Individualisme, Kolektivisme, dan Kejujuran: Membaca Persoalan Siami melalui Paradigma Critical Theory et al


Oleh A.P. Edi Atmaja

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latarbelakang

Rabu, 8 Juni 2011. Seratusan orang berkumpul di depan rumah Siami (32), di Desa Gadel, Surabaya. Penduduk desa yang merupakan wali murid dan anak-anak Sekolah Dasar Negeri Gadel II itu berteriak-teriak, menuntut maaf dari Siami. Karena ketakutan, Siami mengunci diri di kamar.

Siami—penjahit gorden yang bekas buruh pabrik garmen dan sepatu—menjadi bulan-bulanan tetangganya lantaran kejujuran. Ya, Siami adalah ibu rumah tangga biasa, yang menyadari bahwa kejujuran mesti ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Dan betapa sontek-menyontek adalah perilaku tak jujur yang mesti dilawan sekuat tenaga. Meski dengan perlawanan itu, pengasingan sekaligus pengusiran dari tetanggalah yang diterimanya.

Kisah dimulai pada suatu hari. Anak sulungnya, Alif Achmad Maulana (12), mengadu seraya menangis kepadanya. Siswa kelas VI SD Negeri Gadel II itu berkisah, ia dipaksa gurunya “bagi-bagi” jawaban ujian kepada seluruh temannya. “Lif, kamu kan pinter? Kalau mau balas jasa gurumu, gunakan kepintaran kamu untuk membantu teman-teman lulus ujian,” kata sang guru, Fatkurohman, seperti ditirukan Alif.

Pada saat ujian, Pak Guru telah menyiapkan “distribusi” jawaban. Kertas jawaban Alif ditunjukkan kepada teman yang duduk di belakangnya, yang lantas menyalin dan memperbanyak jawaban itu di kertas buram. Kertas inilah yang kemudian diedarkan ke semua kelas. Buat murid kelas sebelah, salinan lembar jawaban diserahkan di toilet atau ditaruh di pot bunga.

Mendengar penuturan putranya itu, Siami segera ambil tindakan. Pada Rabu, 18 Mei 2011, ia mendatangi Kepala Sekolah Sukatman. Sukatman mengaku tidak tahu-menahu soal sontekan massal itu. Tidak puas, Siami lantas melapor kepada Ketua Komite Sekolah Sudirman. Namun, sampai sini pun hasilnya nihil, karena tidak ada tindak lanjut dari komite sekolah.

Atas saran kakaknya, Siami kemudian melaporkan persoalan ini ke radio Suara Surabaya dan disiarkan pada 1 Juni 2011. Ditemani sang kakak, Siami juga menemui Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Eko Prasetyoningsih. Pada Jumat, 3 Juni 2011, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyambangi rumah Siami. Ia pun menceritakan duduk persoalan dari awal sampai akhir.

Wali Kota bertindak cepat dengan membentuk tim dari inspektorat dan dinas pendidikan. Hasilnya, jabatan fungsional sebagai guru yang melekat pada Wali Kelas VI-A Fatkurohman, Wali Kelas VI-B Suprayitno, dan Kepala Sekolah Sukatman dicopot dan mereka dipindahkan ke Dinas Pendidikan Surabaya.

Masalah ternyata tak berakhir sampai di situ. Penduduk Gadel murka kepada Siami atas pencopotan guru yang mereka nilai berlebihan. Buntutnya, mereka mendatangi rumah Siami, meneriaki dan mencaci-makinya. Untung, kedua putranya lebih dulu telah diungsikan ke rumah orangtuanya di Dusun Lumpang, Benjeng, Gresik—40 kilometer dari tempat tinggalnya.

Pada 9 Juni 2011, Siami dipertemukan dengan perwakilan sekolah di balai rukun warga. Agendanya, permintaan maaf Siami kepada sekolah dan seluruh penduduk Gadel. Akan tetapi, acara jadi runyam karena Fatkurohman menyerobot mikrofon dan meminta maaf duluan sembari terisak. Penduduk jadi marah karena yang mereka ingin dengar adalah justru permintaan maaf dari Siami.

