Gorden

Oleh AP Edi Atmaja

GORDEN itu bergerak-gerak ketika kami berbuat mesum di depan kos. Awalnya gorden itu kami lihat tertutup tapi kemudian kami sadari ia tersingkap. Kami terduduk dalam diam dan mengamati gorden itu lekat-lekat. Benar saja, gorden itu tertutup lagi seperti pertama kali kami lihat.

Siapa yang menyingkap gorden itu? Siapa yang menutup gorden itu kembali? Kami waswas. Adakah orang menyaksikan perbuatan mesum kami?

Kami terduduk dalam diam dan terus mempertanyakan semua kejadian yang baru saja kami lalui. Saat itu jam dinding di samping beranda telah menunjuk pukul sebelas malam. Jam yang secara spesial disediakan bapak kos buat menyindir mereka yang kerap pulang larut malam itu berdetak juga dalam diam.

Hujan mengantar kedatangan kami sehabis menghadiri acara makan-makan dari seorang sahabat yang baru saja diwisuda. Kami berangkat bakda Isya dan terus menuju tempat makan bergaya tradisional di sudut kota. Kami terus mengobrol dan ketawa-ketiwi hingga semua pengunjung telah menelan makanan di perutnya masing-masing sebagaimana mestinya dan membubarkan diri. Kami sadar diri dan sadar waktu dan turut pula bubar.

Sebelum kami tiba di tempat makan, langit memang sudah mulai menggelap. Kami bergegas menuju tempat makan dengan harapan supaya tidak bersua hujan di tengah jalan. Kami sampai juga di parkiran meski terserempet sedikit tetes gerimis yang menitik ritmik.

Seusai meninggalkan tempat makan menuju parkiran, kami mendapati motor kami telah basah kuyup. Hujan deras agaknya meluncur bertubi-tubi tatkala kami tengah menyikat paha ayam dengan kerakusan tingkat tinggi. Kami hanyalah anak kos biasa. Anak kos biasa bebas melakukan apa pun, bahkan menyikat paha ayam dengan kerakusan tingkat tinggi.

Kami bilas air hujan di jok motor demi mengamankan pantat kami masing-masing. Lengan jaket kami usap-usapkan ke jok dan beratus-ratus tetes air segera hijrah ke lengan jaket itu. Tetes-tetes air itu saling bersahutan menyindir kelakuan kami yang mengorbankan sepasang lengan demi segepok pantat yang buntat.

Perjalanan pulang terasa dingin mencekat tapi kami tidak berkeberatan. Kami berangkulan dan berpelukan satu sama lain dengan demikian erat selekat perekat sehingga badan terasa hangat. Inilah nikmat di tengah malam yang mulai mengelam. Kami tenggelam dalam romantisme kasih yang terdalam.

Beberapa meter sebelum kos, tanpa dinyana, tanpa diduga, dan tanpa diundang, hujan menyerbu kami. Komplotan tetes-tetes air menanti kelengahan kami rupanya. Panglimanya terjun di barisan terdepan dengan menggenggam tombak pusaka. Tombak cair itu mental tertangkis oleh helm keramat yang kami kenakan dan jaket tebal yang tahan serangan.

“Kurang ajar. Anak buah, serbuuuu!” seru sang panglima yang badannya cuma sebesar gundu itu. Kami tak ambil pusing dengan dia. Mau diserang seperti apa, seharusnya dia sadar dengan siapa lagi berhadapan. Kami makhluk padat tak akan gentar menghadapi makhluk cair tak berarti seperti gerombolan tetes hujan itu. Kami lanjutkan melaju menembus terjangan hujan seraya mencari-cari tempat berteduh guna menyelongsongkan mantel ke tubuh kami.

Kami sampai di tempat berteduh yang tepat, sebuah tempat yang disebut orang-orang sebagai pasar-mini. Pasar anekdotal yang berhasil mengaparkan pasar-besar, pasar dalam arti sungguhan, hingga nyaris tak berdaya. Di kota, pasar-pasar-mini tumbuh menjamur dengan kerapatan melebihi tumbuhnya cendawan di musim penghujan. Kami tak habis pikir mengapa pemegang kuasa lebih suka mengurusi pasar-pasar gadungan semacam itu ketimbang pasar betulan yang kaya fungsi dan sering dianggap sebagai milik bangsa sendiri.

Apa pun alasan pemegang kuasa, kami tak ingin peduli. Apalagi mencoba mencaci-maki. Kami hanya anak kos biasa yang hidup dengan filosofi hemat, cepat, dan praktis. Kami menjauhi segala yang memboroskan, lelet, dan merepotkan. Sejauh kami alami, pasar gadungan lebih menjamin filosofi kami ketimbang pasar betulan. Tidak pernah sedetik pun kami memalingkan rasa cinta kami kepada negeri ini. Namun, apa daya, keadaanlah yang menuntut kami harus berlaku seperti ini.

***

TATKALA kami sampai kos, hujan masih belum berhenti tapi enggan tamat sama sekali. Jalanan benar-benar lengang, tidak seperti biasa yang selalu ramai orang. Rumah-rumah di sebelah kos pun tak ubahnya seperti kuburan. Semua terlelap dan mengkeret di balik selimut di kamar di rumah masing-masing rupanya. Orang-orang tak hendak bercengkerama di beranda seperti biasa. Tak hendak memergoki anak-anak kos yang hobi pulang larut malam.

Kami memasuki pagar besi yang berderencing lirih. Kami tak kepengin mengganggu ketenteraman mimpi orang-orang yang tentu akan menggebuki kami sepanjang malam seandainya kami bergedebuk tak keruan. Sebelum memasuki pagar, kami sudah mematikan mesin motor. Kami menstandarkan motor lantas duduk-duduk di kursi beranda rehat sejenak sehabis diterjang sepasukan tetes hujan yang tak berperasaan.

Di tengah kesunyian itu, nafsu berahi terbit dengan tak disangka-sangka dan kami tak kuasa menolaknya. Asmara yang kian mendalam membuat kami susah menahan diri. Apalagi, kami merasa, kini tinggal kami yang masih tersisa di Bumi ini. Kami awasi tidak bakal ada orang yang memergoki kami. Perhitungan kami sebegitu yakinnya hingga kami tak sungkan lagi melepas berahi dan berbuat mesum di tengah malam yang melarut pelan-pelan.

Tapi gorden di jendela di sebuah rumah di depan kos tiba-tiba tersingkap. Ketersingkapannya membuat segitiga yang aneh, yang dilatarbelakangi oleh sinar lampu berwarna putih di ruang tamu. Sinar lampu neon itu berbentuk segitiga dengan sudut 45 derajat. Sinar berwujud segitiga 45 derajat itu menampakkan terali jendela dan amat mencolok di tengah nuansa di sekitarnya yang nyaris gulita.

