Catatan Harian, Karangan Tersiar

Terpana Pesona Air Terjun Dua Warna

Oleh AP Edi Atmaja

PELESIR itu, buat Agmalun Hasugian, mesti menyejukkan pikir. Pelesir yang memenatkan pikiran seharusnya dihindari. Pelesir-pelesir yang bikin suntuk semacam itu, menurut Agmal, justru digemari masyarakat urban dewasa ini. Berkaraoke, belanja di mal, menonton film di bioskop, atau menyantap makanan di restoran-restoran mahal menjadi budaya masyarakat yang tinggal di perkotaan, tak terkecuali Medan, yang bagi Agmal adalah hiburan-hiburan kelas rendah yang konsumtif.

Pos penjaga hutan (ranger)

Pos penjaga hutan (ranger)

Maka, ketika pada suatu siang sehabis sembahyang Jumat Agmal mengajak teman-temannya, termasuk saya, untuk berpelesir, kami paham bahwa pelesir yang dia maksud pasti bakalan asyik. Dan ternyata benar, destinasi yang dia tawarkan sangat memikat hati: air terjun dua warna.

***

AIR terjun dua warna dapat ditempuh dengan menyewa angkutan kota (angkot) yang jamak ditemui di Medan. Kota Medan, saya rasa, memiliki sistem perangkotan (maafkan kalau afiksasi saya terdengar janggal di telinga) yang baik. Angkot ditempeli nomor yang menunjukkan trayeknya. Jika anda hendak ke Merdeka Walk, misalnya, anda mesti naik angkot bernomor 103—dan sampailah anda di sana.

Khibran, Agmal, Candra, Anggina, Darojat, Iqbal, Edi

Khibran, Agmal, Candra, Anggina, Darojat, Iqbal, Edi

Jangan kaget ketika sopir menyetir ugal-ugalan. Sopir angkot di Medan memang merasa punya sembilan nyawa. Melesat di lajur kanan, sang sopir bisa saja tiba-tiba banting setir ke kiri ketika melihat calon penumpang melambaikan tangan atau tatkala seseorang bilang, “Minggir, Bang.” Pegangan pun harus kuat karena si sopir bisa mengerem dan mengegas angkot secara mendadak. Walaupun begitu, keselamatan penumpang agaknya masih menjadi perhatian. Saat menaikkan penumpang, angkot belum akan jalan kalau penumpang tersebut belum duduk nyaman di jok yang tersedia.

Batu-batu sebesar kerbau

Batu-batu sebesar kerbau

Bersama angkot Medan sewaan, kami menuju objek wisata air terjun dua warna yang terletak di Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Perjalanan ditempuh selama lebih-kurang dua jam, melalui Jalan Jamin Ginting yang panjangnya bukan main: terentang dari Kota Medan hingga Kabupaten Deli Serdang.

Menuju air terjun dua warna, kami mesti melewati kawasan Perkemahan Pramuka Bandar Baru, Sibolangit, Sumatera Utara. Bumi perkemahan yang pada 1972 diresmikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, sampailah kami di pos penjaga hutan (ranger) yang bakal memandu kami.

Merayapi ngarai

Merayapi ngarai

Kenapa mesti dipandu? Soalnya, buat mencapai air terjun kami mesti menerobos lebatnya pepohonan di Taman Hutan Raya Bukit Barisan yang termasuk dalam wilayah lereng Gunung Sibayak (2.212 m), salah satu gunung berapi aktif (stratovolcano) di Sumatera Utara. Tanpa pemandu, perjalanan akan menemui banyak masalah. Hutan yang lebat sangat mudah membuat orang tersesat. Kendati telah ada jalan setapak, hanya penjaga hutanlah yang mengerti jalan setapak mana yang mengarah ke tujuan. Ngarai-ngarai yang curam juga mesti diwaspadai karena kerap dijumpai di rute yang dilalui.

Air terjun dua warna

Air terjun dua warna

Beserta rombongan lain dan seorang pemandu yang merokok terus sepanjang waktu, kami berjalan kaki menikmati rimbunnya hutan dan segarnya napas alam. Sehabis dua jam berjalan—melewati jalanan berlumpur, mendaki batu-batu besar seukuran kerbau, menyeberang kali—dan diselingi mengaso berkali-kali, sampailah kami di lokasi.

Seperti namanya, terdapat dua macam air terjun yang mengadang kami. Air terjun pertama setinggi sekira 50 meter dan mengalirkan air berwarna hijau/biru. Sementara air terjun yang lain setinggi kira-kira 20 meter dan mengucurkan air jernih layaknya air terjun pada umumnya. Keduanya membentuk telaga yang berwarna hijau/biru dan putih keabu-abuan di mana pengunjung dapat berenang di sana. Telaga berwarna hijau/biru bersuhu sangat dingin, sedangkan telaga berwarna putih keabu-abuan bersuhu hangat.

Para penunggang bus

Para penunggang bus

Konon, sejauh ini belum diketahui siapa yang kali pertama menemukan air terjun itu. Informasi singkat menjelaskan bahwa seseorang bernama Imanuel Sinuraya-lah yang pada 2004 mengetahui keberadaan air terjun ini secara tak sengaja (http://bit.ly/1rQJOBN). Di samping itu, belum ada bukti ilmiah yang dapat menjelaskan penyebab perbedaan warna dan suhu air terjun itu. Keterbatasan informasi dan belum adanya fasilitas yang memadai membuat keberadaan air terjun dua warna menerbitkan rasa penasaran banyak orang, terutama mereka yang berjiwa petualang.