Pertemuan berakhir tak sesuai dengan harapan. Siami dan suaminya dibawa ke Kantor kepolisian Sektor Tandes, Surabaya. Pasangan itu pun memutuskan mengungsi ke rumah orangtuanya, menyusul kedua anak mereka, sampai keadaan menjadi lebih tenang.[1]

Demikianlah, akhir yang ironis: seorang manusia terusir dari lingkungan dan masyarakatnya karena memutuskan bertahan pada prinsip. Tentu masih banyak kasus seperti yang dialami ibu muda ini. Cuma, barangkali, kurang terendus nyamuk pers.

Tempo melaporkan, kejadian serupa juga terjadi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, baru-baru ini. Aktornya antara lain Irma Winda Lubis (40) dan putranya, Muhammad Abrary Pulungan (12). Kasus mereka kini tengah sampai pada tahap investigasi oleh tim bentukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1.2. Permasalahan

Kasus Siami—dan kasus-kasus sontekan lain—sesungguhnya bukan barang baru bagi dunia pendidikan kita. Yang membuat kasus Siami jadi menarik adalah dalam hal keberanian yang muncul sebagai re-aksi individu atas aksi komunal. Itu bisa kita baca pula sebagai wujud—perbedaan yang menghasilkan—pergesekan persepsi di dalam masyarakat. Perbedaan persepsi atau pandangan tentang seberapa penting “kejujuran individual” mesti bertahan manakala bersinggungan dengan kepentingan kolektif.

Masalah Siami adalah masalah tafsir yang hidup di masyarakat tentang individualisme dan kolektivisme, serta sejauhmana kejujuran sebagai nilai luhur manusia yang universal mesti memosisikan diri di antara kedua paham yang—secara keliru, selalu dianggap sebagai—dikotomik itu.

Makalah berjudul “Individualisme, Kolektivisme, dan Kejujuran: Membaca Persoalan Siami melalui Paradigma Critical Theory et al” ini mencoba menjelaskan—dan sejauh bisa mencari jalan keluar—kasus Siami dengan melakukan kajian paradigmatik, yakni dengan mempergunakan paradigma Critical Theory et al sebagai pisau analisis.

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Berkenalan dengan Individualisme

Pertama-tama, marilah kita awali bahasan ini dengan mengerti apa itu individualisme. Pengertian yang diharap-dapatkan mestinya bukan pengertian yang dangkal, yang pada akhirnya malah akan melahirkan distorsi pemahaman, sehingga muncul pandangan yang berbagai-bagai.

Pengetahuan tentang individualisme saya letakkan dalam objek bahasan pertama untuk menunjukkan—atau sebanyak-banyaknya, membela—sampai sejauhmana kita tersesat oleh stereotip negatif yang dilekatkan orang pada paham ini.

Individualisme, oleh kebanyakan orang, dipahami sebagai paham yang memenangkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Pengertian semacam itu memang benar, tetapi tidak sepenuhnya tepat. Itu adalah pengertian individualisme secara negatif dan sempit, karena menganggapnya tak lain sebagai egoisme.[2]

Padahal, perkembangan individualisme selanjutnya di dalam masyarakat Barat cenderung positif. Masyarakat Barat memandangnya sebagai sikap optimisme yang utama dalam individu.[3] Saya hendak mengutip pendapat seorang sarjana Amerika Serikat, W. Friedmann, yang, antara lain, pernah mengemukakan bahwa:[4]

“Evolusi individu sebagai ukuran akhir segala sesuatu, dan pertimbangan-pertimbangan pemerintah dan kekuasaan, tidak sebagai hak pemberian Tuhan atau tujuan dalam dirinya sendiri, tetapi sebagai alat untuk mencapai perkembangan individu, dapat digambarkan sebagai dasar politik dan tujuan hukum dari masyarakat Barat modern…”

Jelaslah, dalam masyarakat Barat, hak-hak individu adalah jaminan mutlak yang tak bisa ditawar. Revolusi Prancis dan Amerika merupakan peristiwa bersejarah di Barat yang membuktikan adanya pengakuan terhadap nilai-nilai individualisme.[5] Sejarah kemunculan demokrasi dan penghargaan atas hak asasi manusia pun tak lepas dari, bahkan dilandasi oleh, semangat individualisme.

