Kemanusiaan, Puisi, Sastra Kelabu

Terbangun di Malam Hari

Oleh AP Edi Atmaja

: rian

Aku terbangun di malam hari dan menyaksikan pemuja-Ku berlarian.

Dikejar-kejar pemuja-Ku yang lain.

Dihabisi.

Ditangkap.

Diciduk.

Dibantai.

Aku terbangun di malam hari ketika matahari ciptaan-Ku sembunyi di peraduan.

Dan pemuja-Ku mengadakan permufakatan jahat.

Untuk mengejar-kejar pemuja-Ku yang lain.

Menghabisi.

Menangkap.

Menciduk.

Membantai.

Aku terbangun di malam hari dan hati-Ku masygul:

Betapa sia-sia manusia.

Dengan segala daya-upaya mereka.

Memuja-Ku.

05082013, 01.54

God/Kienzan

God/Kienzan

Standar
Puisi, Sastra Kelabu

Di Museum

Oleh AP Edi Atmaja

: illa

Di museum itu sepasang kekasih berbicara tentang cuaca.

“Maukah kau menjadi awan?” kata yang perempuan.

“Dan kau menjadi hujan?” timpal yang lelaki.

“Ya, dan awan harus lenyap demi hujan.”

“Mengapa harus? Aku ingin jadi awan dan kau jadi hujan tapi kita tak perlu saling melenyapkan.”

“Tapi itu tak mungkin.”

Dan mereka bicara tentang kemungkinan dan ketidakmungkinan.

Lalu perbedaan dan persamaan.

Lalu binatang-binatang yang diawetkan.

“Alangkah malangnya binatang-binatang itu,” bisik perempuan, “mereka diburu cuma untuk diawetkan.”

“Aku juga,” kata lelaki, “mungkin memburu kemudian mengawetkanmu.”

“Tapi aku tak merasa diburu dan tak ingin diawetkan olehmu.”

“Ya, karena kita telah awet di hati kita masing-masing.”

Mungkin terdengar gombal. Tampak bercanda.

Seperti keluar dari cerpen absurd.

Tapi itulah keduanya.

Mereka sama tersipu. Sama ketawa.

Lelaki itu, 32 tahun, teringat istrinya.

Perempuan itu, 31 tahun, teringat suami dan anak-anaknya.

Dan keduanya tak ambil pusing dengan urusan Matahari.

Malam semakin larut, dan mereka saling memandang.

Hanya memandang.

Mereka bicara dan terus berbicara.

Sementara di luar, orang-orang bertikai dan saling membantai.

Semarang, 02082014

Rahmat International Wildlife Museum & Gallery--Rahmatgallery.com

Standar
Esai, Karangan Tersiar, Kuliah Hukum

Putusan MK dan Eksistensi BPK

Oleh AP Edi Atmaja

PADA Kamis (18/9/2014) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan yang dinanti banyak pihak. Putusan itu adalah Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013. Dalam waktu yang relatif bersamaan, terpaut hanya beberapa menit (16.03 dan 16.26 WIB), dua putusan yang memutus materi permohonan yang hampir serupa telah dibacakan.

Hampir serupa karena Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 itu berkenaan dengan permohonan pengujian Pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang diajukan pada 10 April 2013. Sementara itu, Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013 berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diajukan pada 22 Mei 2013.

Kedua permohonan pengujian tersebut pada pokoknya mengandung maksud yang sama, yaitu (1) mempertanyakan definisi keuangan negara dalam konteks kekayaan negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) dan (2) menggugat kewenangan BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam hal kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD tersebut.

Penggawatan budaya korupsi

Selama ini dipahami bahwa Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara, antara lain, sebagai kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD dan kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Hal itu ditengarai menimbulkan dampak negatif dikarenakan tidak dilakukan pembedaan antara badan hukum publik dan badan hukum privat, sehingga kekayaan yang dipisahkan pada BUMN/BUMD termasuk dalam keuangan negara.

Putusan MK dan Eksistensi BPK (1)Implikasi jauhnya, pengelola BUMN/BUMD acap kali menghadapi kendala tatkala menjalankan fungsinya supaya perusahaan mendulang profit sebanyak-banyaknya sebagai fitrah dari sebuah badan hukum privat. Sebab, BUMN/BUMD kemudian menjadi objek pemeriksaan BPK sebagaimana diatur Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU BPK. Dengan demikian, ketika suatu waktu BPK melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, pengelola BUMN/BUMD dapat diajukan ke hadapan pengadilan apabila menurut aparat penegak hukum terdapat tindak pidana korupsi dalam hasil perhitungan kerugian tersebut.

Hal semacam itu telah menimbulkan keresahan di kalangan akademisi yang berhimpun dalam Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS-UI) yang diketuai oleh Arifin P Soeria Atmadja. Keresahan serupa juga muncul dari para pengelola BUMN sehingga pada 31 Agustus 2012 dideklarasikanlah Forum Hukum BUMN yang mencakup 142 BUMN. Forum Hukum BUMN inilah yang berupaya agar beberapa materi dalam UU Keuangan Negara dan UU BPK tersebut dicabut keberlakuannya.

Putusan beruntun pada Kamis sore itu seakan-akan menepis kegalauan hati sejumlah pihak yang juga cemas apabila permohonan pengujian materi (judicial review) dikabulkan oleh MK. Ya, jika kekayaan negara pada BUMN/BUMD tidak termasuk dalam keuangan negara, perilaku korup yang kini benar-benar menggurita di negeri ini bakal semakin menjadi-jadi. Selain itu, bakal terjadi prahara besar dalam pemerintahan karena, pertama, lembaga pemerintah yang dibentuk dengan UU dan di dalamnya diatur bahwa kekayaannya adalah kekayaan negara yang dipisahkan (semisal Lembaga Penjamin Simpanan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia) dengan sendirinya bukan lagi tergolong dalam keuangan negara.