Ketika sampai di sana, sudah banyak pengunjung yang mandi, berenang, atau sekadar duduk-duduk menikmati pemandangan. Sebagian lain menikmati seduhan mi instan yang dijual pedagang dadakan yang mangkal di lokasi tersebut. Tak sedikit pula yang mengisi botol-botol minum mereka dengan air yang mengucur dari titik-titik mata air di dinding lembah.

***

Perkemahan Pramuka Sibolangit

Perkemahan Pramuka Sibolangit

PUAS mandi dan berenang, bersama rombongan dan pemandu kami meninggalkan air terjun dua warna. Menempuh rute dan waktu yang sama saat keberangkatan, sampailah kami di pos penjaga hutan kembali. Capai, penat, dan berkeringat tentu, tapi kami sangat menikmati pelesir ini.

Kami pulang ke tempat tinggal kami di Padang Bulan, Medan, dengan menaiki Sutra. Sutra adalah angkutan antarkota/kabupaten berwujud bus tanggung yang, antara lain, menghubungkan Kabupaten Deli Serdang dengan Kota Medan. Sutra sejatinya cuma merek usaha angkutan. Ada juga merek lain seperti Borneo, Dairi, Sinabung, dan seterusnya, yang sesungguhnya wujudnya ya itu-itu juga.

Menaiki Sutra ini merupakan pengalaman yang tak akan pernah kami lupakan. Sebab, tidak seperti angkutan lain, oleh kernet kami tidak dipersilakan masuk, tapi disuruh memanjat ke atap. Lho? Ya, di atap bus kami menikmati perjalanan pulang yang sungguh mengasyikkan.

Gembira bersama-sama

Gembira bersama-sama

Sembari berpegangan pada pegangan besi di atap bus, embusan angin menerpa muka kami. Pohon-pohon di tepi jalan melambaikan daun mereka melihat kami melintas. Para ‘penunggang atap bus’ lain yang berpapasan dengan kami menyapa kami dengan teriakan mereka. Sesekali sopir melajukan bus dengan kencang, dan itu memacu adrenalin kami.

Wisata alam sampai kapan pun menawarkan pesona yang nilainya tak dapat diutarakan dengan kata-kata. Yang memesona bukan semata destinasinya, melainkan bagaimana kita mencapai destinasi itu. Lebih daripada apa pun adalah kesadaran kita untuk terus menjaga hutan, pohon-pohon, batu-batu, tanah berlumpur, ngarai, lembah, mata air, telaga, dan air terjun agar semuanya itu bisa dinikmati pula oleh generasi sesudah kita. [10.20, 06092014]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh LenteraTimur.com pada 19 September 2014 sebagai “Si Dua Warna dan Para Penunggang Bus” dan disiarkan kembali oleh RanselKecil.com pada 27 September 2014.

Standar
Esai, Karangan Tersiar, Kuliah Hukum

BPK dan Marinir

Oleh AP Edi Atmaja

APA yang bisa kita dapatkan dari persenyawaan ide antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) dan Korps Marinir? BPK, kita tahu, adalah satu dari delapan lembaga tinggi negara yang posisinya sederajat dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Sementara Korps Marinir adalah salah satu komando utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Tulisan ini hanyalah ekstrak dari pengalaman penulis saat mengikuti pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat BPK di Kalibata, Jakarta, pada 17 Maret-11 April 2014. Di sana, serangkaian program pembentukan karakter disusun dengan melibatkan para pelatih dari Marinir. Inti tulisan ini sebenarnya lebih fokus ke BPK: bagaimana penulis, sebagai calon anggota keluarga BPK, memandang BPK sebagai lembaga negara yang memiliki posisi strategis sejak negara ini berdiri. Perspektif penulis barangkali akan ditarik dari sisi historis dan secara umum saja. Sebab, selalu akan ada banyak kesempatan lain buat menjelaskan pandangan-pandangan lain.

Kedisiplinan, penghormatan, kekompakan

BPK dan MarinirBersama Marinir, mula-mula kami dididik tentang kedisiplinan. Belum hilang dari ingatan betapa garang pelatih-pelatih Marinir menanamkan kata angker itu ke dalam jiwa kami. Pelanggaran sekecil apa pun berkenaan dengan kedisiplinan dapat menjadi alasan untuk menjatuhkan hukuman.

Hukuman memompa-bumi (push up) dan jalan-jongkok telah jadi makanan sehari-hari bagi kami, para siswa yang sengaja ataupun tak sengaja melalaikan waktu. Tak sengaja karena barangkali pelanggaran itu bukan karena kemauan kami. Selalu ada hal-hal di luar diri yang membuat ketidaksengajaan itu terjadi. Namun, para pelatih kerap tak peduli: pelanggaran adalah pelanggaran, yang mesti direstorasi dengan hukuman.

