Hukum sebagai Sarana Rekayasa Sosial


Oleh A.P. Edi Atmaja

HUKUM sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) pertama kali dikemukakan Roscoe Pound (1870-1964), pemikir yang jadi pentolan mazhab hukum anthro-sociological jurisprudence. Mazhab ini berkembang di Amerika Serikat sebagai reaksi atas mazhab positivisme hukum yang diprakarsai oleh John Austin (1790-1859) dan Hans Kelsen (1881-1973) pada abad ke-19.

Hukum dalam pengertian Pound dimaknai sebagai sarana untuk melakukan pembaruan di dalam masyarakat. Tool tidak diterjemahkan menjadi “alat” tetapi “sarana” sebab hukum berkelindan dengan konteks kemasyarakatan: faktor-faktor kepercayaan, keyakinan, dan budayanya. Penerjemahan tool sebagai alat memiliki konotasi mekanistik yang kaku, yang mengabaikan aspek-aspek kemasyarakatan.

Pandangan Pound tersebut agaknya bertolak dari pendekatan instrumentalisme hukum yang selalu berkutat pada proposisi bahwa, pertama, hukum memuat sumber doktrinal yang berupa nilai dan asas-asas yang memberikan isi dan bentuk pada perkembangan hukum. Kedua, hukum selalu bersifat dinamis, tidak statis, dan secara alamiah selalu dalam keadaan berkembang.

Ketiga, hukum senantiasa berkembang secara teratur dalam suatu sistem hukum untuk menghadapi tuntutan (ke)manusia(an). Keempat, adalah tugas hukum untuk memelihara dan menjaga agar proses perkembangan hukum dapat teratur dan bekerja secara bebas (Atmasasmita, 2012: 71).

Di Indonesia, gagasan Pound diadopsi secara genius oleh Mochtar Kusumaatmadja. Guru besar hukum internasional dari Universitas Padjadjaran itu mengemukakan satu teori yang juga berangkat dari gagasan bahwa hukum mesti difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial, yang disebutnya Teori Hukum Pembangunan. Tulisan berikut berupaya menjelas-jabarkan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dan relevansinya di masa kini.

Perubahan teratur

Teori Hukum Pembangunan pertama kali diwacanakan kala Mochtar Kusumaatmadja menjadi pembicara dalam Seminar Hukum Nasional pada 1973. Padahal, teori itu jauh-jauh hari sudah dimasukkan dalam materi hukum dalam Pelita I (1970-1975) ketika ia menjabat Menteri Kehakiman. Ada dua ide utama dalam teori tersebut, yakni dalam soal (1) pendidikan hukum dan (2) perubahan-perubahan di masyarakat.

Dalam teorinya, Mochtar menggugat sistem pendidikan hukum nasional yang merupakan tinggalan dari pendidikan hukum Belanda. Pendidikan hukum nasional hanya mendidik mahasiswa menjadi tukang (craftmanship), tetapi tidak mampu menganalisis perubahan-perubahan di masyarakat dan menemukan solusi atas masalah penerapan hukum di masyarakat (Kusumaatmadja, tanpa tahun: 6-8 dalam Ibid.: 63).

Untuk mencapai kemampuan analisis tersebut, diperlukan metode pengajaran ke arah metode Socrates yang telah berhasil diterapkan dalam sistem hukum berbasis common law. Mochtar menghendaki lulusan hukum, selain memiliki keahlian (legal skilled), perlu diikuti pula dengan etika dan tanggung jawab profesi (Kusumaatmadja, 2006: 60 dalam Loc. cit.).

Mochtar menganjurkan agar setiap lulusan hukum tidak hanya menguasai ilmu hukum an sich, melainkan juga ilmu-ilmu sosial yang non-hukum seperti ekonomi, politik, dan sosiologi. Pendapat ini sebenarnya telah lama dikemukakan oleh Pound, Eugen Ehrlich, Richard A Posner, Robert Cooter, dan Thomas Ulen.

Teori Hukum Pembangunan kemudian mengemukakan premis bahwa perubahan, sebagai konsekuensi dari suatu masyarakat yang tengah membangun, mesti dilakukan secara teratur. Perubahan yang teratur, menurut Mochtar, dapat dibantu oleh peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau kombinasi keduanya. Perubahan yang tidak teratur melalui kekerasan, dengan demikian, harus ditolak.

Fungsi hukum adalah mempertahankan ketertiban dan keteraturan—tujuan dari masyarakat yang sedang membangun—melalui kepastian hukum. Hukum harus dapat membantu, syukur-syukur mempercepat, proses perubahan dalam masyarakat. Hukum yang baik mesti sesuai dengan hukum yang hidup (the living law) di masyarakat. Implementasi fungsi hukum tersebut hanya dapat diwujudkan oleh suatu kekuasaan yang bekerja dalam rambu-rambu yang ditentukan hukum.

Komponen penting

Kendati di masa lalu Teori Hukum Pembangunan amat mewarnai corak kebijakan pemerintah Orde Baru (program Keluarga Berencana (KB) bisa disebut sebagai salah satu contoh), kini teori itu bisa dibilang telah diabaikan pemerintah pasca-Reformasi sekarang ini. Betapa tidak, teori tersebut tidak dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2009-2014. Sudah tak relevankah Teori Hukum Pembangunan sehingga pemerintah mengambil sikap demikian?

Romli Atmasasmita (2012: 76-77) menyebutkan beberapa hambatan Teori Hukum Pembangunan dalam praktik pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia. Pertama, kebiasaan kurang terpuji selama 50 tahun Indonesia merdeka, yakni bahwa pembuat kebijakan sering memanfaatkan celah untuk menggunakan hukum sebagai alat dengan tujuan mendahulukan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan rakyat. Misalnya, perampasan hak masyarakat adat atas tanah dengan dalih pembangunan gedung pemerintah dan jalan raya tanpa kompensasi yang proporsional.

Kedua, sukarnya menentukan tujuan pembaruan hukum. Ketiga, sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengadakan suatu analisis deskriptif dan prediktif. Keempat, sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil atau tidaknya usaha pembaruan hukum. Kelima, para ahli hukum Indonesia menderita kebingungan soal corak hukum yang dipandang cocok untuk dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi seperti saat ini.

Oleh karena itu, Romli Atmasasmita mengajukan evaluasi mendasar yang disebutnya reorientasi pembangunan hukum nasional. Reorientasi ini meliputi, pertama, reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan lokal (hukum adat) ke dalam sistem hukum nasional. Kedua, penataan ulang kelembagaan aparatur hukum yang masih mengedepankan egoisme sektoral.

Ketiga, masalah pemberdayaan masyarakat secara khusus yang menitikberatkan pada partisipasi publik terhadap kinerja birokrasi. Keempat, masalah pemberdayaan birokrasi (bureaucratic engineering) dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan. Pemberdayaan birokrasi, menurut Romli, diharapkan dapat mengisi kelemahan Teori Hukum Pembangunan. Selain itu, pemberdayaan birokrasi juga merupakan komponen penting dari sistem hukum, di samping substansi, struktur, dan budaya hukum menurut tesis Lawrence M Friedman. [29052012, 15.13]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian Radar Lampung pada 30 Mei 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s