Kedua, kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD bukan lagi bagian dari keuangan negara, tapi masuk dalam bagian keuangan privat. Dengan demikian, semua penyimpangan (fraud) yang terjadi pada badan usaha privat tidak tergolong dalam tindak pidana khusus dan umum. Kalau BPK absen, tautan (link) antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan mengendur. Bisa dibayangkan efeknya buat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, pemerintah daerah dikhawatirkan akan menggugat bahwa keuangan daerah bukan bagian dari keuangan negara. Keempat, BPK tidak memiliki kewenangan lagi melakukan pemeriksaan terhadap BUMN atau kekayaan negara yang dipisahkan sehingga dengan sendirinya tidak dapat lagi mengevaluasi kantor akuntan publik yang melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan negara yang dipisahkan, khususnya BUMN.

Sri Edi Swasono, ahli yang diminta Presiden untuk memberikan keterangan, mengatakan, “Gugatan yang terang-terangan menolak pemeriksaan oleh BPK, artinya menolak pemeriksaan oleh kekuasaan auditori negara, merupakan penggawatan budaya korupsi in optima forma.”

Lebih lanjut, Sri Edi Swasono mengemukakan, “Tugas BUMN dalam pemikiran pembangunan ekonomi adalah suatu leading sector untuk membukakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru. Tugas BUMN sebagai wujud cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak bukanlah mencari untung. Oleh karena itu, masalah efisiensi dan efektivitasnya harus diawasi dengan saksama oleh badan pengawas, yang dalam hal ini tentulah BPK.”

Eksistensi BPK

Dengan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan BPK, keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi, keterangan ahli pemohon dan Presiden serta saksi pemohon, akhirnya MK menjatuhkan amar putusan “menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya”, baik untuk Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 maupun Putusan Nomor 62/PUU-XI/2013.

Putusan MK dan Eksistensi BPK (2)MK, antara lain, menimbang bahwa pemisahan kekayaan negara yang kemudian menjadi modal BUMN/BUMD dilihat dari perspektif transaksi bukan merupakan transaksi yang mengalihkan suatu hak, sehingga akibat hukumnya tidak terjadi peralihan hak dari negara kepada BUMN/BUMD. Dengan demikian, kekayaan negara yang dipisahkan tersebut masih tetap menjadi kekayaan negara. Karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN/BUMD itu sesungguhnya milik atau perpanjangan tangan negara, tidak terdapat alasan bahwa BPK tak berwenang lagi memeriksanya.

Dengan dua Putusan MK yang dijatuhkan secara beruntun itu, semakin teguhlah eksistensi BPK sebagai lembaga negara mandiri yang memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab segala aspek keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Kewenangan yang demikian luas itu—dengan jaminan yuridis yang sangat lengkap dan tahan uji—memang selayaknya diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia yang memadai, baik dari sisi integritas, independensi, maupun profesionalismenya. Eksistensi BPK yang luar biasa digdaya dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sudah semestinya diejawantahkan dalam langkah nyata sehingga kewenangan yang terberi tidak lantas menjadi sia-sia.

Ada begitu banyak masalah dalam tata kepemerintahan kita dan BPK dengan “trisula pemeriksaan”-nya (pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu) seharusnya menawarkan solusi dari sekian banyak masalah yang ada. BPK tidak boleh terjebak dalam rutinitas keseharian tanpa berhasil menciptakan perubahan. Fokus BPK bukan semata mendeteksi penyimpangan, tetapi bagaimana memperbaiki kinerja pemerintahan supaya lebih akuntabel, efektif, efisien, dan memberi manfaat bagi rakyat, sehingga tercapai tujuan berbangsa dan bernegara. [22092014, 00.40]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh majalah Konstitusi edisi Oktober 2014 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Standar
Catatan Harian, Karangan Tersiar

Terpana Pesona Air Terjun Dua Warna

Oleh AP Edi Atmaja

PELESIR itu, buat Agmalun Hasugian, mesti menyejukkan pikir. Pelesir yang memenatkan pikiran seharusnya dihindari. Pelesir-pelesir yang bikin suntuk semacam itu, menurut Agmal, justru digemari masyarakat urban dewasa ini. Berkaraoke, belanja di mal, menonton film di bioskop, atau menyantap makanan di restoran-restoran mahal menjadi budaya masyarakat yang tinggal di perkotaan, tak terkecuali Medan, yang bagi Agmal adalah hiburan-hiburan kelas rendah yang konsumtif.

Pos penjaga hutan (ranger)

Pos penjaga hutan (ranger)

Maka, ketika pada suatu siang sehabis sembahyang Jumat Agmal mengajak teman-temannya, termasuk saya, untuk berpelesir, kami paham bahwa pelesir yang dia maksud pasti bakalan asyik. Dan ternyata benar, destinasi yang dia tawarkan sangat memikat hati: air terjun dua warna.

***

AIR terjun dua warna dapat ditempuh dengan menyewa angkutan kota (angkot) yang jamak ditemui di Medan. Kota Medan, saya rasa, memiliki sistem perangkotan (maafkan kalau afiksasi saya terdengar janggal di telinga) yang baik. Angkot ditempeli nomor yang menunjukkan trayeknya. Jika anda hendak ke Merdeka Walk, misalnya, anda mesti naik angkot bernomor 103—dan sampailah anda di sana.