Ada suatu waktu ketika para siswa menjalani diklat di bumi Marinir, Kesatrian Hartono, Cilandak. Empat hari di sana, latihan demikian keras dan mencekam. Mental dan fisik digojlok, namun waktu bergerak dalam ritme yang sangat lambat. Kali pertama tiba di sana, di suatu siang yang terik, kami disuruh merayap di jalanan aspal dengan telapak tangan telanjang, menghafalkan nama-nama bangunan di kesatrian itu.

Hari-hari berikutnya tak menjadi semakin mudah. Tempaan mental harus kami jalani dengan hukuman-hukuman fisik yang tak luput menyertai. Tidur hanya bisa dilakukan lebih-kurang empat jam sehari. Selebihnya, pikiran harus terjaga: sigap mematuhi perintah dan sebisa mungkin memaksa diri sendiri untuk tak membuat pelanggaran-pelanggaran konyol.

Selepas dari Cilandak, di rumah sendiri, wisma Pusdiklat Kalibata, bukan berarti ‘siksaan’ berakhir. Lima pelatih Marinir ditugasi untuk mengawasi kami 24 jam, dari Senin sampai Minggu. Hari libur nyaris tak terasa sebagai hari libur karena Sabtu dan Minggu bukan berarti waktunya bermalas-malasan. Keluar dari kompleks Pusdiklat (kami menyebutnya “pesiar”) nyaris tak dapat kecuali dengan alasan kuat. Di akhir pekan, para pelatih selalu siap dengan program-program mereka: latihan baris-berbaris, upacara bendera, dan olahraga. Tiada hari tanpa kegiatan fisik. Pelanggaran buat mereka yang enggan melakukan kegiatan fisik adalah hukuman fisik. Dan buat mereka yang sakit-sakitan lantaran kecapekan akibat frekuensi yang terlalu tinggi dalam berkegiatan fisik, maka olahragalah obatnya, suatu kegiatan fisik juga.

Di samping kedisiplinan, hal lain yang berulang kali ditanamkan para pelatih adalah soal sikap hormat kepada orang lain, terutama senior, dan kekompakan di antara sesama siswa. Setiap bertemu orang, kami diharuskan mengambil sikap hormat dan menyapa lantang, “Selamat pagi/siang/sore/malam!” diiringi sapaan. Tepergok tidak melakukan penghormatan, seorang siswa harus siap memompa-bumi, jalan-jongkok, merayap, atau lari satu putaran.

Kekompakan (korsa) menjadi kata yang tak kurang angker sebab disampaikan hampir saban hari. Saat apel, kata itu diulang-ulang ibarat dogma. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat apel, yang dilakukan satu orang, dianggap sebagai kesalahan seluruhnya. Maka, sehabis sarapan pagi, di lapangan apel yang basah dan becek setelah hujan semalaman, kami berguling-guling sepuluh putaran, memuntahkan apa saja yang barusan ditelan, karena kesalahan satu teman kami yang cekikikan saat pelatih memberi pengarahan.

BPK, selayang pandang

Sehabis kurang-lebih empat bulan melewati masa-masa ‘sulit’ bersama Marinir, penulis mulai merasa bahwa pedidikan ala Marinir memiliki faedah yang tidak kecil buat perkembangan BPK kelak. BPK adalah sebuah lembaga yang baru bangkit dari tidur panjangnya. Baru bangkit sebab eksistensi BPK beserta kewenangan-kewenangan yang ‘seharusnya’ ia peroleh baru muncul sejak amendemen konstitusi.

BPK telah ada jauh sebelum kemerdekaan. Saat itu, 19 Desember 1808, di masa Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, dibentuk Algemeene Rekenkamer (Badan Pemeriksa) yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan enam anggota. Ketua dan anggota diangkat oleh raja Belanda sementara sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh gubernur jenderal. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Algemeene Rekenkamer mengacu pada dua peraturan, yakni Indische Comptabiliteits Wet (ICW) dan Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemeene Rekenkamer (IAR).

Dalam perumusan Undang-Undang Dasar di Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) pada 1945, santer dibicarakan tentang perlunya membentuk suatu Badan Pemeriksa Keuangan. KPH Woerjaningrat, Radjiman Wedyodiningrat, R Abdulrahim Pratalykrama, dan Maria Ulfah Santoso adalah beberapa anggota BPUPK yang mula-mula mengusulkan perumusan BPK dalam konstitusi. Dan, pada rapat besar BPUPK tanggal 16 Juli 1945, dalam pembahasan tentang keuangan, Mohammad Hatta selaku Ketua Panitia Urusan Keuangan dan Perekonomian menyampaikan poin keenam, yang menyatakan bahwa “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Akhirnya, rumusan yang disampaikan Mohammad Hatta itu menjadi isi dari Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dengan penambahan redaksi “Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Kemudian, setelah diterbitkannya Penetapan Pemerintah 1946 No. 11/Um, Badan Pemeriksa Keuangan terbentuk dan “sebeloem ada peratoeran baroe tentang kewadjiban, soesoenan dan tatakerdja Badan Pemeriksa Keoewangan, maka peratoeran-peratoeran jang mengenai ‘Algemeene Rekenkamer’ dahoeloe oentoek sementara waktoe berlakoe terhadap Badan Pemeriksa Keoewangan terseboet.” (Zain Badjeber dan G Seto Harianto [ed], 2012).