Kami tercenung berpikir dan mengawasi gorden itu. Adakah seseorang atau beberapa orang yang mengintip segala perbuatan kami di beranda? Mengapa ia atau mereka melakukannya? Kami benar-benar tak habis pikir. Gorden itu mendadak tertutup kembali dengan gerakan yang sangat tak wajar seusai kami mengawasinya. Segitiga bersudut 45 derajat itu lenyap dan gorden gelap terbentang sempurna menutupi jendela.

Sembari terduduk diam, kami menghela nafas berulang-ulang karena telah kecolongan. Bumi yang kami ketahui hanya berisi kami belaka tiba-tiba penuh sesak oleh orang-orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain. Memasang mata dan kepala untuk mengurusi kepentingan orang lain. Walau di luar kelihatan sepi dan sunyi, kami merasa semua tetangga telah dan tengah terjaga dengan mata yang menyala-nyala. Mereka kami rasai lagi menanti tindakan kami selanjutnya. Orang-orang seakan sedang memusatkan perhatian ke beranda kos kami dengan teropong yang siap-siaga.

Kami mendadak jadi bintang panggung dalam semalam yang sedang disorak-soraii penggemar. Penggemar-penggemar yang memiliki fanatisme luar-biasa terhadap idolanya. Penggemar yang selalu meniru segala tingkah-laku sang idola dengan tak jemu-jemu. Penggemar yang tak mengerti bahwa idolanya sebenarnya seperti mereka juga: selalu khilaf, selalu butuh istirahat, dan terkadang kepengin melakukan maksiat.

Amboi, salahkah perbuatan yang barusan kami lakukan? Tak bolehkah anak kos biasa dengan filosofi hemat, cepat, dan praktis melepas berahi yang sudah tak tertahankan lagi? Asyikkah mengintip perbuatan mesum orang lain? Mestikah harus mengintip? Mengapa tidak membuka jendela saja lebar-lebar supaya jelas menyaksikan apa yang kami lakukan? Mengapa semua orang harus melakukan sesuatu dengan diam-diam? Sudah hilangkah sikap terus-terang dari perbendaharaan orang-orang?

Kami berbuat mesum dan beberapa orang telah mengintip kami. Oh, alangkah pegecutnya. Kami merasa privasi kami dikangkangi. Seolah-olah, kami sedang berak dan orang-orang menonton bersama-sama. Seakan-akan, berak adalah kegiatan yang amat langka di dunia sehingga perlu ditonton dengan saksama.

Kami hanya anak kos biasa yang segan mengusik ketenteraman orang. Kami hanya menyalurkan hasrat individual yang semua orang pasti mempunyainya. Adakah salah menyalurkan hasrat? Apakah keliru jika suatu kali seorang manusia memerlukan berbuat maksiat?

Salahkah ketika cinta bersemi dari hubungan antarmanusia? Asmara bisa terbit kapan saja tanpa seorang pun menghendaki atau mencegahnya. Asmara bisa datang kepada orang yang sekali pun tak pernah mengenal, bisa pula mengadang dua orang sahabat yang saling mengenal selama bertahun-tahun. Dan, tatkala asmara yang abstrak di antara dua sejoli mesti dikonkretkan, cinta yang menderu-gebu mesti dinyatakan, salahkah itu semua? Apa kepentingan orang-orang untuk mencampurinya?

Berjuta-juta orang berkasih-kasihan. Banyak di antara mereka memaknai cinta yang suci sebagai berahi. Beberapa pecinta terperosok ke lubang yang dilarang kaidah-kaidah kesusilaan. Mereka menjadi pecinta terlarang tanpa mengerti di mana letak kesalahannya. Mereka hanya menjalani naluri dan kodrat kemanusiaan. Mereka hanyalah manusia biasa yang bertingkah-polah sebagaimana manusia pada umumnya.

Melalui sehelai gorden, semua orang dengan amat nyata telah menghakimi kami malam itu. Kami disudutkan dalam pengadilan tanpa pembelaan. Tiada seorang pun mendukung kami. Semua bertekad bulat, menjadikan kami sebagai seterunya dan berniat menumpas kami dengan sepenuh jiwa. Buah khuldi telah kami makan dan hukuman tengah disiapkan.

Semua orang berbondong-bondong ke arah kami. Tangan mereka menggenggam obor dan pisau belati. Pisau belati untuk menikam kami, obor untuk memanggang kami hidup-hidup. Kami adalah setan yang mesti dibinasakan. Orang-orang berteriak-teriak dalam kemurkaan yang tak mampu terjabarkan bahasa. Teriakan seseorang memicu teriakan yang lain. Semua tenggelam dalam lautan kemarahan.

Kami tercekat. Kami terpojok. Kalau hidup tersusun dari konsekuensi-konsekuensi, kami ikhlas dan pasrah menghadapinya. Tidak ada gunanya melawan kemapanan. Kemapanan yang bilang bahwa berbuat mesum malam-malam di depan kos adalah sebentuk pelanggaran yang tak termaafkan.

***

KAMI terduduk dalam diam di kursi yang disediakan bapak kos di beranda. Kami menghela nafas menanti dalam detak jam yang kian kencang kian mencekam, ditingkahi hujan yang jatuh rintik-rintik ritmik. Gorden itu tak jua menyingkap kembali. Gorden itu tak pernah bergerak-gerak lagi.

Mangkang City, 22032012, 01012014

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh Kamarbudaya.com pada 1 Maret 2014.

Menyingkap Sejarah Nusantara lewat Tempayan

Oleh AP Edi Atmaja

Sultan, Pahlawan dan Hakim: Lima Teks Indonesia LamaJudul: Sultan, Pahlawan dan Hakim: Lima Teks Indonesia Lama

Penulis: Henri Chambert-Loir

Penerjemah: Arif Bagus Prasetyo, Ida Sundari Husen, Talha Bachmid

Penerbit: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta

Tahun: Cetakan I, Desember 2011

Tebal: 180 halaman

ISBN: 978-979-91-0407-6

MENELUSURI sejarah Indonesia di masa lampau tak cukup hanya dengan mengandalkan sumber data “formal”. Karya sastra dan aksara-aksara yang sengaja dicetak di barang pecah-belah, misalnya, memiliki nilai historis seampuh relief, artefak, atau prasasti. Teks-teks lama yang kebanyakan berbahasa Melayu itu—lingua franca di masanya—pantas dijadikan sumber data sahih guna menyingkap kebenaran masa silam.

Hikayat Raja Pasai, Sulalat al-Salatin, Hikayat Aceh, Hikayat Banjar, Ceritera Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-dewa, dan Salasilah Kutai adalah beberapa contoh bagus karya sastra yang memiliki fakta sejarah—kendati fakta sejarah di dalamnya bisa saja tunduk pada kaidah sastra.

Karya sastra memang mengandung banyak mitos yang lumrah demi menampilkan sisi estetisnya. Terkadang, karya sastra yang tersaji sangat sukar diterima nalar lantaran kekentalan mitosnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelian sejarawan untuk menyingkap fakta sejarah yang terkandung di dalam karya sastra.