Khibran, Agmal, Candra, Anggina, Darojat, Iqbal, Edi

Khibran, Agmal, Candra, Anggina, Darojat, Iqbal, Edi

Jangan kaget ketika sopir menyetir ugal-ugalan. Sopir angkot di Medan memang merasa punya sembilan nyawa. Melesat di lajur kanan, sang sopir bisa saja tiba-tiba banting setir ke kiri ketika melihat calon penumpang melambaikan tangan atau tatkala seseorang bilang, “Minggir, Bang.” Pegangan pun harus kuat karena si sopir bisa mengerem dan mengegas angkot secara mendadak. Walaupun begitu, keselamatan penumpang agaknya masih menjadi perhatian. Saat menaikkan penumpang, angkot belum akan jalan kalau penumpang tersebut belum duduk nyaman di jok yang tersedia.

Batu-batu sebesar kerbau

Batu-batu sebesar kerbau

Bersama angkot Medan sewaan, kami menuju objek wisata air terjun dua warna yang terletak di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjalanan ditempuh selama lebih-kurang dua jam, melalui Jalan Jamin Ginting yang panjangnya bukan main: terentang dari Kota Medan hingga Kabupaten Deli Serdang.

Menuju air terjun dua warna, kami mesti melewati kawasan Perkemahan Pramuka Bandar Baru, Sibolangit, Sumatera Utara. Bumi perkemahan yang pada 1972 diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, sampailah kami di pos penjaga hutan (ranger) yang bakal memandu kami.

Merayapi ngarai

Merayapi ngarai

Kenapa mesti dipandu? Soalnya, buat mencapai air terjun kami mesti menerobos lebatnya pepohonan di Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang termasuk dalam wilayah lereng Gunung Sibayak (2.212 m), salah satu gunung berapi aktif (stratovolcano) di Sumatera Utara. Tanpa pemandu, perjalanan akan menemui banyak masalah. Hutan yang lebat sangat mudah membuat orang tersesat. Kendati telah ada jalan setapak, hanya penjaga hutanlah yang mengerti jalan setapak mana yang mengarah ke tujuan. Ngarai-ngarai yang curam juga mesti diwaspadai karena kerap dijumpai di rute yang dilalui.

Air terjun dua warna

Air terjun dua warna

Beserta rombongan lain dan seorang pemandu yang merokok terus sepanjang waktu, kami berjalan kaki menikmati rimbunnya hutan dan segarnya napas alam. Sehabis dua jam berjalan—melewati jalanan berlumpur, mendaki batu-batu besar seukuran kerbau, menyeberang kali—dan diselingi mengaso berkali-kali, sampailah kami di lokasi.

Seperti namanya, terdapat dua macam air terjun yang mengadang kami. Air terjun pertama setinggi sekira 50 meter dan mengalirkan air berwarna hijau/biru. Sementara air terjun yang lain setinggi kira-kira 20 meter dan mengucurkan air jernih layaknya air terjun pada umumnya. Keduanya membentuk telaga yang berwarna hijau/biru dan putih keabu-abuan di mana pengunjung dapat berenang di sana. Telaga berwarna hijau/biru bersuhu sangat dingin, sedangkan telaga berwarna putih keabu-abuan bersuhu hangat.

Para penunggang bus

Para penunggang bus

Konon, sejauh ini belum diketahui siapa yang kali pertama menemukan air terjun itu. Informasi singkat menjelaskan bahwa seseorang bernama Imanuel Sinuraya-lah yang pada 2004 mengetahui keberadaan air terjun ini secara tak sengaja (http://bit.ly/1rQJOBN). Di samping itu, belum ada bukti ilmiah yang dapat menjelaskan penyebab perbedaan warna dan suhu air terjun itu. Keterbatasan informasi dan belum adanya fasilitas yang memadai membuat keberadaan air terjun dua warna menerbitkan rasa penasaran banyak orang, terutama mereka yang berjiwa petualang.

Ketika sampai di sana, sudah banyak pengunjung yang mandi, berenang, atau sekadar duduk-duduk menikmati pemandangan. Sebagian lain menikmati seduhan mi instan yang dijual pedagang dadakan yang mangkal di lokasi tersebut. Tak sedikit pula yang mengisi botol-botol minum mereka dengan air yang mengucur dari titik-titik mata air di dinding lembah.

***

Perkemahan Pramuka Sibolangit

Perkemahan Pramuka Sibolangit

PUAS mandi dan berenang, bersama rombongan dan pemandu kami meninggalkan air terjun dua warna. Menempuh rute dan waktu yang sama saat keberangkatan, sampailah kami di pos penjaga hutan kembali. Capai, penat, dan berkeringat tentu, tapi kami sangat menikmati pelesir ini.

Kami pulang ke tempat tinggal kami di Padang Bulan, Medan, dengan menaiki Sutra. Sutra adalah angkutan antarkota/kabupaten berwujud bus tanggung yang, antara lain, menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan. Sutra sejatinya cuma merek usaha angkutan. Ada juga merek lain seperti Borneo, Dairi, Sinabung, dan seterusnya, yang sesungguhnya wujudnya ya itu-itu juga.

Menaiki Sutra ini merupakan pengalaman yang tak akan pernah kami lupakan. Sebab, tidak seperti angkutan lain, oleh kernet kami tidak dipersilakan masuk, tapi disuruh memanjat ke atap. Lho? Ya, di atap bus kami menikmati perjalanan pulang yang sungguh mengasyikkan.

Gembira bersama-sama

Gembira bersama-sama

Sembari berpegangan pada pegangan besi di atap bus, embusan angin menerpa muka kami. Pohon-pohon di tepi jalan melambaikan daun mereka melihat kami melintas. Para ‘penunggang atap bus’ lain yang berpapasan dengan kami menyapa kami dengan teriakan mereka. Sesekali sopir melajukan bus dengan kencang, dan itu memacu adrenalin kami.

