indonesia merebak di mana-mana, Gema Keadilan ingin pula turut ambil bagian. Dengan begitu, perspektif mahasiswa akan membuat perdebatan menjadi lebih kaya.

Tentu saja banyak bahan menarik lain yang dsajikan khusus untuk Anda dari dapur Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan. Di antaranya, liputan khusus tentang kehidupan nelayan di Tambaklorog, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara. Dengan membaca reportase itu diharapkan akan menumbuhkan kepekaan kita terhadap kaum pinggiran. Betapa masih banyak saudara kita sebangsa-setanah air yang hidup dengan beragam keterbatasan di negara yang birokratnya berlomba-lomba mengejar kemewahan ini.

Akhirulkalam, semoga Anda puas dengan sajian kami. Kritik dan saran yang membangun dapat Anda alamatkan ke redaksi.gk@gmail.com. Salam semangat-juang Pers Mahasiswa! [Mangkang, 02062011, 12:23 WIB]

*) Tulisan ini pernah dimuat sebagai salam redaksi dalam majalah Gema Keadilan No. 2 Tahun ke-34; 2011.

Kisah Sendu Pers Mahasiswa

Oleh A.P. Edi Atmaja

SERING disalahpahami sebagai pers yang “bohong-bohongan”, pers mahasiswa amat nyata memiliki peran tersendiri dalam perkembangan demokrasi dewasa ini. Kesadaran demikian menjadi penting bila dikaitkan dengan upaya-upaya oknum tertentu yang hendak menumpulkan taring pers mahasiswa.

Dalam lingkup kampus, misalnya, suara pers mahasiswa seakan-akan dianggap angin lalu belaka. Adakalanya, ketika berhadapan dengan pimpinan universitas atau fakultas—habitat alami pers mahasiswa—proses pengungkapan kebenaran melalui peliputan dan reportase terantuk keras batu karang kebuntuan. Buntu karena stereotipe “bohong-bohongan” yang disandangnya tadi, sehingga gampang diacuhkan. Di samping itu, buntu juga lantaran “perhatian” yang terlalu berlebihan terhadapnya sehingga melahirkan apa yang kita namakan sebagai sikap represif atas pers.

Padahal, jika kita tilik sejarah masa silam, karya-bakti pers yang gilang-gemilang dalam mengawal demokrasi dan pemerintahan yang bersih itu tercakup pula kontribusi pers mahasiswa secara signifikan. Bahkan, ada satu premis menyebutkan, aktivitas pers mahasiswa itu berinteraksi dengan realitas politik zamannya. Semenjak era Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, hingga rezim oligarki-militer Soeharto, pers mahasiswa satu-dua kali telah (terpaksa harus) masuk pula ke dalam hiruk-pikuk politik yang ada.

Pada masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin, partai-partai politik berkembang demikian suburnya. Pertarungan partai di tingkat elite merembes pula hingga ke akar-rumput (grass-root) di pelbagai sektor, termasuk sektor kemahasiswaan. Organisasi mahasiswa tertentu sengaja dibentuk sebagai corong partai buat mendiseminasikan kepentingan partai.

Pun demikian, pers mahasiswa yang memiliki ikatan primordial atau ideologis dengan partai-partai tertentu senantiasa menyuarakan kepentingan politis partainya masing-masing. Jadi, keterlibatan pers mahasiswa  dalam kehidupan kenegaraan bukanlah dalam konteks partisipasi yang demokratis, melainkan manifestasi dari partisipasi yang oligarkis (Togi Simanjuntak: 2001).

Tatkala Soeharto berkuasa, aktivitas pers mahasiswa amat berlainan coraknya dibanding pemerintahan terdahulu. Pada awalnya, hubungan pemerintah dengan—termasuk pers—mahasiswa nampak harmonis. Media pers mahasiswa menjamur berbarengan dengan transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, dengan contoh antara lain Harian KAMI, Mahasiswa Indonesia, Mimbar Demokrasi, Muhibbah, dan sebagainya. Akan tetapi, pemerintah lewat ideologi developmentalismenya coba membatasi ruang gerak mahasiswa menyusul peristiwa Malari 1974. Dan puncak dari ketidakharmonisan antara pemerintah dan mahasiswa itu adalah diberlakukannya aturan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus).

Dikeluarkannya aturan NKK/BKK itu berimbas pula pada pers mahasiswa. Pers mahasiswa tidak lagi bisa bersuara selantang sebelumnya. Dan dalam merevitalisasi perannya sebagai sebuah gerakan moral, pers mahasiswa seakan-akan cuma (di-) sibuk (-kan) dengan pemberitaan-pemberitaan “standar” kampus.