Buku berjudul Sultan, Pahlawan dan Hakim: Lima Teks Indonesia Lama ini merupakan ikhtiar seorang sejarawan yang keranjingan teks-teks lama. Diterbitkan atas prakarsa sastrawan Sunda, Ajip Rosidi, buku ini berisi kumpulan artikel Henri Chambert-Loir yang sebelumnya pernah terbit di beberapa tempat. Terjemahan Indonesia dikerjakan oleh Arif Bagus Prasetyo, Ida Sundari Husen, dan Talha Bachmid.

Pujangga Baru

Pembeberan fakta sejarah Nusantara dimulai dengan telaah kritis atas Hikayat Hang Tuah, epos Melayu yang ditulis sekira abad ke-17 di Semenanjung Melayu. Epos itu, menurut Henri, bersifat semi-sejarah atau legenda: tokoh Hang Tuah pernah hidup dalam kenyataan sebenarnya. Teks itu bisa memberi kita gambaran yang sangat hidup mengenai kehidupan politik dan sosial, bahkan aspek keseharian, di Kerajaan Malaka pada abad ke-15 (hal. 23).

Hang Tuah, hulubalang utama Sultan Malaka, dikisahkan dalam hikayat itu sebagai perantara hubungan diplomatik antara Kerajaan Malaka dan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Peran Hang Tuah amat penting untuk menegakkan kedaulatan kerajaan di tengah kerajaan sekutu seperti Bukit Seguntang, Palembang, Bentan, Lingga, Minangkabau, dan Singapura; kerajaan bawahan seperti Indrapura dan Terengganu; kerajaan sahabat seperti Brunei, Aceh, dan Patani; dan kerajaan musuh seperti Majapahit.

Membaca hikayat itu akan diperoleh kenyataan bahwa hubungan diplomatik di masa lampau dijalin berdasarkan ikatan perkawinan. Sultan Malaka adalah raja yang banyak mengajukan lamaran kepada putri-putri kerajaan di sekitarnya. Penolakan atas lamaran berarti sikap hendak memutus simpul diplomatik kedua kerajaan. Dan, adalah tugas Hang Tuah untuk memerangi kerajaan-kerajaan yang berlaku demikian dengan kesaktiannya.

Teks lama kedua yang ditelisik dalam kumpulan ini merupakan teks pertama dari sebuah dokumen yang disalin oleh HN van der Tuuk selama tahun 1852-1857. Oleh E. Wieringa, teks sepanjang 15 halaman itu lantas diberi judul Syair Sejarah Sultan Fansuri. Lewat teks yang diperoleh di Barus, Sumatra Utara, itu, kita bisa belajar soal genre puisi saat itu. Sebagai puisi, ia menunjukkan kekacauan prosodi serta tak diindahkannya harmoni dan estetika. Bukan cuma rima yang sering tampak kacau, sejumlah pengulangan pun terasa salah (hal. 58).

Di sisi lain, ada cacat struktur dalam susunan syair. Syair terdiri atas 501 baris, jadi mestinya berupa 125 bait plus 1 baris. Tapi ternyata hanya terdapat 62 bait, ditambah 8 bait yang tiga larik, 89 bait yang dua larik, serta 51 larik tunggal (hal. 59). Syair Sejarah Sultan Fansuri seolah hendak menegaskan, pembaharuan puisi (dan kemunculan ‘puisi bebas’) di Nusantara telah dimulai jauh sebelum kemunculan Pujangga Baru dengan Chairil Anwar sebagai pentolannya (lihat Bakdi Soemanto, 2006: 47).

Profan

Sementara dua teks sebelumnya membincang sastra lama, teks ketiga yang ditelaah Henri Chambert-Loir berupa surat dakwaan dari Pontianak berangka tahun 1872-1882. Dokumen hukum itu ditulis di atas kertas bikinan negara-negara Eropa, terutama Inggris. Ini membuktikan kebenaran pernyataan Russel Jones bahwa kertas dipakai di Indonesia selang beberapa tahun sesudah diproduksi di Eropa (hal. 95).

Naskah Pontianak mulai dicatat di era pemerintahan sultan kelima Kesultanan Pontianak, Syarif Yusuf bin Sultan Syarif Hamid, yang bertakhta tahun 1872-1895. Sebagian besar dakwaan ditujukan kepada Sultan sendiri, sebagian lainnya dialamatkan kepada Mahkamah (Raad) Agama dan pejabat kesultanan. Dakwaan yang diajukan beragam, misalnya seorang Tionghoa bernama Te Cing menggugat lantaran kebunnya diserobot orang tatkala ditinggal ke luar negeri. Ada pula gugatan dari seorang perempuan yang menuntut nafkah kepada suaminya.

Henri menilai, Naskah Pontianak merupakan sumbangan berharga terhadap tujuan pembangunan hukum di Indonesia, terutama lembaga hukumnya. Dia mengutip pendapat Daniel S Lev (1972), yang mengatakan bahwa sejarah lembaga hukum adalah sejarah ketetapan dan struktur hukum, yang harus dipahami dalam praktiknya yang nyata serta latarbelakang politik, sosial, dan ekonominya.

Memang sangat menarik mengkaji dokumen hukum itu. Disebutkan, 32 dakwaan (38% dari jumlah keseluruhan surat dakwaan) diajukan oleh perempuan. Hal itu jelas menunjukkan kemajuan di masanya—dan barangkali di masa sekarang juga.

Teks keempat berupa teks Melayu berangka tahun 1893 yang berbicara ihwal tempayan. Teks itu mendeskripsikan soal tempayan dari Kalimantan serta peredarannya ke penjuru dunia. Ia ditemukan di sepanjang rute-rute maritim terpenting. Di Kalimantan masa lalu, tempayan dianggap sebagai simbol kekayaan dan martabat keluarga. Tempayan menempati peran sangat fungsional, yang terkait dengan adat minum-minum dan ritus-ritus tertentu, seperti pemakaman (hal. 112).

Status istimewa tempayan Kalimantan itu menyebabkan ia terus diimpor dari Cina pada abad ke-13 dan ke-14, hingga datanglah tukang gerabah dari Cina pada akhir abad ke-19 dan menetap di Singkawang. Mulai saat itu, tempayan menjadi produk Nusantara dan bersaing dengan tempayan lain dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Cina.

Teks terakhir mengurai hiasan sajak Melayu di piring-piring bikinan perusahaan keramik Inggris yang beredar di Nusantara sekira tahun 1822-1840. Piring-piring Inggris itu berhias teks yang bersifat profan: memuat pepatah penuh hikmah atau syair cinta yang cenderung “mesum”.