Wisata alam sampai kapan pun menawarkan pesona yang nilainya tak dapat diutarakan dengan kata-kata. Yang memesona bukan semata destinasinya, melainkan bagaimana kita mencapai destinasi itu. Lebih daripada apa pun adalah kesadaran kita untuk terus menjaga hutan, pohon-pohon, batu-batu, tanah berlumpur, ngarai, lembah, mata air, telaga, dan air terjun agar semuanya itu bisa dinikmati pula oleh generasi sesudah kita. [10.20, 06092014]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh LenteraTimur.com pada 19 September 2014 sebagai “Si Dua Warna dan Para Penunggang Bus” dan disiarkan kembali oleh RanselKecil.com pada 27 September 2014.

Standar
Esai, Karangan Tersiar, Kuliah Hukum

BPK dan Marinir

Oleh AP Edi Atmaja

APA yang bisa kita dapatkan dari persenyawaan ide antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Korps Marinir? BPK, kita tahu, adalah satu dari delapan lembaga tinggi negara yang posisinya sederajat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sementara Korps Marinir adalah salah satu komando utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Tulisan ini hanyalah ekstrak dari pengalaman penulis saat mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat BPK di Kalibata, Jakarta, pada 17 Maret-11 April 2014. Di sana, serangkaian program pembentukan karakter disusun dengan melibatkan para pelatih dari Marinir. Inti tulisan ini sebenarnya lebih fokus ke BPK: bagaimana penulis, sebagai calon anggota keluarga BPK, memandang BPK sebagai lembaga negara yang memiliki posisi strategis sejak negara ini berdiri. Perspektif penulis barangkali akan ditarik dari sisi historis dan secara umum saja. Sebab, selalu akan ada banyak kesempatan lain buat menjelaskan pandangan-pandangan lain.

Kedisiplinan, penghormatan, kekompakan

BPK dan MarinirBersama Marinir, mula-mula kami dididik tentang kedisiplinan. Belum hilang dari ingatan betapa garang pelatih-pelatih Marinir menanamkan kata angker itu ke dalam jiwa kami. Pelanggaran sekecil apa pun berkenaan dengan kedisiplinan dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman.

Hukuman memompa-bumi (push up) dan jalan-jongkok telah jadi makanan sehari-hari bagi kami, para siswa yang sengaja ataupun tak sengaja melalaikan waktu. Tak sengaja karena barangkali pelanggaran itu bukan karena kemauan kami. Selalu ada hal-hal di luar diri yang membuat ketidaksengajaan itu terjadi. Namun, para pelatih kerap tak peduli: pelanggaran adalah pelanggaran, yang mesti direstorasi dengan hukuman.

Ada suatu waktu ketika para siswa menjalani diklat di bumi Marinir, Kesatrian Hartono, Cilandak. Empat hari di sana, latihan demikian keras dan mencekam. Mental dan fisik digojlok, namun waktu bergerak dalam ritme yang sangat lambat. Kali pertama tiba di sana, di suatu siang yang terik, kami disuruh merayap di jalanan aspal dengan telapak tangan telanjang, menghafalkan nama-nama bangunan di kesatrian itu.

Hari-hari berikutnya tak menjadi semakin mudah. Tempaan mental harus kami jalani dengan hukuman-hukuman fisik yang tak luput menyertai. Tidur hanya bisa dilakukan lebih-kurang empat jam sehari. Selebihnya, pikiran harus terjaga: sigap mematuhi perintah dan sebisa mungkin memaksa diri sendiri untuk tak membuat pelanggaran-pelanggaran konyol.

Selepas dari Cilandak, di rumah sendiri, wisma Pusdiklat Kalibata, bukan berarti ‘siksaan’ berakhir. Lima pelatih Marinir ditugasi untuk mengawasi kami 24 jam, dari Senin sampai Minggu. Hari libur nyaris tak terasa sebagai hari libur karena Sabtu dan Minggu bukan berarti waktunya bermalas-malasan. Keluar dari kompleks Pusdiklat (kami menyebutnya “pesiar”) nyaris tak dapat kecuali dengan alasan kuat. Di akhir pekan, para pelatih selalu siap dengan program-program mereka: latihan baris-berbaris, upacara bendera, dan olahraga. Tiada hari tanpa kegiatan fisik. Pelanggaran buat mereka yang enggan melakukan kegiatan fisik adalah hukuman fisik. Dan buat mereka yang sakit-sakitan lantaran kecapekan akibat frekuensi yang terlalu tinggi dalam berkegiatan fisik, maka olahragalah obatnya, suatu kegiatan fisik juga.

Di samping kedisiplinan, hal lain yang berulang kali ditanamkan para pelatih adalah soal sikap hormat kepada orang lain, terutama senior, dan kekompakan di antara sesama siswa. Setiap bertemu orang, kami diharuskan mengambil sikap hormat dan menyapa lantang, “Selamat pagi/siang/sore/malam!” diiringi sapaan. Tepergok tidak melakukan penghormatan, seorang siswa harus siap memompa-bumi, jalan-jongkok, merayap, atau lari satu putaran.

Kekompakan (korsa) menjadi kata yang tak kurang angker sebab disampaikan hampir saban hari. Saat apel, kata itu diulang-ulang ibarat dogma. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat apel, yang dilakukan satu orang, dianggap sebagai kesalahan seluruhnya. Maka, sehabis sarapan pagi, di lapangan apel yang basah dan becek setelah hujan semalaman, kami berguling-guling sepuluh putaran, memuntahkan apa saja yang barusan ditelan, karena kesalahan satu teman kami yang cekikikan saat pelatih memberi pengarahan.