Dalam tinjauan keagamaan, individualisme mempunyai pijakan yang cukup kokoh. Dalam Islam, misalnya, tidak ada pembatasan hak milik pribadi—setidak-tidaknya dalam mazhab Syafii.[6] Sedangkan kita tahu, hak milik pribadi merupakan salah satu elemen penting individualisme.

Ajaran Kristen juga menekankan, “wajah” manusia merupakan suatu citra “sewajah” dengan Tuhan—bentuk adanya pengakuan atas eksistensi individual manusia.[7]

Di lapangan kebudayaan kita, individualisme kurang menjadi perhatian khusus lantaran stereotip “asing” yang memang disandangnya. Ia dikatakan sebagai bukan jatidiri bangsa, bertentangan dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong. Individualisme—se-“nasib” dengan liberalisme—kurang populer di mata masyarakat kita yang masih berpedoman pada nilai-nilai tradisi, bahkan ia dianggap sebagai momok menakutkan sehingga layu sebelum berkembang.

Gagasan sentral individualisme yang memandang manusia memiliki kemerdekaan (atau dalam bahasa lain: kehendak bebas[8]) untuk merdeka terhadap dirinya sendiri[9] “tergadaikan” oleh persepsi masyarakat bahwa orang mesti selalu memerhatikan kepentingan orang lain. Dan sebagai individu yang “tergantung” pada orang lain, ia tak bisa lepas dari “kewajiban” atas orang lain tersebut.

Hal ini berkesuaian dengan tesis Takeo Dei tentang amae (ketergantungan)—ketika ia berbicara soal nilai-nilai bangsa Jepang yang erat kaitannya dengan nilai-nilai bangsa Indonesia sebagai sama-sama bangsa Timur—bahwa “individu tetap tidak mampu untuk melampaui kerangka hidup berkelompok”.[10]

Membaca persoalan Siami, kita melihat ada semacam perlawanan individu atas konsepsi amae itu. Betapa Siami berpegang pada prinsip kejujuran buat mendobrak nilai kolektivisme yang membelenggu kemerdekaan pribadinya. Karena keberaniannya itu, ia terpaksa menelan pil pahit kolektivisme: masyarakat berbondong-bondong memusuhinya.

Untuk melihat sejauhmana “kolektivisme” dipahami dan kemudian disalahpahami oleh masyarakat, akan saya jelaskan pada subbab berikut.

2.2. Kolektivisme (Jadi-jadian)

Dalam pengertian sehari-hari, kolektivisme—yang tampil dalam beragam muka, seperti kekeluargaan, gotong-royong, kebersamaan, komunalisme, dan sebagainya—selalu dipandang secara positif. Seolah-olah, tiada cacat yang bakal timbul dari paham ini. Ia sering dikontrakan dengan individualisme, yang kemudian membuat dua ide yang sesungguhnya tak bisa dan tak boleh dipertentangkan begitu saja ini berkembang menjadi persoalan dikotomis Timur-Barat, asing-pribumi, modern-tradisional, dan seterusnya.