Henri Chambert-Loir dengan jeli dan telaten menyingkap sejarah Nusantara dengan “cuma” berbekal lima teks lama tak biasa. Penguasaannya atas pelbagai macam ilmu—seperti etnologi dan filologi—membuat kajiannya memiliki bobot kesejarahan nan kuat. [19022012, 14.55]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh Okezone.com pada 13 Februari 2014.

Pertautan antara Hukum dan Sistem Politik

Oleh AP Edi Atmaja

Pertautan antara Hukum dan Sistem PolitikJudul: Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum

Penulis: Arief Hidayat

Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Tahun: Cetakan I, Juli 2006

Tebal: x + 300 halaman

ISBN: 979-704-416-5

BUKU ini cukup langka meski cetakannya terhitung baru. Seorang dosen mengatakan kepada saya, bahkan di perpustakaan kampus yang menerbitkannya pun, buku ini sukar dijumpai. Tapi anehnya, tatkala sang dosen berkunjung ke Universitas Leiden, Belanda, untuk keperluan riset pustaka, ia dapat menemukannya dengan mudah. Buku setebal 300 halaman ini tersusun rapi beberapa jilid di perpustakaan bekas kampus Sutan Sjahrir, bapak bangsa kita, itu.

Buat memperolehnya, lantas mengulasnya untuk Anda, saya mesti meminjam buku ini dari Airlangga Suryanagara, putra sang penulis. Saya cuma mau bilang, betapa penting buku ini supaya dicetak ulang dan didistribusikan ke khalayak luas. Perpustakaan mana pun mesti mengoleksinya. Jangan sampai buah pemikiran anak negeri malah hanya ada di luar negeri.

Seberapa pentingkah sumbangan buku bertajuk “Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum” ini bagi khazanah pemikiran kita? Dengan melontarkan pertanyaan semacam itu kita akan membedah buku ini secara ringkas.

“Kebenaran” G30S

Sebelum beranjak menjelas-jabarkan kandungan bukunya, Arief Hidayat (kini bergelar profesor), sang penulis, mengajukan sebuah pertanyaan-hipotesis: adakah pertautan antara sistem politik dan perubahan penafsiran hukum suatu negara? Tatkala sebuah negara bersistem politik otoritarian, misalnya, apakah lantas hukum yang berlaku juga bernuansa otoriter? Begitu pun sebaliknya: adakah negara dengan sistem politik demokrasi sistem hukumnya pasti demokratis? Penafsiran hukum mengenai kebebasan berserikat jadi fokus kajian buku ini.

Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini, demi menemukan jawaban dari pertanyaan-hipotesisnya, bertolak dari asumsi bahwa hukum di suatu negara pastilah dipengaruhi oleh anasir lain di luar hukum, seperti politik, ekonomi, budaya, bahasa, dan seterusnya (h. 49-50). Tiada hukum yang betul-betul steril dan murni sebagaimana dikatakan Hans Kelsen. Yang ada justru bahwa hukum itu produk politik sehingga—demikian Satjipto Rahardjo pernah menulis—hukum selalu cacat setelah dilahirkan.

Buku yang aslinya merupakan disertasi Arief Hidayat untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini menelusuri perkembangan sistem politik Indonesia dalam empat periode pemerintahan. Pertama, Demokrasi Presidensial dan Demokrasi Parlementer (1945-1949). Kedua, Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Ketiga, Demokrasi Pancasila (Orde Baru) (1966-1998). Keempat, Demokrasi Reformasi (1998-sekarang).

Teks-teks sejarah langka dikerahkan untuk meraba corak politik masing-masing periode. Misalnya saja buku AG Pringgodigdo terbitan Yayasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada (tanpa tahun), buah tangan Muhammad Yamin (1959), karya Widjojo Nitisastro (1965), karangan Soepomo (1965), Buku Induk Hasil Seminar TNI AD Ke-2 (1966), dan lain-lain. Terang saja Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum ini bukan semata-mata karya keilmuan hukum, melainkan bisa pula dianggap sebagai dokumen sejarah.

Namun, sebagai dokumen sejarah, buku ini cenderung tak kritis pada historiografi Indonesia arus-utama (mainstream). Satu contoh, antara lain, sikap buku ini pada Partai Komunis Indonesia (PKI) sama belaka dengan buku-buku sejarah pada umumnya yang terbit sebelum era reformasi. Buku ini masih menganggap bahwa PKI-lah pihak yang bertanggung jawab dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S/Gestapu). Padahal, kini telah hadir amat sangat banyak buku, saksi hidup, dan ilmuwan yang berupaya menampik pemutarbalikan fakta sejarah oleh penguasa Orde Baru itu.

Anda mungkin akan sukar percaya bahwa dalam buku yang sangat terpelajar ini tertulis kalimat berikut (h. 99): “Persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat [...] akhirnya meletus dalam usaha kudeta yang dilakukan PKI pada tanggal 30 September 1965, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Pemberontakan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).”

Penyebutan G30S yang selalu diasosiasikan dengan PKI tampak pula di sejumlah halaman. Dan, banyak lagi data kontroversial lain yang di buku ini masih dianggap sebagai “kebenaran”. Misalnya, Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dan titik awal berdirinya Orde Baru (h. 99-107)—kendati cara berpolitik dan berhukum rezim ini tak lepas dari kritik penulis (h. 115-144).

Pasang-surut

Membaca buku akademik namun ditulis dengan bahasa yang renyah nan mengalir ini, kita diajak menyelami perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia. Betapa bernegara itu sesungguhnya tidak mudah. Dan demokrasi adalah sistem politik yang paling tepat bagi kita, sebagaimana pilihan para pendiri bangsa (h. 231). Namun dengan catatan: model demokrasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi mestinya selalu kita cari terus-menerus. Pengalaman empat periode pemerintahan menunjukkan bahwa sistem demokrasi senantiasa mengejawantah dalam dua kutub yang saling bersitegang: bertendensi pada otoriterisme ataukah liberalisme pada akhirnya.

Dari empat periode sistem politik itu, menurut Arief Hidayat, penafsiran hukum terhadap kebebasan berserikat mengalami pasang-surut (h. 267). Ada masa ketika kebebasan berserikat bekerja secara optimal (Demokrasi Presidensial, Parlementer, dan Reformasi). Ada pula masa ketika negara, dengan bersaranakan hukum, merepresi kebebasan berserikat (Demokrasi Terpimpin dan Pancasila). Pada sistem politik yang otoritarian, Pasal 28 UUD 1945—yang mengatur kebebasan berserikat—ditafsirkan secara restriktif-limitatif. Sementara pada sistem politik yang demokratis, Pasal 28 UUD 1945 ditafsirkan secara ekstensif-terbuka (h. 266).