BPK, selayang pandang

Sehabis kurang-lebih empat bulan melewati masa-masa ‘sulit’ bersama Marinir, penulis mulai merasa bahwa pedidikan ala Marinir memiliki faedah yang tidak kecil buat perkembangan BPK kelak. BPK adalah sebuah lembaga yang baru bangkit dari tidur panjangnya. Baru bangkit sebab eksistensi BPK beserta kewenangan-kewenangan yang ‘seharusnya’ ia peroleh baru muncul sejak amendemen konstitusi.

BPK telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Saat itu, 19 Desember 1808, di masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, dibentuk Algemeene Rekenkamer (Badan Pemeriksa) yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan enam anggota. Ketua dan anggota diangkat oleh raja Belanda sementara sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jenderal. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Algemeene Rekenkamer mengacu pada dua peraturan, yakni Indische Comptabiliteits Wet (ICW) dan Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR).

Dalam perumusan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1945, santer dibicarakan tentang perlunya membentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan. KPH Woerjaningrat, Radjiman Wedyodiningrat, R Abdulrahim Pratalykrama, dan Maria Ulfah Santoso adalah beberapa anggota BPUPK yang mula-mula mengusulkan perumusan BPK dalam konstitusi. Dan, pada rapat besar BPUPK tanggal 16 Juli 1945, dalam pembahasan tentang keuangan, Mohammad Hatta selaku Ketua Panitia Urusan Keuangan dan Perekonomian menyampaikan poin keenam, yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Akhirnya, rumusan yang disampaikan Mohammad Hatta itu menjadi isi dari Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan penambahan redaksi “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Kemudian, setelah diterbitkannya Penetapan Pemerintah 1946 No. 11/Um, Badan Pemeriksa Keuangan terbentuk dan “sebeloem ada peratoeran baroe tentang kewadjiban, soesoenan dan tatakerdja Badan Pemeriksa Keoewangan, maka peratoeran-peratoeran jang mengenai ‘Algemeene Rekenkamer’ dahoeloe oentoek sementara waktoe berlakoe terhadap Badan Pemeriksa Keoewangan terseboet.” (Zain Badjeber dan G Seto Harianto [ed], 2012).

Perjalanan sejarah selanjutnya menggariskan perpindahan kedudukan (Magelang-Yogyakarta-Bogor-Jakarta) dan pergantian nama (BPK-Dewan Pengawas Keuangan-BPK) lembaga audit ekstern pemerintah ini. Perjalanan sejarah pula yang menggariskan bahwa peran ideal BPK sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri mesti direduksi oleh penguasa. Meski di atas kertas kedudukan BPK sejajar dengan pemerintah, faktanya, sebelum era reformasi, ia berada di bawah kendali pemerintah. Di masa itu, presiden bisa saja melarang BPK untuk melakukan pemeriksaan dan laporan akhir BPK harus disesuaikan dengan kepentingan pemerintah demi mencegah terungkapnya beragam bentuk korupsi yang dilakukan para pejabat negara (Ade Armando, 2012).

Kini, setelah reformasi bergulir dan konstitusi diubah, posisi BPK dalam struktur ketatanegaraan bertambah kuat. Dari yang semula dijamin dalam satu ayat, BPK diatur dalam satu bab tersendiri dengan tiga pasal dan tujuh ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak cukup sampai di situ, sejumlah undang-undang pun diterbitkan demi meneguhkan eksistensi BPK, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan dasar hukum sekuat itu, tentu kewenangan BPK jadi meluas. Namun, apakah itu diimbangi dengan kualitas manusia yang memadai? Mengamati tantangan-tantangan yang dihadapi BPK selama ini, mulai dari gangguan integritas pemeriksa hingga kuatnya pengaruh politis di aras atas lembaga ini, reformasi tengah dan terus-menerus dilakukan. Perekrutan dan pengaderan generasi baru dari beragam disiplin keilmuan menjadi agenda utama pembenahan. Dan, pelibatan Marinir barangkali adalah bagian dari upaya untuk membentuk mental calon pegawai BPK yang berintegritas, independen, dan profesional. [12.27, 24082014]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian Analisa pada 3 September 2014.

Standar
Catatan Harian, Kemanusiaan

Hari Ini 24 Tahun yang Lalu: Merindukan Kota

Oleh AP Edi Atmaja

BERAPA banyak kota yang dikau kenal? Andaikan sudah cukup banyak, dan halaman ini tak sanggup lagi menampungnya, berapa banyak kota yang sempat dikau tinggali?

Taruhlah daku. Di usia yang daku rasa belum cukup bangkotan ini, kota yang daku kenali dengan baik praktis cuma sebiji. Mengapa bisa begitu? Sebab, sejak daku lahir Ibu memang segera mengenalkan daku dengan kota itu. Mengenalkan dengan cara mengajak untuk hidup di sana, bersama Bapak dan dua adik perempuan yang manis-manis, tinggal dan bertumbuh-kembang selayaknya manusia pada umumnya.

Kota yang daku kenal pada awalnya tampak biasa-biasa saja. Kota yang di waktu tertentu berkumandang panggilan sembahyang dan di waktu lain bergema kidung mauludan ibu-ibu pengajian. Kota yang menyediakan pohon nyiur-melambai buat daku, rumpun bambu bernyamuk yang tunas mudanya kadang dipetik Ibu sebagai penambah lauk, dan kota yang kuyup akan pemandangan persawahan yang luasnya mendekati luas bandara. Kota yang pada mulanya religius, alami, perawan. Mooi, kata orang Belanda.

Pemahamanku akan kota meningkat kala daku meneruskan sekolah ke Sekayu. Kotaku berubah menjadi kota antik nan romantik. Kota kaum urban yang modern segera memikat hatiku dan menantangku untuk terus menelusurinya.

