Arsip Tag: Asas persamaan di depan hukum (equality before the law)

Menggugat Asas Persamaan di Depan Hukum

Oleh A.P. Edi Atmaja

DALAM nomenklatur hukum kita, dikenal asas persamaan di depan hukum (equality before the law). Asas ini menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Menurut asas ini, negara wajib melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi, baik dalam soal ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, sikap politik, kebangsaan, kepemilikan, maupun kelahiran.

Secara internasional, asas persamaan di depan hukum dijamin oleh Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights, 1948) dan Pasal 26 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, 1966). Sementara, secara nasional, ia termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menggugat Asas Persamaan di Depan Hukum [ILUSTRASI-ALWI]
[Ilustrasi: ALWI/ANALISA]
Ramly Hutabarat (1985) memaparkan sejumlah teori tentang asas persamaan di depan hukum. Ia, antara lain, melakukan peninjauan terhadap asas itu dengan bertolak dari sudut-pandang demokrasi Barat dan syariat Islam. Menurut pandangan awam, asas persamaan di depan hukum berasal dari atau lekat dengan konsep demokrasi Barat (Hutabarat, 1985: 7). Konsep demokrasi—berasal dari term Yunani demos dan cratos—menghendaki kedaulatan negara dan/atau pemerintahan berada di tangan rakyat.

Maka itu, demokrasi mesti mengakomodasi ruang yang cukup lebar untuk partisipasi rakyat. Menihilkan peran rakyat dalam pemerintahan sama saja dengan meruntuhkan negara. Demi mewujudkan demokrasi, negara, dengan sarana hukum, mesti menjamin terlaksananya kebebasan, persaudaraan, dan persamaan di antara warga. Pendeknya, mewujudkan persamaan di depan hukum demi merengkuh keadilan buat semua orang.

Acap kali, dalam konsep demokrasi Barat, asas persamaan di depan hukum dipersamakan dengan asas persamaan kesempatan (equal opportunity). Ini, menurut Rizal Mallarangeng (2008), adalah suatu kekeliruan. Asas yang belakangan itu mengandung makna yang elusif: tidak gampang dipahami dan menimbulkan interpretasi yang licin, tergantung dari kepentingan kelompok atau tujuan tertentu yang kita inginkan.

Misalnya, karena ketertinggalan masyarakat Indonesia yang hidup di daerah perbatasan atau pedalaman, pemerintah mesti memperlakukan mereka secara lebih istimewa ketimbang warga negara lain. Menurut Mallarangeng, hal ini bertentangan dengan semangat kemanusiaan, yang menganggap manusia memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang dengan tangannya sendiri. “Orang yang melihat kesempatan sebagai sesuatu yang disediakan oleh pemerintah,” demikian Mallarangeng (2008: 62), “justru tidak akan pernah maju.”

Dalam optik Islam, demikian Hutabarat (1985: 43-50), asas persamaan di depan hukum pun menemukan pendasarannya. Islam melihat perbedaan derajat manusia bukan terletak pada ras dan warna kulit, melainkan pada ketakwaan dan ilmunya. Takwa diartikan sebagai sikap melaksanakan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Jadi, terdapat nuansa yang transenden di situ. Padahal, hukum adalah produk nalar yang cenderung berada di luar dimensi kerohanian. Hukum selalu berkutat pada realitas (das Sein) kemasyarakatan yang terjadi sekaligus menjadi.

Dengan mengatakan bahwa optik Islam kurang bisa digunakan sebagai rujukan atas asas persamaan di depan hukum tersebab kemandulannya dalam memahami realitas, saya sebenarnya juga lagi mempersoalkan asas persamaan di depan hukum dalam optik demokrasi Barat. Dalam praktiknya, ternyata demokrasi Barat juga tidak benar-benar bisa mewujudkan substansi asas persamaan di depan hukum, yaitu keadilan.

Sekali lagi, hal itu berpulang pada realitas yang terjadi di tengah masyarakat. Alih-alih mengharapkan kepastian dengan menegakkan asas persamaan di depan hukum masti-matian, yang kita peroleh justru semacam kontradiksi—bila tak mau dikatakan ironi—bahwa keadilan mustahil dapat diwujudkan.

Nonsens

Mengapa saya katakan mustahil? Dengan menilik kasus-kasus kontemporer, semakin terlihat bahwa asas persamaan di depan hukum sangat sukar diwujudkan: ia hanya patut berada di tataran ideal yang tak akan mungkin mampu menyentuh persoalan faktual.

Menurut Ward Berenschot dan Adriaan Bedner dalam Akses terhadap Keadilan: Perjuangan Masyarakat Miskin dan Kurang Beruntung untuk Menuntut Hak di Indonesia (2011), penegakan hukum yang adil saja tidak cukup. Kendati sering tampak adil, hukum dipahami oleh kebanyakan orang sebagai alat untuk membela kepentingan orang kaya dan berkuasa.

Lihat saja kasus Lanjar. Lanjar Sriyanto, pria asal Karanganyar, Jawa Tengah, itu, dijebloskan ke penjara dengan tuduhan telah “membunuh” istrinya. Mulanya, ia berboncengan sepeda motor dengan anak dan istrinya dari suatu kunjungan Lebaran. Di tengah perjalanan, istrinya terpental ke sisi lain jalan lantaran Lanjar tak mampu menguasai motornya setelah mobil di depannya berhenti mendadak. Nahas, dari arah berlawanan melaju mobil yang kemudian diketahui dikemudikan oleh anggota kepolisian setempat. Tanpa bisa dicegah, istri Lanjar pun tergilas mobil itu dan meninggal dunia seketika.

Kelanjutan kasus itu kita semua tahu. Tidak cukup kehilangan istri, Lanjar pun mesti merelakan kebebasannya terenggut. Sebab, “hukum” mengatakan, dialah yang menyebabkan istrinya meninggal, bukan sopir yang anggota kepolisian itu. Lanjar yang lemah, miskin, buta hukum, dan tak punya koneksi dengan—apalagi memiliki—kekuasaan itulah yang mesti bertanggung jawab, bukan sopir yang memiliki segalanya untuk membuat dia lepas dari jeratan hukum.

Tamsil tidak berhenti pada Lanjar Sriyanto. Masih banyak contoh kasus serupa yang mencekam rasa kemanusiaan kita, seperti kasus Nenek Minah dan Buah Kakao, kasus Prita Mulyasari versus RS Omni International, dan lainnya. Dari kasus-kasus itu kita terpaksa mengakui, asas persamaan di depan hukum sesungguhnya fiktif belaka. Tidak ada orang yang benar-benar memiliki persamaan dengan orang lain ketika kita berbicara soal hukum. Menegakkan hukum dengan menganggap asas persamaan di depan hukum dapat bekerja dengan baik ternyata nonsens belaka.

Ternyata, diperlukan sejumlah faktor penting untuk mengatasi ketidakadilan yang dialami seseorang. Berenschot dan Bedner(2011: 5) menyebutkannya dengan genial. Pertama, koneksi yang baik (backing). Kedua, uang. Ketiga, kesadaran hukum. Keempat, pengetahuan tentang prosedur di kepolisian dan pengadilan. Kelima, kapasitas untuk memobilisasi orang. [02092012, 01.33]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian Analisa pada 25 September 2012.