Meskipun sedari awal tak diniatkan menjadi sebuah buku dengan struktur layaknya buku bacaan populer tapi disertasi—karya ilmiah dengan derajat formalitas tertentu sehingga adakalanya kurang bisa dicerna oleh pembaca non-akademik, Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum buat saya telah bertranslasi dengan cukup berhasil. Barangkali karena promotor penulis adalah sastrawan hukum sekaliber Satjipto Rahardjo, yang masyhur dengan langgam tulisannya yang renyah dan gampang dibaca siapa saja. [06082013, 23.20]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh majalah Konstitusi edisi Desember 2013 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Sepak Terjang Mata-mata di Zaman Pergerakan

Oleh AP Edi Atmaja

Memata-matai Kaum PergerakanJudul: Memata-matai Kaum Pergerakan: Dinas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934

Penulis: Allan Akbar

Penerbit: Marjin Kiri, Tangerang Selatan

Tahun: Cetakan I, Maret 2013

Tebal: xx + 117 halaman

ISBN: 978-979-1260-20-6

POLITIEKE Inlichtingen Dienst (PID) atau Dinas Intelijen Politik adalah lembaga khusus yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda pada Mei 1916. Fungsinya untuk mengawasi dan menghimpun informasi tentang segala kegiatan kaum pergerakan di Hindia Belanda.

Saat itu Perang Dunia I tengah berkecamuk. Di Belanda, kaum liberal menguasai parlemen dan memengaruhi kebijakan politik hingga ke negeri jajahannya yang terutama, Hindia Belanda. Pergeseran kiblat politik Hindia itu tampak, antara lain, dari pemberlakuan Politik Etis (Etische Politiek). Politik Etis adalah “utang budi” pemerintah kolonial atas keuntungan yang diperolehnya lewat Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel).

Politik Etis menyebabkan munculnya golongan baru di masyarakat Hindia: pribumi terpelajar. Kaum elite modern inilah yang kemudian tergerak kesadarannya untuk memberi pemahaman kepada rakyat Hindia tentang rasa kebangsaan yang bukan lagi bersifat kedaerahan (h 2). Di tangan merekalah era pergerakan nasional—yang ditandai dengan bersemainya organisasi-organisasi bercorak sosial dan politis—dimulai.

Di mata pemerintah kolonial, kemunculan organisasi-organisasi itu lebih dinilai sebagai ancaman ketimbang keniscayaan. Mereka cemas, pergerakan nasional menjurus pada keadaan yang kian lama kian radikal dan dapat menggoyang stabilitas negara. Dalam situasi yang semacam itulah PID lahir.

Dalam perkembangannya, PID malah dibubarkan sehabis dua tahun beroperasi. Alasannya, perang telah berakhir dan ancaman dari luar akibat renggangnya hubungan Belanda dengan Hindia dianggap telah kelar. Namun, hanya berselang lima bulan organisasi serupa dibentuk lagi, tapi dengan nama lain: Algemeene Recherche Dienst (ARD) atau Dinas Penyelidikan Umum. Buku ini—publikasi pertama dalam bahasa Indonesia (Harry A Poeze, Pengantar, h vii)—menyigi sepak terjang PID atau ARD dalam kurun waktu 1916-1934.

Sebagai sebuah lembaga yang masuk dalam wilayah kerja kepolisian yang berada di bawah yurisdiksi Jaksa Agung, ARD terdiri dari dua ketua, dua deputi, dan dua ketua pegawai pribumi (h 34). Cabang-cabangnya tersebar di kota-kota besar di Jawa, semisal Batavia, Bandung, Semarang, dan Surabaya, dan agen serta mata-matanya tersebar di seluruh Hindia dengan konsentrasi pada wilayah yang memiliki aktivitas politik radikal seperti Jawa dan Sumatera.

ARD juga merangkul golongan elite pribumi semacam wedana dan asisten wedana. Satu wedana membawahi tiga asisten wedana dan 15 mantri polisi. Mantri polisi bersama enam kepala reserse dan 24 reserse pribumi disebar di saban sektor kepolisian kota buat mengawasi rapat-rapat organisasi massa. Mereka berhak untuk memperingatkan pembicara dalam rapat itu atau, bahkan, membubarkan rapat jika dirasa telah melewati batas yang diperkenankan penguasa (h 44).

Memata-matai Kaum Pergerakan karangan Allan Akbar ini menguak data menarik. Antara lain terungkap bahwa Agus Salim, bapak bangsa dan diplomat ulung Indonesia, ternyata pernah memiliki keterlibatan dengan ARD! Agus Salim disebut-sebut sebagai agen yang sengaja ditugasi ARD untuk menyusup ke dalam internal Sarekat Islam.

Sarekat Islam, yang waktu itu dipimpin Raden Oemar Said Tjokroaminoto, merupakan organisasi sosial-politik dengan jumlah massa yang besar. Karena kebesarannya, banyak pihak merasa berkepentingan dengannya. Di Semarang, organisasi ini—terpengaruh komunisme yang dibawa Semaoen—adalah cikal bakal Partai Komunis Indonesia (Soe Hok Gie, 1999). Di mata penguasa, Sarekat Islam berbahaya lantaran ia ditengarai bakal dijual Tjokroaminoto kepada Jerman guna membiayai pemberontakan besar di Jawa (h 51).

Namun, sebagaimana dijelaskan Allan Akbar, dugaan pemerintah Hindia itu berlebihan. Agus Salim tidak menemukan bukti konkret kebenaran kabar angin itu sehingga ia pun memutuskan hubungan dengan ARD. Namun, buku ini bersikukuh, secara rahasia Agus Salim masih membuat sejumlah laporan tentang kegiatan Sarekat Islam buat pemerintah.

Buku ini asyik karena menyadarkan kita betapa intelijen kita hari ini mewarisi gaya kerja intelijen kolonial. ARD—yang ditakuti kaum pergerakan sebagai PID—mempraktikkan politik adu domba ala VOC lewat pengangkatan pribumi guna melawan pribumi. Perilaku intelijen kita hari ini pun tak jauh beda: alih-alih menyebarkan agen ke luar negeri untuk memata-matai kekuatan asing yang merongrong kedaulatan negara, mereka masih memandang masyarakat itu sendirilah bahaya utama yang mesti diwaspadai (h 109). [13072013, 21.59]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh Jakartabeat.net pada 23 Januari 2014.

Hakim Peradilan Agama Memberantas KDRT

Oleh AP Edi Atmaja

Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah TanggaJudul: Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

Penulis: Faqihuddin Abdul Kodir dan Ummu Azizah Mukarnawati

Penerbit: Komnas Perempuan, Jakarta

Tahun: Cetakan I, 2013

Tebal: xii+210 halaman

ISBN: 978-979-26-7531-3

KETIMPANGAN gender selalu melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pada akhirnya berujung perceraian. KDRT yang terjadi akibat ketidakadilan gender senantiasa dipicu oleh pandangan yang bias dan stereotipikal tentang posisi dan peran gender perempuan, di mana perempuan sering diperlakukan subordinatif di depan lelaki.