Kota Lama, Semarang/Bayu Mahendra

Kota Lama, Semarang/Bayu Mahendra

Sering daku membayangkan diri kembali ke zaman tatkala Kota Lama memancarkan pesonanya: semacam adegan di novel Atheis. Sering kuhabiskan waktu buat mengukur panjang kota, merasakan denyut nadinya, tenggelam dalam semilir angin musim kemarau dan lambaian pohon di tepi Jalan Pemuda. Dalam kesendirian, daku menikmati kotaku. Betapa modern ia—dan betapa udiknya diriku selama ini.

Ketika pendidikan mempertemukan daku dengan sejumlah manusia-manusia lain-kota, kebanggaanku sebagai warga kota teruji. Daku pun coba berdamai dengan kotaku. Berdamai dengan segala kekurangannya sebagai kota yang, sejak era kemerdekaan, tak pernah dikonsepsikan dengan baik, diarahkan untuk menjadi sebenar-benar kota.

Kotaku adalah kota yang kucintai dengan masygul. Kota yang kekeringan dan kebanjiran di waktu yang bersamaan. Kota yang jalanannya dikotori polusi udara dan suara. Kota yang gersang bukan karena Bumi tak mampu lagi menumbuhkan kehidupan, melainkan karena tetumbuhan ditebang atas nama perut dan kerakusan. Alangkah malang nasib kotaku di tangan para pemimpinku!

Semakin bertambah usiaku, semakin lama daku tinggali kotaku, semakin bertambah pula faset-faset kotaku yang tak kuketahui dan, karena itu, ingin kucari tahu. Perlahan tapi pasti bersemi rasa sayangku terhadap kotaku, dari sisi terburuk maupun terbaiknya. Kotaku telah memberiku kehidupan dan membentuk eksistensi pribadiku. Penggalan-penggalan hidupku tertinggal dalam jisim kotaku, meski belum ada sepenggal bagian pun dari kotaku yang terbentuk berkat kreasiku.

Kini daku telah jauh meninggalkan kotaku, buat sementara atau bahkan mungkin selamanya. Dan entah mengapa daku pun mulai merindukannya. Kuakui, ada fase ketika daku benar-benar membenci dia beserta segala perilaku busuk manusianya. Namun, kota tetaplah kota, elemen yang menyusun jati-diri manusia. Daku tak mampu lagi melupakannya. Kotaku selalu menyertaiku di mana pun daku pergi. Kota lama dan kota baru adalah daku; mereka adalah mata-rantai yang merangkai takdirku.

Atau, barangkali daku hanya merindukan masa lalu dengan bersikap terlampau sayu. Masa lalu yang mengejawantah dalam ingatan akan kota. Masa lalu yang menyadarkanku bahwa masa kini mesti disyukuri dan masa depan memang layak diperjuangkan. Mungkin saja. Ya, mungkin saja. [Medan, 17062014, 22.59]

*) Untuk kawan-kawanku di kota baru yang pertama kali mengingatkanku pada hari ini 24 tahun yang lalu: Muhammad Khibran, Agmalun Hasugian, Judika Lestari Manurung, Mangiring Silalahi, Yan Emersan Merari Sembiring, Hardi Cornelis Gultom, Thariqul Fatha, Adib Fathoni, Ahmad Kholik, Wandhi Wijaya, Andika Surgery, dst. Dirgahayu semua.

Standar
Karangan Tersiar, Prosa, Sastra Kelabu

Aku bin Atang

Oleh AP Edi Atmaja

NAMAKU Aku. Bapakku Atang. Aku bin Atang.

“Ku,” seru teman-temanku, “Kenapa kamu suka jadi benalu?”

Mengapa teman-temanku bisa ngomong begitu, akan kuceritakan padamu.

***

DI suatu Oktober yang kerontang, pembantaian itu terjadi di hari Sabtu. Seratusan orang berarak menuju Tegalirik, desa terbarat di kelurahan ini. Orang-orang itu sebelumnya telah berhasil kuprovokasi. Mereka, beriman baru kemarin sore, percaya saja pada hasutan yang kuembuskan.

Awalnya, kupikir aku mesti menyiapkan dalil-dalil yang lama tak kubuka. Meski oleh banyak orang aku dibilang alim nan saleh, dan mereka percaya petuahku mentah-mentah seperti mereka percaya pada ibunya, terakhir kali buka Kitab Suci seingatku sepuluh tahun yang lalu. Setelah membaca habis Kitab dua kali, aku merasa tak memerlukannya lagi. Hanya di saat-saat tertentu aku jinjing Kitab itu, tapi dengan tetap tidak membukanya, untuk meyakinkan orang-orang bahwa pendapatku memang mengacu padanya.

Not a Foe/IBG Wiraga

Not a Foe/IBG Wiraga

Tapi untuk urusan kali ini aku merasa tak perlu membawa-bawa Kitab. Mereka langsung terbakar begitu aku menyelesaikan orasiku. Aku tak kehilangan apa pun kecuali suaraku yang jadi serak beriak. Namun, itu tak jadi soal. Segelas limun segar segera mereka, orang-orang dungu itu, sodorkan padaku, yang lalu kutandaskan dengan bunyi tak sopan.

Selebihnya, kuasa setanlah yang mengatur. Di depan barisan, aku terus mengompori mereka dengan maki-makian bernada religius. Kalau perlu, aku bawa-bawa nama Tuhan setelah menyerukan nama-nama penghuni kebun binatang. Tapi, entah kenapa, tak ada yang protes padaku karena nama Tuhan disandingkan dengan penghuni kebun binatang.