Dalam tinjauan Indonesia, melalui rumusan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tentang kolektivisme dipengaruhi oleh pemikiran Marxis, yakni bahwa kolektivisme adalah “ajaran atau faham yang tidak menghendaki adanya hak milik perseorangan, baik atas modal, tanah, maupun alat-alat produksi (semua harus dijadikan milik bersama, kecuali barang konsumsi)”.[11]

Tentu kolektivisme yang dirumuskan secara demikian sangat sempit karena cuma dipandang dari sisi material yang ekonomis, menafikan faktor-faktor non-ekonomis. Soepomo, misalnya, memberi pengertian lain dengan cara mengenalkan adanya konsep menjunjung sifat-sifat kekeluargaan dan kesatuan hidup bersama dalam masyarakat adat, di mana “tiap warga merasa dirinya satu dengan golongan seluruhnya”.[12]

Ketika individu merasa dirinya satu dengan satu golongan, itu mengindikasikan mulai terbentuknya rasa ketergantungan menurut Takeo Dei. Dengan menggantungkan diri, kemerdekaannya sebagai pribadi akan lenyap, tergantikan oleh sikap menuruti kehendak mayoritas. “Isolasi individu dari segi moral”, seperti dikemukakan Hobbes, pun lepas tatkala orang lain menghambat upaya individu mengejar tujuan pribadinya.[13] Di titik inilah, kolektivisme yang digembar-gemborkan sebagai selalu positif itu menampak-tampilkan kebusukannya.

2.3. Critical Theory et al sebagai Pisau Analisis

Kita telah mencoba membahas seberapa jauh nilai individualisme memengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektivisme. Maka, kini saya akan mencoba membaca—kemudian mencari jalan keluar—tatkala kedua paham itu bersitegang satu sama lain saat—dalam konteks kasus Siami—“memperebutkan” nilai kejujuran. Jalan keluar itu saya dapatkan dengan bentuan kajian paradigmatik, yakni melalui paradigma Critical Theory et al.

Critical Theory et al adalah satu dari empat paradigma[14] yang ditawarkan oleh Guba dan Lincoln dalam Competing Paradigms in Qualitative Research (1994).[15] Paradigma, menurut keduanya, dipahami sebagai suatu sistem filosofis ‘payung’ yang meliputi ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu; masing-masingnya terdiri dari serangkaian ‘belief dasar’ atau worldview dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma lainnya.[16] Paradigma mengikatkan penganut atau penggunanya pada worldview tertentu dan memandu setiap pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganut atau penggunanya. Dalam bidang keilmuan, bisa dikatakan bahwa paradigma menaungi aliran/paham, aliran menaungi teori, dan teori menaungi metode.

Critical Theory et al, dalam studi Filsafat Hukum terdiri dari Critical Legal Theory, Critical Legal Studies, dan Feminist Jurisprudence. Ketika berbicara tentang, misalnya, hukum, maka paradigma Critical Theory et al akan melihatnya sebagai kenyataan ‘virtual’ atau sejarah. Karenanya, bagi penganut paradigma ini, hukum pada dasarnya adalah kesadaran yang tidak benar atau, dengan kata lain, disadari secara salah.[17]

Jika kita mencoba menarik tesis tersebut ke dalam bahasan kita tentang individualisme dan kolektivisme, maka keduanya merupakan serangkaian struktur—sebagai suatu realitas ‘virtual’ atau historis—yang merupakan hasil proses panjang kristalisasi nilai-nilai politik, ekonomi, sosial, etnik, gender, dan agama. Pada saat bersamaan, pemahaman umum—dan pendikotomian—tentang individualisme dan kolektivisme adalah instrumen hegemoni yang cenderung dominan, diskriminatif, dan eksploitatif.

Perjuangan Siami melawan kebobrokan institusi pendidikan dalam kasus sontek-menyontek di SD Negeri Gadel II yang seolah-olah “dilegalkan” sekolah merupakan semangat individual melawan belenggu kolektivitas. Siami sadar, “rasa kekeluargaan” yang coba dihadirkan lewat keharusan berbagi jawaban ujian merupakan perspektif kolektivisme yang keliru. Perspektif demikian, menurut Siami, justru tak akan memajukan individu melalui rasa kebersamaan yang tulus akan eksistensi individu, melainkan bakal menenggelamkan, memasung, dan mereduksi potensi dan kreativitas individu untuk sebuah “kepalsuan” yang meruntuhkan nilai yang lebih luhur, yakni kejujuran.