Perjalanan sejarah selanjutnya menggariskan perpindahan kedudukan (Magelang-Yogyakarta-Bogor-Jakarta) dan pergantian nama (BPK-Dewan Pengawas Keuangan-BPK) lembaga audit ekstern pemerintah ini. Perjalanan sejarah pula yang menggariskan bahwa peran ideal BPK sebagai lembaga pemeriksa yang mandiri mesti direduksi oleh penguasa. Meski di atas kertas kedudukan BPK sejajar dengan pemerintah, faktanya, sebelum era reformasi, ia berada di bawah kendali pemerintah. Di masa itu, presiden bisa saja melarang BPK untuk melakukan pemeriksaan dan laporan akhir BPK harus disesuaikan dengan kepentingan pemerintah demi mencegah terungkapnya beragam bentuk korupsi yang dilakukan para pejabat negara (Ade Armando, 2012).

Kini, setelah reformasi bergulir dan konstitusi diubah, posisi BPK dalam struktur ketatanegaraan bertambah kuat. Dari yang semula dijamin dalam satu ayat, BPK diatur dalam satu bab tersendiri dengan tiga pasal dan tujuh ayat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak cukup sampai di situ, sejumlah undang-undang pun diterbitkan demi meneguhkan eksistensi BPK, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan dasar hukum sekuat itu, tentu kewenangan BPK jadi meluas. Namun, apakah itu diimbangi dengan kualitas manusia yang memadai? Mengamati tantangan-tantangan yang dihadapi BPK selama ini, mulai dari gangguan integritas pemeriksa hingga kuatnya pengaruh politis di aras atas lembaga ini, reformasi tengah dan terus-menerus dilakukan. Perekrutan dan pengaderan generasi baru dari beragam disiplin keilmuan menjadi agenda utama pembenahan. Dan, pelibatan Marinir barangkali adalah bagian dari upaya untuk membentuk mental calon pegawai BPK yang berintegritas, independen, dan profesional. [12.27, 24082014]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh harian Analisa pada 3 September 2014.

Standar
Catatan Harian, Kemanusiaan

Hari Ini 24 Tahun yang Lalu: Merindukan Kota

Oleh AP Edi Atmaja

BERAPA banyak kota yang dikau kenal? Andaikan sudah cukup banyak, dan halaman ini tak sanggup lagi menampungnya, berapa banyak kota yang sempat dikau tinggali?

Taruhlah daku. Di usia yang daku rasa belum cukup bangkotan ini, kota yang daku kenali dengan baik praktis cuma sebiji. Mengapa bisa begitu? Sebab, sejak daku lahir Ibu memang segera mengenalkan daku dengan kota itu. Mengenalkan dengan cara mengajak untuk hidup di sana, bersama Bapak dan dua adik perempuan yang manis-manis, tinggal dan bertumbuh-kembang selayaknya manusia pada umumnya.

Kota yang daku kenal pada awalnya tampak biasa-biasa saja. Kota yang di waktu tertentu berkumandang panggilan sembahyang dan di waktu lain bergema kidung mauludan ibu-ibu pengajian. Kota yang menyediakan pohon nyiur-melambai buat daku, rumpun bambu bernyamuk yang tunas mudanya kadang dipetik Ibu sebagai penambah lauk, dan kota yang kuyup akan pemandangan persawahan yang luasnya mendekati luas bandara. Kota yang pada mulanya religius, alami, perawan. Mooi, kata orang Belanda.

Pemahamanku akan kota meningkat kala daku meneruskan sekolah ke Sekayu. Kotaku berubah menjadi kota antik nan romantik. Kota kaum urban yang modern segera memikat hatiku dan menantangku untuk terus menelusurinya.

Kota Lama, Semarang/Bayu Mahendra

Kota Lama, Semarang/Bayu Mahendra

Sering daku membayangkan diri kembali ke zaman tatkala Kota Lama memancarkan pesonanya: semacam adegan di novel Atheis. Sering kuhabiskan waktu buat mengukur panjang kota, merasakan denyut nadinya, tenggelam dalam semilir angin musim kemarau dan lambaian pohon di tepi Jalan Pemuda. Dalam kesendirian, daku menikmati kotaku. Betapa modern ia—dan betapa udiknya diriku selama ini.

Ketika pendidikan mempertemukan daku dengan sejumlah manusia-manusia lain-kota, kebanggaanku sebagai warga kota teruji. Daku pun coba berdamai dengan kotaku. Berdamai dengan segala kekurangannya sebagai kota yang, sejak era kemerdekaan, tak pernah dikonsepsikan dengan baik, diarahkan untuk menjadi sebenar-benar kota.

Kotaku adalah kota yang kucintai dengan masygul. Kota yang kekeringan dan kebanjiran di waktu yang bersamaan. Kota yang jalanannya dikotori polusi udara dan suara. Kota yang gersang bukan karena Bumi tak mampu lagi menumbuhkan kehidupan, melainkan karena tetumbuhan ditebang atas nama perut dan kerakusan. Alangkah malang nasib kotaku di tangan para pemimpinku!