Kami menemukannya tengah bersantai di beranda. Hidup sebagai wiraswasta membuatnya libur sepanjang minggu. Ia tampak hidup amat sejahtera. Mobilnya lima, rumahnya gedongan belaka, pembantu-pembantunya makmur semua.

Pria itu dulu pernah hendak kami usir dari kampung. Orang aneh dengan ibu yang tak kalah aneh. Satu-satunya doktor di kampung, bahkan di kecamatan. Di usia semuda itu, kami baca di koran-koran, dialah doktor termuda di negeri ini. Memang tak mengherankan. Otaknya memang encer luar biasa. Sampai-sampai guru-guru pun berdecak kagum padanya. Tatkala pulang dari studinya di Inggris, ternyata sifat anehnya tak jua menghilang. Balik kampung, ia bahkan berani mengajarkan agama baru kepada para tetangga. Agama baru itu mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya makhluk mandiri, yang tak butuh apa pun dan siapa pun, selain upayanya sendiri. Sinting.

Melihat kami yang datang berbondong-bondong, ia bangkit dari kursinya. Raut itu, raut keramahan yang aku benci, kini ditingkahi sedikit rona keheranan. Sebelum kata terucap dari mulutnya, batu seukuran kepalan tangan meluncur ke kepalanya. Darah berceceran. Sebelum ia sanggup memahami apa yang terjadi, seseorang berteriak dari belakang, “Kafir! Tumpas dia sebelum menyesatkan seluruh warga!” Suara itu seolah memiliki kekuatan magis yang mampu menerbangkan batu-batu ke pria itu saja. Tak ayal, ia, tak lagi berbentuk manusia, jadi bulan-bulanan kami semua.

Beberapa orang merangsek ke dalam rumah dan menemukan perempuan-perempuan yang menjerit. Melihat mereka, aku jadi bernafsu. Kuperkosa mereka satu per satu, dan yang lain mengantre di belakang. Setelah kebagian semua, kami bereskan perempuan-perempuan itu, mengirimnya ke neraka. Kemudian kami menyalakan api dan membakar rumah itu dan semua kekayaan yang selalu bikin aku iri hati. Semua orang berjingkrak bersuka ria. Setan-setan menari bersama. Aku tak perlu lagi membawa-bawa nama Tuhan dalam urusan ini. Karena ternyata dukungan setan melebihi apa yang aku inginkan.

Mengapa nasib wiraswasta itu begitu pilu, akan kuceritakan padamu.

***

MALAM itu, setiap orang yang merasa dirinya laki-laki mesti keluar dari rumah masing-masing. Lusa peringatan tujuhbelasan, dan jalanan kampung belum sedikit pun dipermak. Entah sejak kapan, atau kenapa, jalanan kampung harus dipermak untuk menyambut hari kemerdekaan. Apakah seremoni selalu berarti kesemarakan?

Aku sebenarnya tidak tertarik acara semacam ini. Selain biasanya sangat membosankan, aku merasa lebih baik mengerjakan sesuatu yang lebih berarti di rumah. Aku tipikal orang yang tak bisa berbasa-basi di depan banyak orang, mengobrolkan sesuatu yang tak jelas juntrungannya. Ya, aku merasa, acara ini lebih banyak ngomongnya ketimbang kerjanya. Gotong royong macam mana yang kau harapkan ketika segelintir orang berpeluh-peluh saking capainya bekerja sementara yang lain berleha-leha dengan kuas yang tak pernah sekali pun diusap-usapkan?

Dan inilah aku. Terpaksa keluar dari rumah supaya eksistensiku sebagai lelaki diakui.

Dengan kuas di tangan kanan dan sapu lidi di tangan kiri, aku menuju Paidi yang tengah mengaduk kapur di ember. “Kamu bawa ini, Man, dan laburlah jalan yang sebelah sana,” katanya sembari menyerahkan ember bagianku. Aku menuju jalan yang belum terjamah orang. Aku sapu pinggirannya dari debu agar kapur yang kukuaskan melekat dengan sempurna.

Jam sebelas pekerjaan sepakat diakhiri. Sepakat karena tiada lagi orang berkuas atau bersapu lidi yang terlihat bekerja. Orang-orang berkumpul di depan pos untuk menikmati makanan ringan. Awalnya ketawa-ketiwi melulu. Obrolan biasa yang mempercakapkan liga Inggris, keadaan sawah yang terus-menerus paceklik, atau pengalaman-pengalaman lucu di pabrik. Aku hanya mendengarkan saja lantaran aku benar-benar buta sepakbola, tak paham seluk-beluk pertanian, dan tidak pernah bekerja di pabrik.

Semakin malam, suasana mendadak jadi mencekam. Entah apa masalahnya, Pak Dar mengumpat kasar kepada Pak Cung yang duduk di dekatnya. Pak Cung yang tidak terima lantas berdiri seraya balas mengumpat tak kurang kasarnya. Pak Dar pun berdiri. Kami semua berdiri melihat urat mereka sama-sama menegang. Sebelum salah seorang mendaratkan bogem mentahnya, kami dengan sigap memisahkan mereka. Mereka masih terus mengumpat setelah diajak pulang ke rumah masing-masing.

Tongkrongan belum bubar sehabis insiden itu. Telah lama tertanam di otakku, jangan pernah meminta diri sebelum ada yang mengundurkan diri. Aku bertahan dengan pikiran itu, takut diolok-olok sebagai anak rumahan kendati jam dinding sudah menunjuk pukul satu dinihari. Ketika Pak San agaknya hendak pulang, kulihat inilah kesempatanku untuk menyudahi kumpul-kumpul tak bermutu ini.