Siami memandang bahwa kolektivisme yang dipahami sebagai demikian diciptakan bukan demi meraih tujuan asalnya, yakni mengunggulkan kebersamaan buat kemajuan individu-individu, melainkan dalam rangka memenuhi “syahwat” sosial, politik, budaya, dan ekonomi sekolah.

Sebagaimana dikatakan Fatkurohman, wali kelas Alif, bahwa Alif mesti membantu teman-temannya lulus ujian dengan berbagi jawaban, karena Alif dikenal sebagai siswa terpintar di sekolah. Ekspektasi Fatkurohman ini jelas dilandasi oleh semangat untuk meraih prestise sekolah. Karena dengan lulusnya seluruh siswa, prestasi sekolah akan menanjak, popularitasnya terdongkrak, yang kemudian faktor ekonomilah muara penghabisannya: banyak dana yang bakal diperoleh sekolah dari pendaftar yang membludak.

Jadi, musuh Siami sesungguhnya adalah kolektivisme salah-kaprah yang dilandasi oleh kepentingan atau faktor-faktor di luar kolektivisme itu sendiri, seperti sosial, politik, ekonomi, budaya, yang sengaja di-“ada”-kan oleh pihak berkuasa—dalam hal ini adalah sekolah.

Maka, ketika penduduk Gadel berbondong-bondong memusuhinya, itu juga satu lagi kolektivisme yang salah-kaprah. Penduduk—yang di dalamnya  antara lain wali murid dan murid tempat Alif menuntut ilmu—bersatu-padu dalam “ikatan kebersamaan” yang dilatari motif sosial-budaya. Mereka takut nama baik, status, atau kedudukan sosial mereka tercoreng hanya karena persoalan sontek-menyontek. Kemarahan yang mereka tumpahkan kepada Siami sekeluarga bisa kita katakan sebagai kejahatan mayoritas nan kejam. Saya kira, tak pantaslah sikap-sikap mereka kita sebut sebagai semangat kolektivisme.

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Persoalan Siami ini, sebagaimana telah disinggung di bab terdahulu, menjadi menarik lantaran tiga alasan. Pertama, ia mengekspresikan bagaimana seorang ibu rumah tangga biasa, dengan taraf pendidikan yang kurang bisa dikatakan bagus (Siami adalah tamatan sekolah menengah pertama), bisa memiliki semangat dan keberanian yang barangkali jarang dimiliki oleh perempuan seusianya, bahkan perempuan dengan taraf pendidikan lebih tinggi. Apalagi, keberanian ini adalah keberanian individual melawan kepentingan komunal.

Kedua, konflik yang terjadi antara Siami dan sekolah serta masyarakat Gadel sebenarnya hanya konflik yang dilatari perbedaan perspektif soal individualisme, kolektivisme, dan kejujuran. Namun, perbedaan perspektif itu menghasilkan konsekuensi yang jauh ketika norma-norma represif yang datang dari luar (baca: pemerintah) mengintervensinya (konflik dimulai dengan pencopotan jabatan fungsional ketiga guru), dan tidak mengindahkan mekanisme dialog para pihak sebagai awalan.

Ketiga, perbedaan perspektif dalam menyikapi ketiga hal tadi rupanya tidak selamanya membiarkan konflik berlarut-larut. Dalam kasus Siami, akhirnya masyarakat Gadel mau menerima Siami kembali berkumpul bersama mereka dan teman-teman Alif secara beramai-ramai meminta maaf kepadanya.

3.2. Saran

Ada beberapa saran yang bisa dikemukakan dalam persoalan Siami ini. Pertama, semestinya mekanisme pencopotan jabatan fungsional menjadi alternatif terakhir yang dilakukan. Karena persoalan yang terjadi sesungguhnya adalah persoalan perbedaan perspektif dalam memandang individualisme, kolektivisme, dan kejujuran. Hal itu bisa diselesaikan melalui mekanisme paradigmatik, yakni melalui dialog di antara para pihak.