Peran peradilan agama sangat strategis demi menguak pelbagai kasus KDRT yang sebelumnya tertutup rapat di rumah tangga. Peradilan agama, menurut buku bertajuk Referensi bagi Hakim Peradilan Agama tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga yang diterbitkan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) ini, adalah “pintu pertama” (h. 4 dan 161).

Teks-teks agama (Islam) memiliki peran strategis guna memberantas KDRT. Kendati Al-Quran dan Al-Hadits menempatkan perempuan dan lelaki dalam kedudukan setara, pandangan yang bias gender tak ayal turut memengaruhi pandangan penafsir teks primer dalam Islam itu, yakni para ulama, fuqaha, dan hakim.

Dijelaskan dalam buku, satu terobosan penting dilakukan hakim Pengadilan Agama Bogor melalui putusan bernomor 214/Pdt.G /2007/PA Bgr. Dalam kasus perceraian itu, hakim tidak saja mengacu pada undang-undang yang berkaitan langsung dengan perkara, tapi juga menggali regulasi lain yang relevan. Bahkan, hakim menggali teks-teks keagamaan progresif yang berpihak kepada perempuan (h. 6).

Peradilan agama memang tak memiliki kewenangan untuk secara langsung mengadili tindak pidana KDRT. Namun, peradilan agama mempunyai peran strategis untuk menguak bentuk dan alasan terjadinya kekerasan dengan mendengar suara korban perempuan. Peradilan agama dapat menjadi penampung harapan dan keinginan perempuan mengenai bahtera rumah tangganya dengan tanpa stigma menyalahkan dirinya terus-menerus yang sesungguhnya merupakan korban dari relasi keluarga yang bias gender (h. 161).

Oleh karena itu, para hakim, selain wajib menguasai ilmu agama (Islam) yang progresif, mestinya juga memiliki empati untuk memahami akar persoalan konflik perkawinan yang sering kali tidak bisa dilihat dalam kondisi yang terjadi pada saat itu. Penguasaan dan kemampuan analisis holistik hakim amat dibutuhkan untuk memperdalam analisis sosial dan gender (h. 165).

Analisis gender sebaiknya dibaca dalam bentuk relasi yang adil antara perempuan dan lelaki. Gender wajib disterilkan dari anasir picik tentang kodrat. Pembedaan antara kodrat dan yang-bukan-kodrat dalam relasi perempuan dan lelaki merupakan konsep penting untuk mengurai isu kekerasan terhadap perempuan. Kodrat biasa disebut sebagai seksualitas, sementara yang-bukan-kodrat kerap disebut sebagai gender (h. 17).

Kodrat tak berubah sepanjang masa sejauh dipahami dalam arti biologis. Kodrat perempuan adalah memiliki vagina, hamil, sementara kodrat lelaki adalah memiliki penis, menghamili. Karakter yang dibentuk melalui pendidikan dan pembiasaan (baca: konstruksi) di masyarakat bukanlah kodrat, melainkan gender. Semisal, perempuan harus berada di rumah dan lelaki mencari nafkah, perempuan cenderung lemah sedangkan lelaki perkasa, dan seterusnya.

Hakim peradilan agama, menurut buku ini, mesti terbebas dari belenggu terminologis itu supaya perannya yang strategis demi memberantas KDRT menjadi maksimal. Pertama-tama hakim harus mengakui adanya ketimpangan relasi antara perempuan dan lelaki, pembedaan, dan ketidakadilan gender (h. 198). Dari pengakuan semacam itulah hakim kemudian dapat memahami kasus KDRT secara holistik dengan berpihak kepada korban, yakni sang perempuan. [07072013, 22.41]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh Rimanews.com pada 23 Januari 2014.

Hak Cipta dan Kesejahteraan Pengarang

Oleh AP Edi Atmaja

ADA rahasia umum yang lebih mirip kasak-kusuk tentang nasib pengarang (author) di negeri yang minim apresiasi seperti Indonesia. Rahasia umum yang telah jadi adagium yang sukar dibantah kebenarannya itu berbunyi: “Mengharapkan kekayaan dengan menjadi pengarang sama saja dengan memimpikan seekor kucing jantan bertelur.”

Pertama, tidak mungkin kucing jantan dapat bereproduksi. Kedua, mana ada kucing bertelur. Singkat kata, sesuatu yang mustahil adanya. Ya, pengarang di Indonesia memang belum terjamin “nasib”-nya. Dan, memang kerap dijumpai seorang pengarang mesti (mau) hidup di bawah garis kemiskinan demi melakoni “profesi”-nya itu.

Ada sebuah esai sarkastis yang pernah terbit di harian Jawa Pos edisi 2 Desember 2012. Judulnya, “Sang Penulis”. Di situ diceritakan pengalaman esais tatkala hendak membikin kartu identitas. Di kelurahan, ia disuruh mengisi formulir yang menerakan sederetan kolom yang mesti diisi. Ketika hendak mengisi kolom “Pekerjaan”, ia bingung karena tidak ia temukan kata “esais” di sana.

Ia lalu memutar akal: apa saja yang kira-kira memiliki makna yang kurang lebih serumpun dengan “profesi” esais—seperti sastrawan, novelis, cerpenis, dan seterusnya. Namun, upayanya selalu nihil. Bahkan, ketika ia akhirnya memutuskan mencari kata yang ia pikir induk dari rumpun kata itu, dan ia yakin seyakin-yakinnya pasti ada di sana—yakni “penulis”—ia juga tak menemukannya.

“Aneh,” katanya, “Apa pekerjaan penulis tidak diakui di negeri ini?” Yang paling aneh, lanjut dia, setelah menyisir profesi-profesi yang “tersedia” di kolom di formulir itu dengan saksama, “Tertera jelas kata ‘paranormal’ di sana!” Sang penulis demikian masygul, tapi sekaligus jadi geli sendiri. Negara demokrasi terbesar keempat di dunia ini lebih mengenal paranormal ketimbang penulis!

Kisah tersebut sekadar untuk menggambarkan bahwa term penulis atau pengarang dan turunannya seperti novelis, cerpenis, penyair, kolomnis, resensor, esais, dan seterusnya amat sangat kurang dihargai di negeri ini. Jangankan memperoleh apresiasi yang layak, para pengarang mesti memperjuangkan sendiri honor yang dari tahun ke tahun statis jumlahnya itu. Meski beberapa kali inflasi, honor pengarang tak jua mengalami peningkatan. Yang ada, barangkali, justru penurunan—akibat arogansi penerbit, baik buku maupun surat kabar dan media massa lain.

Itu kalau kita bicara soal honor. Padahal, sesungguhnya (ini kata sebagian pengarang), menulis atau mengarang adalah pekerjaan yang seharusnya immaterial. Bahasa lugasnya, kalau mau mengarang ya mengarang saja, jangan pikir honornya. Memikirkan honor hanya akan memperburuk kualitas karangan atau tulisan kita, kata pengarang yang agaknya memiliki perkebunan uang di belakang rumahnya itu.