Baru dua langkah mengayun, seseorang meneriakiku, “Mau ke mana, Man?” Aku menoleh, ternyata ada orang yang paham gelagatku. Dia Aku, si pembual. Orang yang doyan ngomong meski tak pernah mengerti apa yang ia omongkan. Aku tak menyahut. Buat apa, pikirku.

“Mau kelon sama ibumu, Man?” Dia berseru keras sekali. Semua orang ketawa terbahak-bahak. Dadaku bergolak, tapi aku masih punya otak.

“Lihat anak kuliahan zaman sekarang. Tak doyan begadang. Tongkrongannya di rumah melulu,” tambahnya bikin kupingku panas. Ketawa mereka semakin kencang setelah menemukan bahan obrolan baru. Sejauh yang kukira, orang-orang itu tak pernah bermasalah denganku. Sikap mereka selalu sopan meski bagiku sangat membosankan.

Di saat tertentu, aku memahami sikap mereka yang menyunggingkan senyum sinis ketika bercakap denganku. Aku berusaha, selalu berusaha, supaya kalimat yang keluar dari mulutku terdengar berlogat sama seperti mereka. Tapi rupanya buat mereka aku terlalu sok kota, karena kurang bisa berbahasa dengan memakai langgam kampung. Mereka pun, sangkaku, semakin tak suka padaku lantaran hobiku yang suka mengurung diri di rumah, enggan bercakap-cakap dengan tetangga. Tapi, apa yang salah dengan itu? Bukankah aku tak pernah mengganggu mereka?

Aku berjalan tersaruk-saruk sambil masygul: semua orang serasa memusuhiku. Sejak saat itu, aku merasa diriku sebatang kara saja di dunia ini. Tak punya siapa-siapa yang bisa kupercaya dan mau percaya padaku, selain diriku dan ibuku sendiri.

Mengapa aku bisa menyimpulkan seperti itu, ada baiknya kuceritakan padamu.

***

TIBA-TIBA anakku datang dengan menangis sesenggukan. Sungguh tak biasa. Musim ujian seperti sekarang selalu jadi saat yang asyik baginya. Tak pernah ia merasa kesulitan mengerjakan soal-soal itu.

Tapi inilah yang terjadi: putra semata wayangku mengiba padaku dengan bercucuran airmata. Kutanya ada apa dia malah menjawab, “Bu, aku tak mau sekolah lagi.”

Bagai mendengar petir di siang bolong, aku mencoba tenang. Ada apa, tanyaku lagi. Dan dia pun bercerita. Di sekolah, katanya, Pak Guru memintanya jadi pembohong. “Man, kamu kan pintar. Kalau mau balas jasa gurumu, gunakan kepintaranmu untuk membantu teman-teman lulus ujian,” kata Pak Guru seperti ditirukan anakku.

Pada saat ujian, Pak Guru telah menyiapkan distribusi jawaban. Kertas jawaban anakku ditunjukkan kepada teman yang duduk di belakangnya, yang lantas menyalin dan memperbanyak jawaban itu di kertas buram. Kertas inilah yang kemudian diedarkan ke semua kelas. Buat murid kelas sebelah, salinan lembar jawaban diserahkan di toilet atau ditaruh di pot bunga.[1] Aku benar-benar kaget mendengar ceritanya.

Esoknya, aku mendatangi sekolah dan mengadukan perkara anakku. Di luar dugaan, Kepala Sekolah malah membentak dan mengataiku egois. Aku lari ke Komite Sekolah dan perlakuan serupa yang aku terima. Aku pergi ke Dinas Pendidikan tapi mereka juga melakukan hal yang sama. “Kalau mau maju sendirian, anda tidak cocok tinggal di sini. Negara ini bukan tempat orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri,” kata Kepala Dinas Pendidikan Aku bin Atang yang bekas penatar P-4 itu dengan sinis.

Sesampainya di rumah, aku mendapati rumahku telah porak-poranda. Beberapa tetangga dekat menjelaskan, serombongan orangtua muridlah pelakunya. Aku mencari anakku dan menemukannya sedang meringkuk di bawah pohon mangga. “Bu,” katanya, “semua orang tak suka melihat orang-orang jujur seperti kita hidup bahagia.”

Mengapa anakku bisa sampai bilang begitu, terpaksa kuceritakan padamu.

***

ENAM tahun berlalu sejak pembantaian itu. Enam tahun sudah aku melakoni profesi baru sebagai peminta-minta. Adakah yang salah dengan meminta-minta? Bukankah negara ini negara gotong royong yang harus menolong siapa pun yang pantas ditolong? Dan peminta-minta sepertiku bukankah sudah selayaknya ditolong oleh siapa saja yang merasa dirinya penolong?

Namun aku tak mengerti tabiat masyarakat akhir-akhir ini. Semakin hari, semakin banyak orang menutup pintunya dari peminta-minta sepertiku. Sejumlah daerah melarang keras warganya memberi sesuatu kepada peminta-minta. Gerbang besi dibangun tinggi-tinggi demi menghalau kedatanganku. Orang-orang menganggapku benalu. Anak-anakku pun malu memiliki orangtua sepertiku. Hidupku tambah sepi, tambah hampa. Malam apa lagi.[2]

Demikian laporan ini kutulis. Semoga berguna buat siapa pun yang membaca. Namaku Aku. Bapakku Atang. Aku bin Atang.

Pleburan, 25062012, 11.31

Mangkang, 01012014, 09.13

Catatan:

[*] Untuk Chairil.

[1] Narasi diperoleh dari pemberitaan Majalah Tempo Edisi 20-26 Juni 2011.

[2] Sajak “Sendiri”, Chairil Anwar.

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh LenteraTimur.com pada 13 Juni 2014.

Standar