Yang perlu dicari adalah sisi kebaikan dari tindakan yang mungkin oleh pihak lain dipahami sebagai sesuatu yang buruk. Tentu saja tujuan Fatkurohman baik karena ia ingin melihat semua siswanya lulus. Ini harapan yang lumrah bagi setiap pengajar dan pengelola institusi pendidikan. Cuma, yang disayangkan, ia tidak melihat, bagi manusia lain, sikapnya yang demikian bertentangan dengan nilai luhur yang pasti dimiliki setiap insan, yakni kejujuran. Maka, di sini kita menghadapi ambiguitas: akankah kita melaksanakan kebaikan dengan melakukan keburukan.

Kedua, dikotomi individualisme-kolektivisme selalu menimbulkan kerancuan dalam masyarakat modern seperti sekarang ini. Tidak selamanya individualisme itu buruk, seperti tidak selamanya kolektivisme baik. Selalu saja ada sisi baik dan buruknya masing-masing dalam porsi tertentu. Kenapa kita selalu menggembar-gemborkan kepentingan umum mesti berada di atas kepentingan individu? Kasus yang dialami Siami membuktikan bahwa anjuran itu tidak selamanya efektif. Dan bahwa adakalanya justru kepentingan umumlah yang memasung kreativitas individu. Keberadaan nilai-nilai itu harus ditempatkan secara berpasangan sehingga tercapai suatu orientasi nilai hidup manusia. []

PUSTAKA ACUAN

Friedmann, W. 1990. Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III), diterjemahkan dari “Legal Theory” oleh Mohamad Arifin. Jakarta: Rajawali Pers.

Indarti, Erlyn. Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan yang disampaikan di Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010.

Manullang, E. Fernando M. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Shapiro, Ian. 2006 Evolusi Hak dalam Teori Liberal, diterjemahkan dari “The Evolution of Rights in Liberal Theory” oleh Masri Maris. Jakarta: Freedom Institute.

Wahid, Abdurrahman. 2010. Kiai Nyentrik Membela Pemerintah. Yogyakarta: LKiS.


[1] Kisah ini dinarasikan kembali dari pemberitaan di TempoEdisi 20-26 Juni 2011.

[2] E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 110.

[3] John William Ward, “Individualism”, dalam ibid.

[4] W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Hukum dan Masalah-masalah Kontemporer (Susunan III), diterjemahkan dari “Legal Theory” oleh Mohamad Arifin (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 46.

[5] Op. cit., hal. 109.

[6] Lihat, misalnya, esai-esai antropologis yang ditulis Abdurrahman Wahid soal pandangan kiai-kiai di lingkungan pesantren Nahdlatul Ulama dalam Abdurrahman Wahid, Kiai Nyentrik Membela Pemerintah (Yogyakarta: LKiS, 2010), hal. 10.

[7] Bertrand Russel, “A History of Western Philosophy”, dalam loc. cit.

[8] Menurut Thomas Hobbes, kehendak adalah selera, satu dari “dorongan atas keamauan sendiri” (voluntary motions) yang memiliki “awal interior” di dalam pikiran; itu merupakan kemampuan deliberatif manusia untuk berbuat atau menahan diri. Lihat Ian Shapiro, Evolusi Hak dalam Teori Liberal, diterjemahkan dari “The Evolution of Rights in Liberal Theory” oleh Masri Maris (Jakarta: Freedom Institute, 2006), hal. 49.

[9] Loc. cit.

[10] Satjipto Rahardjo, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), hal. 38.

[11] Anton M Moeliono dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam op. cit., hal 111.

[12] Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, dalam ibid., hal. 113.

[13] Lihat Ian Shapiro, op. cit., hal. 52.

[14] Paradigma lain adalah Positivisme, Pos-Positivisme, dan Konstruktivisme. Lihat Erlyn Indarti, Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum, Pidato Pengukuhan yang disampaikan di Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010, hal. 19.

[15] Ibid.

[16] Ibid., hal. 4.

[17] Ibid., hal. 28.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s