Dalam guyonan kaum pengarang, pengarang tipe pekebun uang itu (bisa) disebut juga dengan “pengarang rai” (rai, Jawa: muka). Artinya, ia mengarang bukan untuk cari uang: yang penting nampang, yang penting mukanya (atau namanya) di koran dikenal banyak orang. Lawan pengarang jenis ini adalah “pengarang sega” (sega, Jawa: nasi): pengarang yang menulis untuk mencari sesuap nasi—alias honor.

Adanya guyonan kaum pengarang itu setidaknya mampu menjelaskan betapa miris nasib pengarang kita. Di satu sisi, mereka kerap tidak dipedulikan penerbit, pihak yang sesungguhnya bekerja sama dengan fair dengan para pengarang.

Dalam penerbitan buku, misalnya, tak jarang pengarang hanya memperoleh tak lebih dari sepuluh persen laba hasil penjualan bukunya. Dalam penerbitan surat kabar atau media massa, media acap kali ogah-ogahan melunasi kewajibannya terhadap pengarang koran. Selain honor yang diterima kecil, pelunasannya pun terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama.

Di sisi lain, tulisan para pengarang juga sering tidak dihargai sebagai karya yang mengandung orisinalitas tinggi. Maksud saya, tulisan yang dengan susah diperas dari kepala sang pengarang amat mudah diplagiasi oleh orang yang bermental maling. Bagi para maling di zaman yang sangat melek teknologi ini, membajak karya orang lain bukanlah suatu kejahatan karena semua orang melakukannya!

“Budaya” membajak amat kuat menghunjam di benak kebanyakan masyarakat kita. Honor yang kecil diperparah dengan perilaku gemar membajak, jadilah pengarang kita ibarat “sudah jatuh tertimpa tangga”.

Andaikan kita alih-aksarakan “nasib” sebagai “kesejahteraan”, sudah sejahterakah para pengarang kita? Sudah layakkah para pengarang benar-benar menjadikan keahliannya itu sebagai profesi yang sanggup mendulang kekayaan? Dan, dapatkah ketika seorang pengarang hendak melamar seorang gadis, ia cukup berterus-terang tentang profesinya itu kepada ayah si gadis—tanpa kemungkinan mendapat penolakan justru karena profesinya yang terkesan mengada-ada di mata sang ayah?

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana jaminan hukum atas karya yang dihasilkan seorang pengarang? Bagaimana hak cipta dapat meningkatkan taraf hidup (dalam hal ini tentu ekonomi) seorang pengarang?

***

HAK cipta (copyright) merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pengarang atau pekerja seni atas karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Pemegang hak cipta dan ahli warisnya memiliki hak eksklusif buat (atau memberi izin pihak lain untuk) menggunakan karyanya.

Pemegang hak cipta juga berhak mencegah pihak lain untuk mereproduksi karya dalam segala bentuknya, mengumumkan, menerjemahkan ke bahasa lain, dan/atau mengadaptasi karya, misalnya dari novel ke skenario untuk sebuah film atau sinema televisi.

Istilah copyright bermuasal dari negara-negara dengan sistem common law. Dalam sistem civil law, di mana Indonesia merupakan penganutnya, hak cipta dikenal dengan istilah author’s right (droit d’auteur, dereco de autor, Urheberrecht) (Graeme B Dinwoodie dalam Dina Widyaputri Kariodimedjo, 2010).

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Hak ekonomi meliputi hak untuk memperbanyak, mendistribusi, menerjemahkan, membuat adaptasi, membuat pertunjukan, dan/atau memperagakan suatu karya.

Hak moral terdiri dari paternity right, integrity right, dan privacy right. Hak ekonomi dapat dipindahtangankan ke pihak lain yang dapat juga memindahkannya ke pihak yang lain lagi. Hak ekonomi ada masa berlakunya, sementara hak moral tidak dapat dipisahkan dari pengarangnya dan ahli warisnya, serta berlaku selamanya.

***

MEMBACA paparan tentang hak cipta tadi, menjadi jelas bahwa pengarang kita sejatinya memiliki hak ekonomi dan hak moral secara inheren. Namun kenyataannya, kedua hak itu belum dimengerti oleh masyarakat maling dengan budaya membajaknya yang kronis seperti negeri ini.

Hak ekonomi, buat para pengarang kita, barangkali memang ada. Sebagian pengarang dapat hidup hanya dengan honor (yang jauh dari pantas) dari tulisan-tulisannya. Namun, jumlah mereka ini amat sangat kecil: hanya pengarang yang “punya nama” yang bisa dikatakan berdikari dengan karyanya. Selebihnya, pengarang kita hidup dari penghargaan yang begitu kecil dari penerbit. Tragisnya, “pihak lain” itu malah mendulang keuntungan ekonomi lebih besar ketimbang pengarang sebagai pemegang hak cipta.

Kendati hak ekonomi pengarang memiliki permasalahannya sendiri, tantangan terberat justru datang dari penegakan hak moral. Kita tahu, Indonesia adalah negara dengan peringkat pembajakan cukup tinggi di dunia. Perangkat lunak (software) komputer dan karya digital lain menjadi sasaran pembajakan yang utama. (Anehnya, kenapa bangsa ini tidak mampu “membajak” teknologi otomotif? Kalau bisa, tentu kita bisa merdeka dari “penjajahan” karya otomotif Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa.)

“Budaya” membajak rupanya juga melanda karya tulis kita. Masyarakat kita amat gemar memplagiasi karya orang lain, saudara sebangsa, padahal saban karya tulis mesti mengandung hak moral yang privat bagi setiap orang sehingga menunjukkan keunikan pengarangnya. Selain terus mengarang, barangkali yang harus dilakukan para pengarang saat ini adalah mengingatkan selalu betapa penting penegakan hak cipta di zaman ketika budaya lisan beralih ke budaya tontonan, tanpa sempat melalui budaya bacaan. [13012013, 08.39]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh Rimanews.com pada 1 Januari 2014.

Hukum Lingkungan dan Progresivisme

Oleh AP Edi Atmaja[1][2]

EKOLOGI, ekosistem, alam semesta, dan lingkungan hidup—yang biasa disebut dengan “alam” atau “lingkungan” saja—kerap kali dimaknai serupa belaka. Kalau kita bicara tentang lingkungan (environment), sudah barang-tentu yang kita maksud adalah sekalian term-term tadi. Seakan-akan, dengan menyamakan term-term tersebut satu-sama-lain, persoalan menjadi selesai dan, dengan begitu, kita dapat beranjak ke persoalan berikut.

Kecenderungan semacam itu tampak dalam proposal penelitian bertajuk “Hukum Lingkungan Progresif” yang diangkat Mella Ismelina FR dan Anthon F Susanto ini. Alih-alih menjelaskan anasir diferensial term-term tersebut yang lalu akan ditemukan perbedaan fundamental di antaranya, kedua peneliti dari Universitas Islam Bandung itu cenderung mempersamakan pemaknaan masing-masing term.

