Arsip Tag: Krisis Suriah

Apa Kabar Musim Semi Arab?

Oleh A.P. Edi Atmaja

MUSIM Semi Arab (the Arab Spring) tertahan di Suriah. Sulit mengharapkan negara itu dapat terbebas dari krisis apabila semua negara yang berkepentingan, baik di dalam maupun di luar kawasan, tidak menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh buat menegakkan kemanusiaan.

Suriah adalah lempeng domino yang gagal. Sewarsa berselang tatkala Revolusi Arab dimulai, mengguncang Timur Tengah dan Afrika Utara. Di kawasan itu, demonstrasi besar-besaran digelar oleh rakyat yang menuntut perubahan di segala bidang. Buntutnya, para diktator yang lama berkuasa (di-)lengser(-kan) dari singgasananya, ibarat domino yang ambruk satu per satu: ada yang secara baik-baik, ada yang terpaksa kabur dari negerinya, dan ada pula yang dibunuh oleh rakyatnya sendiri.

Revolusi itu bertolak dari Tunisia. Negara yang terletak di barat Mesir setelah Libya itu bergolak lantaran krisis politik akibat kemiskinan rakyat dan korupsi pejabat: alasan serupa yang mendasari seorang pedagang asongan, Mohamed Bouazizi, melakukan aksi bakar-diri. Akhirnya, Presiden Tunisia Zine al-Abidine Ben Ali yang berkuasa lebih dari dua dasawarsa digulingkan secara paksa.

“Kesuksesan” di Tunisia lekas merembet ke negara-negara terdekatnya. Rezim Hosni Mubarak, yang berkuasa selama 33 tahun di Mesir, tumbang. Revolusi di Mesir itu disebut Revolusi 2.0 karena dipicu oleh fenomena Internet yang berbasis Web 2.0. Selain dilakukan di jalanan, demonstrasi terhadap pemerintah juga amat kencang dilakukan di dunia maya, dengan mengoptimalkan media sosial seperti Facebook.

Di Libya, revolusi pun mampu meruntuhkan rezim terawet di Timur Tengah dan Afrika (42 tahun) yang dipimpin Moammar Khadafy. Dalam pertempuran yang tak kunjung usai, Khadafy akhirnya terbunuh. Di Yaman, Ali Abdullah Saleh pun mesti menyerahkan kursi kepresidenannya yang berumur 32 tahun kepada rakyat. Saat itu, sejumlah analis segera bersinyalemen, angin revolusi akan juga bertiup ke Yordania, Bahrain, dan Suriah.

Risiko besar

Berbeda dengan negara di kawasan Timur Tengah lainnya, “musim semi” rupanya enggan bersemi di Suriah. Betapa susah kekuatan prodemokrasi di negara itu buat mendongkel rezim otoriter Bashar al-Assad. Tercatat, pertempuran antara pemerintah melawan rakyat itu telah berlangsung selama 18 bulan, menewaskan sedikitnya 18.000 jiwa, melukai puluhan ribu lainnya, dan membuat ratusan ribu sisanya mengungsi dari kampung halamannya.

Ikhtiar internasional untuk meredakan konflik tidak jua menunjukkan sinar terang. Tak kurang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Liga Arab, dan negara-negara Barat melibatkan diri, mencari jalan keluar terbaik bagi Suriah. Bahkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok pekan lalu, isu Suriah menggelontor panas di meja pertemuan. Namun, ikhtiar itu selalu mentok di tataran diplomatik tersebab masing-masing pihak mendasarkan argumennya pada kepentingan nasionalnya yang picik.

China dan Rusia, selaku anggota Dewan Keamanan PBB, ogah bersepakat dengan AS, anggota DK PBB yang lain, berkenaan dengan mekanisme transisi kepemimpinan yang tepat bagi Suriah. China dan Rusia menolak intervensi militer dan tidak menghendaki Presiden Bashar al-Assad dilengserkan secara paksa. Demikian pula Iran, sekutu utama rezim al-Assad di Timur Tengah, yang justru menuduh AS, Israel, Arab Saudi, Turki, dan Qatar memperkeruh suasana dengan mengirim senjata ke pihak oposisi.