Semakin bertambah usiaku, semakin lama daku tinggali kotaku, semakin bertambah pula faset-faset kotaku yang tak kuketahui dan, karena itu, ingin kucari tahu. Perlahan tapi pasti bersemi rasa sayangku terhadap kotaku, dari sisi terburuk maupun terbaiknya. Kotaku telah memberiku kehidupan dan membentuk eksistensi pribadiku. Penggalan-penggalan hidupku tertinggal dalam jisim kotaku, meski belum ada sepenggal bagian pun dari kotaku yang terbentuk berkat kreasiku.

Kini daku telah jauh meninggalkan kotaku, buat sementara atau bahkan mungkin selamanya. Dan entah mengapa daku pun mulai merindukannya. Kuakui, ada fase ketika daku benar-benar membenci dia beserta segala perilaku busuk manusianya. Namun, kota tetaplah kota, elemen yang menyusun jati-diri manusia. Daku tak mampu lagi melupakannya. Kotaku selalu menyertaiku di mana pun daku pergi. Kota lama dan kota baru adalah daku; mereka adalah mata-rantai yang merangkai takdirku.

Atau, barangkali daku hanya merindukan masa lalu dengan bersikap terlampau sayu. Masa lalu yang mengejawantah dalam ingatan akan kota. Masa lalu yang menyadarkanku bahwa masa kini mesti disyukuri dan masa depan memang layak diperjuangkan. Mungkin saja. Ya, mungkin saja. [Medan, 17062014, 22.59]

*) Untuk kawan-kawanku di kota baru yang pertama kali mengingatkanku pada hari ini 24 tahun yang lalu: Muhammad Khibran, Agmalun Hasugian, Judika Lestari Manurung, Mangiring Silalahi, Yan Emersan Merari Sembiring, Hardi Cornelis Gultom, Thariqul Fatha, Adib Fathoni, Ahmad Kholik, Wandhi Wijaya, Andika Surgery, dst. Dirgahayu semua.

Standar
Karangan Tersiar, Prosa, Sastra Kelabu

Aku bin Atang

Oleh AP Edi Atmaja

NAMAKU Aku. Bapakku Atang. Aku bin Atang.

“Ku,” seru teman-temanku, “Kenapa kamu suka jadi benalu?”

Mengapa teman-temanku bisa ngomong begitu, akan kuceritakan padamu.

***

DI suatu Oktober yang kerontang, pembantaian itu terjadi di hari Sabtu. Seratusan orang berarak menuju Tegalirik, desa terbarat di kelurahan ini. Orang-orang itu sebelumnya telah berhasil kuprovokasi. Mereka, beriman baru kemarin sore, percaya saja pada hasutan yang kuembuskan.

Awalnya, kupikir aku mesti menyiapkan dalil-dalil yang lama tak kubuka. Meski oleh banyak orang aku dibilang alim nan saleh, dan mereka percaya petuahku mentah-mentah seperti mereka percaya pada ibunya, terakhir kali buka Kitab Suci seingatku sepuluh tahun yang lalu. Setelah membaca habis Kitab dua kali, aku merasa tak memerlukannya lagi. Hanya di saat-saat tertentu aku jinjing Kitab itu, tapi dengan tetap tidak membukanya, untuk meyakinkan orang-orang bahwa pendapatku memang mengacu padanya.

Not a Foe/IBG Wiraga

Not a Foe/IBG Wiraga

Tapi untuk urusan kali ini aku merasa tak perlu membawa-bawa Kitab. Mereka langsung terbakar begitu aku menyelesaikan orasiku. Aku tak kehilangan apa pun kecuali suaraku yang jadi serak beriak. Namun, itu tak jadi soal. Segelas limun segar segera mereka, orang-orang dungu itu, sodorkan padaku, yang lalu kutandaskan dengan bunyi tak sopan.

Selebihnya, kuasa setanlah yang mengatur. Di depan barisan, aku terus mengompori mereka dengan maki-makian bernada religius. Kalau perlu, aku bawa-bawa nama Tuhan setelah menyerukan nama-nama penghuni kebun binatang. Tapi, entah kenapa, tak ada yang protes padaku karena nama Tuhan disandingkan dengan penghuni kebun binatang.

Kami menemukannya tengah bersantai di beranda. Hidup sebagai wiraswasta membuatnya libur sepanjang minggu. Ia tampak hidup amat sejahtera. Mobilnya lima, rumahnya gedongan belaka, pembantu-pembantunya makmur semua.

Pria itu dulu pernah hendak kami usir dari kampung. Orang aneh dengan ibu yang tak kalah aneh. Satu-satunya doktor di kampung, bahkan di kecamatan. Di usia semuda itu, kami baca di koran-koran, dialah doktor termuda di negeri ini. Memang tak mengherankan. Otaknya memang encer luar biasa. Sampai-sampai guru-guru pun berdecak kagum padanya. Tatkala pulang dari studinya di Inggris, ternyata sifat anehnya tak jua menghilang. Balik kampung, ia bahkan berani mengajarkan agama baru kepada para tetangga. Agama baru itu mengajarkan bahwa manusia pada dasarnya makhluk mandiri, yang tak butuh apa pun dan siapa pun, selain upayanya sendiri. Sinting.