Mahasiswa dan feodalisme-budaya

Membaca perjalanan pers mahasiswa dari sisi historis di atas menjadikan kita mengerti bahwa apa yang terjadi pada pers mahasiswa kini merupakan imbas dari masa lalunya. Corak negara yang berubah menjadi sangat demokratis, yang dicirikan dengan berseminya kebebasan pers, tidak sekonyong-konyong berlaku begitu saja pada pers mahasiswa.

Di beberapa tempat, pers mahasiswa benar-benar terpasung kreativitas dan kritisismenya. Bukan karena insan pers mahasiswa—yakni mahasiswa—itu sendiri yang membikinnya demikian, melainkan lantaran sistem warisan NKK/BKK yang sudah lama “karatan” itulah yang tak mau lengser seiring pergantian rezim. Sistem itu telah merasuk ke segenap lini, di mana pers mahasiswa hendak akan menunjukkan geliatnya. Kebebasan pers dengan mudah ditelikung ketika bersinggungan dengan “kebijakan” perguruan tinggi.

Memang hal demikian lumrah terjadi lantaran posisi mahasiswa sendiri yang kurang jelas (baca: menguntungkan). Jika menilik dari aspek kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi, mahasiswa adalah nothing, sebab masih merupakan tanggungan orangtua. Jadi, logikanya, segala aktivitas pers mahasiswa tak bisa lepas dari realitas politik yang melingkupinya dan ketidakjelasan posisi dari mahasiswa itu sendiri (Togi Simanjuntak: 2001).

Dengan demikian, jelas, pers mahasiswa harus mau dan mampu mereposisi dan merevitalisasi dirinya. Alih-alih membenahi dan mengawal demokratisasi kampus, pers mahasiswa acapkali terlalu terpaku pada kondisi di luar lingkungannya. Artinya, kritis di luar, tapi melempem di dalam. Mampu menumbangkan otoritarianisme negara tetapi takluk pada otoritarianisme kampusnya sendiri.

Manakala melakukan peliputan terhadap kebijakan kampus yang memberatkan mahasiswa, misalnya, kebebasan pers seolah slogan kosong belaka. Mentah di praktik. Pers mahasiswa lantas dituduh subversif dan diancam dengan segala macam sanksi, mulai dari breidel hingga pemecatan kuliah (drop-out).

Inilah barangkali yang Apsanti Djokosujatno sebut sebagai “ketidaksopanan (yang) nyaris merupakan suatu kejahatan” (Apsanti Djokosujatno: 2004). Inilah bentuk lain feodalisme yang, tentu, merupakan ciri umum kebudayaan Timur kita. Bagaimana mungkin kita hendak menyambut era industri dan informasi yang menuntut keterbukaan dan kecekatanan, sementara para pemegang kuasa masih enggan beringsut dari kursi empuk feodalisme, yang mengharamkan kritik tapi menghalalkan penghormatan berlebihan?

Lanjut Apsanti lagi: “Sopan-santun dalam batas-batas tertentu mungkin berdampak positif. Tetapi, sopan-santun bila dikaitkan dengan kedudukan, menimbulkan kesewenangan”. [14102010, 16:50 WIB]

*) Tulisan ini pernah dimuat dalam majalah Gema Keadilan No. 2 Tahun ke-34; 2011.

Merejuvenasi Pancasila

Oleh A.P. Edi Atmaja

BEBERAPA WAKTU belakangan, kita sebagai bangsa disibukkan dengan aneka ragam konflik bernuansa SARA. Energi kita betul-betul terkuras demi memperdebatkan persoalan krusial—tapi cenderung klise—negara ini. Pancasila sebagai ideologi negara tanpa sungkan turut terseret dalam arena perdebatan itu.

Pertanyaan yang lantas mengemuka adalah masih relevankah Pancasila sebagai sebuah ideologi? Padahal, sejak Era Reformasi bergulir pada 1998, Pancasila dan wacana yang mengelilinginya seakan-akan terhapus begitu saja dari ingatan kolektif sebagian besar anak bangsa. Pancasila cenderung (di-) identik (-kan) dengan Orde Baru. Sehingga, dengan keruntuhan rezim Orba yang dramatis, Pancasila pun ikut-ikutan jatuh tersungkur dan menjadi tak lagi diperhitungkan.

Bukan hanya rakyat, para birokrat pun seolah-olah telah alpa pada keluhuran kelima sila Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial tidak pernah dihayati secara konsekuen—malah dimaknai sebagai piranti seremonial belaka. Nilai-nilai luhur itu terkorosi oleh perilaku koruptif di segala lini, dari pemerintahan, hukum, hingga kehidupan bermasyarakat, sehingga yang belakangan muncul adalah kerusakan mental bangsa secara menyeluruh.