Membaca Iran adalah laiknya menyimak Suriah. Kedua negara itu memiliki sikap politik yang tak jauh berbeda di Timur Tengah. Di masa lalu, mereka bersekutu untuk melawan musuh bersama, Presiden Irak Saddam Hussein. Mereka pun berkongsi untuk mengawasi pergerakan Israel ke Lebanon dan mencegah setiap upaya AS untuk masuk ke Timur Tengah. Iran dan Suriah juga memberikan dukungan kepada Hizbullah dan Hamas, dua kelompok bersenjata yang jadi musuh sekaligus memusuhi AS dan Israel.

Alasan mengapa Barat, terutama AS, selama ini terkesan sungkan mengerahkan kekuatan militernya ke Suriah—berbeda dengan perlakuan mereka terhadap Moammar Khadafy—agaknya terkait dengan kemungkinan serangan balasan dari Iran, Hizbullah, dan Hamas, serta reaksi tak terduga dari Rusia atau China. Risikonya terlalu besar. Lagi pula, Suriah kurang berharga di mata Barat. Ia bukan seperti Libya yang amat kaya akan kandungan minyak bumi.

Bukan lagi ancaman

Perkembangan lebih lanjut Musim Semi Arab sesungguhnya tidak cuma ditentukan oleh seberapa masif transisi kepemimpinan di negara-negara otoriter digalakkan secara demokratis. Ia juga berkutat pada mau apa dan ke mana setelah demokrasi benar-benar ditegakkan, para despot berhasil digulingkan. Ini terkait masa depan dunia Arab pascarevolusi: transisi dari negara otokrasi ke demokrasi.

Pasca-Revolusi Arab, geopolitik Timur Tengah seakan berubah. Inilah saat kebangkitan politik Islam, ketika partai-partai Islam memegang tampuk pemerintahan di negara-negara yang sejak dulu dikenal “mengharamkan” atribut keislaman. Di Tunisia, misalnya, Partai al-Nahdlah yang berhaluan Islam meraup 41 persen dari 217 kursi pada pemilihan umum lalu. Di Mesir, Partai Kebebasan dan Keadilan (dari Ikhwan al-Muslimin) dan Partai al-Nur (dari kelompok Salafy) meraih suara mayoritas.

Kemenangan partai-partai Islam itu tentu saja berpengaruh pada kebijakan negara. Di Mesir, jilbab bukan lagi sesuatu yang terlarang. Dahulu, semasa Mubarak berkuasa, bahkan penyiar di stasiun televisi milik pemerintah pun dilarang mengenakan jilbab. Itu demi menunjukkan kepada dunia bahwa Mesir adalah negara nasionalis-sekuler.

Kuatnya Ikhwan al-Muslimin dan Salafy dalam pemerintahan Mesir kini patut membikin AS dan Israel ketar-ketir. Pasalnya, dua organisasi itu, kendati tak seekstrem Hizbullah dan Hamas, selalu garang terhadap AS dan Israel. AS pun melihat, kemenangan partai Islam di Timur Tengah bukan merupakan kemenangan demokrasi. Meski demokrasi penting bagi AS dan negara-negara Barat, mereka cemas, kemenangan politik Islam akan mengubah Tunisia, Mesir, Libya, dan Maroko menjadi negara radikal.

Posisi Israel sebagai “satelit” AS di Timur Tengah pun menjadi rawan. Negeri Yahudi itu kemungkinan bakal kehilangan Mesir, mediatornya yang amat berharga di Timur Tengah. Meski pemerintahan Muhammad Mursi menyatakan tak hendak mengingkari Perjanjian Camp David, perubahan pasal bisa saja dilakukan, terutama dalam soal pengaturan di wilayah perbatasan. Akan tetapi, krisis Suriah menunjukkan, musuh Israel di Timur Tengah berkurang satu. Suriah bukan lagi ancaman Israel sepanjang rezim yang berkuasa masih disibukkan dengan kemelut dalam negerinya. [12092012, 23.14]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian Jurnal Nasional pada 14 September 2012 sebagai “Suriah, Lempeng Domino yang Gagal”.