Melihat kami yang datang berbondong-bondong, ia bangkit dari kursinya. Raut itu, raut keramahan yang aku benci, kini ditingkahi sedikit rona keheranan. Sebelum kata terucap dari mulutnya, batu seukuran kepalan tangan meluncur ke kepalanya. Darah berceceran. Sebelum ia sanggup memahami apa yang terjadi, seseorang berteriak dari belakang, “Kafir! Tumpas dia sebelum menyesatkan seluruh warga!” Suara itu seolah memiliki kekuatan magis yang mampu menerbangkan batu-batu ke pria itu saja. Tak ayal, ia, tak lagi berbentuk manusia, jadi bulan-bulanan kami semua.

Beberapa orang merangsek ke dalam rumah dan menemukan perempuan-perempuan yang menjerit. Melihat mereka, aku jadi bernafsu. Kuperkosa mereka satu per satu, dan yang lain mengantre di belakang. Setelah kebagian semua, kami bereskan perempuan-perempuan itu, mengirimnya ke neraka. Kemudian kami menyalakan api dan membakar rumah itu dan semua kekayaan yang selalu bikin aku iri hati. Semua orang berjingkrak bersuka ria. Setan-setan menari bersama. Aku tak perlu lagi membawa-bawa nama Tuhan dalam urusan ini. Karena ternyata dukungan setan melebihi apa yang aku inginkan.

Mengapa nasib wiraswasta itu begitu pilu, akan kuceritakan padamu.

***

MALAM itu, setiap orang yang merasa dirinya laki-laki mesti keluar dari rumah masing-masing. Lusa peringatan tujuhbelasan, dan jalanan kampung belum sedikit pun dipermak. Entah sejak kapan, atau kenapa, jalanan kampung harus dipermak untuk menyambut hari kemerdekaan. Apakah seremoni selalu berarti kesemarakan?

Aku sebenarnya tidak tertarik acara semacam ini. Selain biasanya sangat membosankan, aku merasa lebih baik mengerjakan sesuatu yang lebih berarti di rumah. Aku tipikal orang yang tak bisa berbasa-basi di depan banyak orang, mengobrolkan sesuatu yang tak jelas juntrungannya. Ya, aku merasa, acara ini lebih banyak ngomongnya ketimbang kerjanya. Gotong royong macam mana yang kau harapkan ketika segelintir orang berpeluh-peluh saking capainya bekerja sementara yang lain berleha-leha dengan kuas yang tak pernah sekali pun diusap-usapkan?

Dan inilah aku. Terpaksa keluar dari rumah supaya eksistensiku sebagai lelaki diakui.

Dengan kuas di tangan kanan dan sapu lidi di tangan kiri, aku menuju Paidi yang tengah mengaduk kapur di ember. “Kamu bawa ini, Man, dan laburlah jalan yang sebelah sana,” katanya sembari menyerahkan ember bagianku. Aku menuju jalan yang belum terjamah orang. Aku sapu pinggirannya dari debu agar kapur yang kukuaskan melekat dengan sempurna.

Jam sebelas pekerjaan sepakat diakhiri. Sepakat karena tiada lagi orang berkuas atau bersapu lidi yang terlihat bekerja. Orang-orang berkumpul di depan pos untuk menikmati makanan ringan. Awalnya ketawa-ketiwi melulu. Obrolan biasa yang mempercakapkan liga Inggris, keadaan sawah yang terus-menerus paceklik, atau pengalaman-pengalaman lucu di pabrik. Aku hanya mendengarkan saja lantaran aku benar-benar buta sepakbola, tak paham seluk-beluk pertanian, dan tidak pernah bekerja di pabrik.

Semakin malam, suasana mendadak jadi mencekam. Entah apa masalahnya, Pak Dar mengumpat kasar kepada Pak Cung yang duduk di dekatnya. Pak Cung yang tidak terima lantas berdiri seraya balas mengumpat tak kurang kasarnya. Pak Dar pun berdiri. Kami semua berdiri melihat urat mereka sama-sama menegang. Sebelum salah seorang mendaratkan bogem mentahnya, kami dengan sigap memisahkan mereka. Mereka masih terus mengumpat setelah diajak pulang ke rumah masing-masing.

Tongkrongan belum bubar sehabis insiden itu. Telah lama tertanam di otakku, jangan pernah meminta diri sebelum ada yang mengundurkan diri. Aku bertahan dengan pikiran itu, takut diolok-olok sebagai anak rumahan kendati jam dinding sudah menunjuk pukul satu dinihari. Ketika Pak San agaknya hendak pulang, kulihat inilah kesempatanku untuk menyudahi kumpul-kumpul tak bermutu ini.

Baru dua langkah mengayun, seseorang meneriakiku, “Mau ke mana, Man?” Aku menoleh, ternyata ada orang yang paham gelagatku. Dia Aku, si pembual. Orang yang doyan ngomong meski tak pernah mengerti apa yang ia omongkan. Aku tak menyahut. Buat apa, pikirku.

“Mau kelon sama ibumu, Man?” Dia berseru keras sekali. Semua orang ketawa terbahak-bahak. Dadaku bergolak, tapi aku masih punya otak.

“Lihat anak kuliahan zaman sekarang. Tak doyan begadang. Tongkrongannya di rumah melulu,” tambahnya bikin kupingku panas. Ketawa mereka semakin kencang setelah menemukan bahan obrolan baru. Sejauh yang kukira, orang-orang itu tak pernah bermasalah denganku. Sikap mereka selalu sopan meski bagiku sangat membosankan.