Rezim Orba telah berhasil dengan gemilang memanipulasi Pancasila lewat tafsir tunggalnya. Keinginan pemerintah Orba untuk membumikan Pancasila—melalui program P4, misalnya—malah kontraproduktif menjadi sebuah indoktrinasi. Pancasila “versi” Orba kini laiknya momok, fobia, dan trauma mendalam buat sebagian besar anak bangsa.

Ideologi-ideologi asing di tengah percaturan global malah laku di sini. Liberalisme, komunisme, kapitalisme, individualisme, fanatisme agama, dan beragam varian turunannya nampak lebih memikat ketimbang Pancasila. Bahkan, dalam konteks ideologi pun, saat ini kita sedang terjajah.

Kilasan sejarah

Semenjak kali pertama dicetuskan oleh Ir Soekarno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Pancasila sebenarnya dianggap sebagai semacam kontrak sosial. Bung Karno dalam pidatonya menyebut Pancasila sebagai “philoshophische grondslag dan weltanschauung yang disepakati bersama”. Jadi, menurut analisis sejarawan Onghokham dan Andi Achdian, Pancasila pada mulanya adalah sebuah kesepakatan, dan bukan ideologi.

Pancasila sebagai ideologi negara secara komprehensif baru berkembang pada dekade 1960-an. Saat itu, Pancasila dipakai sebagai senjata ampuh untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Ketundukan segenap elemen politis kepada figur Bung Karno yang kharismatis melahirkan ketundukan politis pula terhadap Pancasila. Sehingga kaum nasionalis, komunis, dan agamis mengklaim diri mereka pancasilais demi menjaga eksistensi kepentingan politis mereka.

Tatkala Orde Lama bertransisi menjadi Orba, reideologisasi Pancasila dilakukan secara militan akibat “kegagalan” Pancasila versi Orla saat berhadapan dengan paham komunisme. Tafsir lain selain yang telah ditetapkan pemerintah Orba dilarang. Pancasila yang sejatinya berisi norma-norma abstrak dan mengandung dimensi universalitas sekaligus partikular itu kemudian dikonkretkan secara sepihak, dikeramatkan, dimonopoli, dan dilindungi dengan tindak kekerasan.

Memudakan kembali

Oleh karena itu, amat diperlukan kini upaya rejuvenasi (memudakan kembali) Pancasila di tengah kesemrawutan yang terjadi di negara ini. Rejuvenasi tersebut bertujuan buat mencegah bangsa ini kehilangan orientasi dan tercerabut dari nilai-nilai jati dirinya.

Sebenarnya, pada 2004 Azyumardi Azra pernah menggagas perlunya rejuvenasi itu, mengingat Pancasila merupakan salah satu fundamen identitas nasional. Kemudian diskursus mengenai Pancasila kembali menghangat usai Simposium Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 31 Mei 2006 di FISIP-UI.

Hingga kini, Pancasila di tataran akademis telah coba dirumuskan ulang. Terdapat sedikitnya empat wacana bagaimana memosisikan Pancasila di tengah negara yang bukan negara sekuler tetapi bukan pula negara agama ini. Pertama, Pancasila kita sikapi sebagai kontrak sosial, bukan ideologi. Kedua, sebagai ideologi kebangsaan. Ketiga, sebagai visi, cita-cita—bukan kondisi faktual—bangsa dan negara. Keempat, sebagai konsepsi politis (As’ad Said Ali: 2009).

Dalam bukunya, Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa, As’ad Said Ali menulis beberapa konklusi demi merejuvenasi sekaligus merevitalisasi Pancasila. Pertama, menjadikan Pancasila sebagai dasar kehidupan kenegaraan dan kebangsaan yang harus disegarkan dan dikontekstualisasikan. Kedua, tidak menjadikan Pancasila sebagai doktrin komprehensif yang mengatasi atau menolak ideologi lain. Ketiga, tidak menjadikan Pancasila sebagai kebenaran tunggal, monointerpretasi, dan justifikasi otoritarianisme negara.

Lebih dari segalanya, Pancasila sebagai saripati bangsa Indonesia mesti mampu “bersaing” dengan ideologi lain di kancah global dan senantiasa berada dalam koridor kontekstualitas. Ideologi asing tidak serta-merta mesti ditolak begitu saja. Selama norma-norma asing tersebut memang positif dan mampu memperkaya Pancasila, mengapa harus diberangus? Bukankah bangsa ini telah masyhur sebagai bangsa yang mampu menyerap dan memilah-milah sisi positif nilai-nilai asing? [130311, 21:21 WIB]

*) Tulisan ini pernah dimuat dalam majalah Gema Keadilan No. 2 Tahun ke-34; 2011.