Ekologi, yang disemati keadilan sehingga menjadi “keadilan ekologis” (h 2 dan 3), diasumsikan sebagai lingkungan itu sendiri, sehingga sah-sah saja memaksudkan “antilingkungan” dengan menulis “antiekologi” (h 2). Ekosistem bahkan secara terang disamakan dengan lingkungan (h 2 dan 6) kendati sehabis itu terjadi kerancuan: dalam rumusan masalah, lingkungan—bersama manusia dan hukum—diposisikan subordinatif di bawah “kesatuan ekosistem” (h 4).

Alam pun—yang di beberapa tempat disebut “sumber daya alam” (h 2 dan 3)—diperlakukan serupa, yang tak lebih merupakan sinonim dari lingkungan (h 2, 6, dan 9). Kerancuan dapat diamati dari kalimat berikut: “…Munculnya konglomerasi dan korporasi yang menggerus alam semesta mengakibatkan lingkungan rusak…” (h 6).

Semua konsepsi yang secara terminologis pasti memiliki derajat keberbedaan itu dipertautkan dengan suatu tipe hukum yang berurusan dengan (maunya) lingkungan, yakni hukum lingkungan. Dari sini segera timbul pertanyaan: lingkungan yang mana? Lingkungan yang—seturut penyamaan makna dalam proposal penelitian ini—berupa ekologi, ekosistem, dan alam semesta itukah?

Gerak progresif

Perlindungan terhadap lingkungan, demikian FX Adji Samekto (2008: 62), merupakan basis perjuangan konsep demokrasi dan pemerintahan yang baik. Selain perlindungan terhadap lingkungan, pemerintahan yang baik juga mensyaratkan pelaksanaan demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia, perbaikan standar ketenagakerjaan, peningkatan peran perempuan di segala bidang, dan pemberantasan korupsi.

Hukum, oleh banyak sarjana, dipahami sebagai peranti pengatur, pengontrol, dan pelindung. Bersama hukum, masyarakat diatur supaya terwujud ketertiban. Dengan hukum, perilaku masyarakat berusaha dikontrol negara. Dan melalui hukum, kaum marjinal terlindungi eksistensinya. Itu sejauh kita memandang hukum sebagai alat—yang digunakan subyek untuk memperalat obyek.

Namun, kenyataan berbicara lain. Hukum itu, menurut Satjipto Rahardjo (2007: 43), hidup. Ya, hidup, sebab ia adalah semacam organisme yang tanpanya masyarakat tiada. Ubi societas ibi ius, hukum hidup bersama masyarakatnya. Dimensi hukum yang demikian makin mempersulit posisinya di tengah kontestasi antara masyarakat dan lingkungan.

Saya cenderung bersetuju bahwa hukum itu bukan buat manusia. Karena dengan mengatakan hukum untuk manusia, pertanyaannya: manusia yang mana? Manusia yang berupaya menguniversalkan segala yang di luar dirinya dengan perspektif kemanusiaannya ? Ataukah manusia yang dengan segala kemampuan rasionya berikhtiar menjadikan dirinya sebagai yang-satu (dalam pengertian Cartesian)? Ataukah manusia yang dengan hasratnya selalu mau berkuasa (dalam pengertian Nietzschean)? Bukankah positivisme selalu berjalin-kelindan dengan rasionalisme dan rasionalisme selalu berorientasi pada subjek: manusia itu sendiri?

Karena itu saya lebih sreg menganggap bahwa hukum itu untuk yang-lain, kaum marjinal dan terasing, yang tertindas karena kelainannya, yang senantiasa mengemansipasi kelainannya dalam gerak yang progresif.

Keterputusan epistemologis

Bagaimana kita mengeja konsep yang-lain dalam nomenklatur hukum lingkungan? Tentu saja yang-lain harus diasosiasikan dengan lingkungan itu sendiri. Hukum itu bukan untuk manusia, tapi untuk lingkungan. Kalau hukum untuk manusia, berarti manusia bersama hukum bebas melakukan apa saja untuk kepentingan kemanusiaannya, bahkan dengan cara mengooptasi lingkungan? Hukum, dan bukan hanya pembangunan (h 2), saya kira harus dibebaskan dari konsep antroposentrisme.

Untuk itu mestinya diperjelas lingkungan dalam wujud yang seperti apa yang hendak dilindungi oleh hukum (yang progresif). Lingkungan sebagai tempat hidup manusia ataukah lingkungan yang semata-mata didudukkan sebagai lingkungan, yang bebas konteks: bebas dari anasir non-lingkungan, termasuk kemanusiaan.

Jika yang kita maksud adalah lingkungan sebagai tempat hidup manusia, maka lingkungan yang semacam itu mestilah dinamis, menyesuaikan diri dengan kepentingan manusia. Lingkungan yang direkayasa sedemikian rupa sehingga berbeda sama sekali dari kondisi dasariah-pramanusianya. Penemuan-penemuan di bidang teknologi, biologi, kedokteran, dan lainnya membuat hal semacam itu bukan merupakan sesuatu yang mustahil.

Namun, jika lingkungan yang mesti dilestarikan melalui hukum (yang progresif) adalah lingkungan sebagai lingkungan, barangkali akan terjadi kontradiksi. Relasi antara hukum dan lingkungan memuat keterputusan-keterputusan epistemologis, tak selalu berjalan linear dan dialektis (dalam pengertian Hegelian). Pada titik di mana hukum lingkungan tampak progresif, sesungguhnya ia sedang mundur ke belakang karena memperjuangkan lingkungan dalam kondisi dasariah-pramanusianya. Sebaliknya, saat hukum lingkungan tampak regresif, ia justru tengah melakukan suatu progresivisme, lompatan ke depan, demi kepentingan manusia.

Saya kira konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) hadir buat menyiasati kontradiksi laten itu. Betapa hukum diposisikan sebagai penengah antara manusia dan lingkungan. Pembangunan yang diselenggarakan untuk kepentingan manusia dan martabat kemanusiaan mesti menyisakan ruang teduh di mana lingkungan bisa menjadi dirinya sendiri: yang-lain yang mampu beremansipasi. [20062013, 12.49]


[1] Esai ini merupakan tanggapan atas materi diskusi bertajuk “Hukum Lingkungan Progresif” yang dibawakan Prof Dr Mella Ismeliana FR, SH, MH, dan Dr Anthon F Susanto, SH, MH, di Pisa Cafe, Semarang, pada 20 Juni 2013. Versi lain tulisan ini disiarkan pertama kali oleh Rimanews.com pada 11 Oktober 2013.

[2] Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro. Mengelola galeri tulisan Sastra Kelabu. Dapat dihubungi melalui a.p.edi.atmaja@gmail.com dan @jagunk55.