Di saat tertentu, aku memahami sikap mereka yang menyunggingkan senyum sinis ketika bercakap denganku. Aku berusaha, selalu berusaha, supaya kalimat yang keluar dari mulutku terdengar berlogat sama seperti mereka. Tapi rupanya buat mereka aku terlalu sok kota, karena kurang bisa berbahasa dengan memakai langgam kampung. Mereka pun, sangkaku, semakin tak suka padaku lantaran hobiku yang suka mengurung diri di rumah, enggan bercakap-cakap dengan tetangga. Tapi, apa yang salah dengan itu? Bukankah aku tak pernah mengganggu mereka?

Aku berjalan tersaruk-saruk sambil masygul: semua orang serasa memusuhiku. Sejak saat itu, aku merasa diriku sebatang kara saja di dunia ini. Tak punya siapa-siapa yang bisa kupercaya dan mau percaya padaku, selain diriku dan ibuku sendiri.

Mengapa aku bisa menyimpulkan seperti itu, ada baiknya kuceritakan padamu.

***

TIBA-TIBA anakku datang dengan menangis sesenggukan. Sungguh tak biasa. Musim ujian seperti sekarang selalu jadi saat yang asyik baginya. Tak pernah ia merasa kesulitan mengerjakan soal-soal itu.

Tapi inilah yang terjadi: putra semata wayangku mengiba padaku dengan bercucuran airmata. Kutanya ada apa dia malah menjawab, “Bu, aku tak mau sekolah lagi.”

Bagai mendengar petir di siang bolong, aku mencoba tenang. Ada apa, tanyaku lagi. Dan dia pun bercerita. Di sekolah, katanya, Pak Guru memintanya jadi pembohong. “Man, kamu kan pintar. Kalau mau balas jasa gurumu, gunakan kepintaranmu untuk membantu teman-teman lulus ujian,” kata Pak Guru seperti ditirukan anakku.

Pada saat ujian, Pak Guru telah menyiapkan distribusi jawaban. Kertas jawaban anakku ditunjukkan kepada teman yang duduk di belakangnya, yang lantas menyalin dan memperbanyak jawaban itu di kertas buram. Kertas inilah yang kemudian diedarkan ke semua kelas. Buat murid kelas sebelah, salinan lembar jawaban diserahkan di toilet atau ditaruh di pot bunga.[1] Aku benar-benar kaget mendengar ceritanya.

Esoknya, aku mendatangi sekolah dan mengadukan perkara anakku. Di luar dugaan, Kepala Sekolah malah membentak dan mengataiku egois. Aku lari ke Komite Sekolah dan perlakuan serupa yang aku terima. Aku pergi ke Dinas Pendidikan tapi mereka juga melakukan hal yang sama. “Kalau mau maju sendirian, anda tidak cocok tinggal di sini. Negara ini bukan tempat orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri,” kata Kepala Dinas Pendidikan Aku bin Atang yang bekas penatar P-4 itu dengan sinis.

Sesampainya di rumah, aku mendapati rumahku telah porak-poranda. Beberapa tetangga dekat menjelaskan, serombongan orangtua muridlah pelakunya. Aku mencari anakku dan menemukannya sedang meringkuk di bawah pohon mangga. “Bu,” katanya, “semua orang tak suka melihat orang-orang jujur seperti kita hidup bahagia.”

Mengapa anakku bisa sampai bilang begitu, terpaksa kuceritakan padamu.

***

ENAM tahun berlalu sejak pembantaian itu. Enam tahun sudah aku melakoni profesi baru sebagai peminta-minta. Adakah yang salah dengan meminta-minta? Bukankah negara ini negara gotong royong yang harus menolong siapa pun yang pantas ditolong? Dan peminta-minta sepertiku bukankah sudah selayaknya ditolong oleh siapa saja yang merasa dirinya penolong?

Namun aku tak mengerti tabiat masyarakat akhir-akhir ini. Semakin hari, semakin banyak orang menutup pintunya dari peminta-minta sepertiku. Sejumlah daerah melarang keras warganya memberi sesuatu kepada peminta-minta. Gerbang besi dibangun tinggi-tinggi demi menghalau kedatanganku. Orang-orang menganggapku benalu. Anak-anakku pun malu memiliki orangtua sepertiku. Hidupku tambah sepi, tambah hampa. Malam apa lagi.[2]

Demikian laporan ini kutulis. Semoga berguna buat siapa pun yang membaca. Namaku Aku. Bapakku Atang. Aku bin Atang.

Pleburan, 25062012, 11.31

Mangkang, 01012014, 09.13

Catatan:

[*] Untuk Chairil.

[1] Narasi diperoleh dari pemberitaan Majalah Tempo Edisi 20-26 Juni 2011.

[2] Sajak “Sendiri”, Chairil Anwar.

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh LenteraTimur.com pada 13 Juni 2014.

Standar
Puisi, Sastra Kelabu

Tentang Sepeda

Oleh AP Edi Atmaja

–untuk F

Melintasi jalanan ini tiba-tiba aku ingat padamu
Kukayuh sepeda dan kurasakan suasana yang sama
Saat kita ke mana-mana berdua

Waktu berlalu kala kita sama termangu
Aku di sini, kau di sana
Duduk di bangku dan berdebat
Tentang sesuatu yang setan pun takkan pernah tahu

Jika kau rindu padaku ingatlah jalanan itu
Ingatlah semburat senja
Lambaian mahoni
Rasakan embusan angin
Kilatan cahaya bulan purnama

Kukayuh sepeda dan kutahu kau bersamaku selalu
Menceritakan sukamu
Meratapi dukamu
Menghentikan waktu sampai segalanya berlalu bagai debu

Kautahu selamanya aku, aku
Kutahu selamanya kau, kau
Dan sepeda kita masih sepeda yang itu-itu juga
Tapi kita tak resah, pantang menyerah

Medan, 01052014

Tentang Sepeda

Standar
Karangan Tersiar, Kuliah Hukum, Ulasan

Menyingkap Sejarah Nusantara lewat Tempayan

Oleh AP Edi Atmaja

Sultan, Pahlawan dan Hakim: Lima Teks Indonesia LamaJudul: Sultan, Pahlawan dan Hakim: Lima Teks Indonesia Lama

Penulis: Henri Chambert-Loir

Penerjemah: Arif Bagus Prasetyo, Ida Sundari Husen, Talha Bachmid

Penerbit: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta

Tahun: Cetakan I, Desember 2011

Tebal: 180 halaman

ISBN: 978-979-91-0407-6

MENELUSURI sejarah Indonesia di masa lampau tak cukup hanya dengan mengandalkan sumber data “formal”. Karya sastra dan aksara-aksara yang sengaja dicetak di barang pecah-belah, misalnya, memiliki nilai historis seampuh relief, artefak, atau prasasti. Teks-teks lama yang kebanyakan berbahasa Melayu itu—lingua franca di masanya—pantas dijadikan sumber data sahih guna menyingkap kebenaran masa silam.

Hikayat Raja Pasai, Sulalat al-Salatin, Hikayat Aceh, Hikayat Banjar, Ceritera Asal Bangsa Jin dan Segala Dewa-dewa, dan Salasilah Kutai adalah beberapa contoh bagus karya sastra yang memiliki fakta sejarah—kendati fakta sejarah di dalamnya bisa saja tunduk pada kaidah sastra.

Karya sastra memang mengandung banyak mitos yang lumrah demi menampilkan sisi estetisnya. Terkadang, karya sastra yang tersaji sangat sukar diterima nalar lantaran kekentalan mitosnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelian sejarawan untuk menyingkap fakta sejarah yang terkandung di dalam karya sastra.

Buku berjudul Sultan, Pahlawan dan Hakim: Lima Teks Indonesia Lama ini merupakan ikhtiar seorang sejarawan yang keranjingan teks-teks lama. Diterbitkan atas prakarsa sastrawan Sunda, Ajip Rosidi, buku ini berisi kumpulan artikel Henri Chambert-Loir yang sebelumnya pernah terbit di beberapa tempat. Terjemahan Indonesia dikerjakan oleh Arif Bagus Prasetyo, Ida Sundari Husen, dan Talha Bachmid.

Pujangga Baru

Pembeberan fakta sejarah Nusantara dimulai dengan telaah kritis atas Hikayat Hang Tuah, epos Melayu yang ditulis sekira abad ke-17 di Semenanjung Melayu. Epos itu, menurut Henri, bersifat semi-sejarah atau legenda: tokoh Hang Tuah pernah hidup dalam kenyataan sebenarnya. Teks itu bisa memberi kita gambaran yang sangat hidup mengenai kehidupan politik dan sosial, bahkan aspek keseharian, di Kerajaan Malaka pada abad ke-15 (hal. 23).

Hang Tuah, hulubalang utama Sultan Malaka, dikisahkan dalam hikayat itu sebagai perantara hubungan diplomatik antara Kerajaan Malaka dan kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Peran Hang Tuah amat penting untuk menegakkan kedaulatan kerajaan di tengah kerajaan sekutu seperti Bukit Seguntang, Palembang, Bentan, Lingga, Minangkabau, dan Singapura; kerajaan bawahan seperti Indrapura dan Terengganu; kerajaan sahabat seperti Brunei, Aceh, dan Patani; dan kerajaan musuh seperti Majapahit.

Membaca hikayat itu akan diperoleh kenyataan bahwa hubungan diplomatik di masa lampau dijalin berdasarkan ikatan perkawinan. Sultan Malaka adalah raja yang banyak mengajukan lamaran kepada putri-putri kerajaan di sekitarnya. Penolakan atas lamaran berarti sikap hendak memutus simpul diplomatik kedua kerajaan. Dan, adalah tugas Hang Tuah untuk memerangi kerajaan-kerajaan yang berlaku demikian dengan kesaktiannya.

Teks lama kedua yang ditelisik dalam kumpulan ini merupakan teks pertama dari sebuah dokumen yang disalin oleh HN van der Tuuk selama tahun 1852-1857. Oleh E. Wieringa, teks sepanjang 15 halaman itu lantas diberi judul Syair Sejarah Sultan Fansuri. Lewat teks yang diperoleh di Barus, Sumatra Utara, itu, kita bisa belajar soal genre puisi saat itu. Sebagai puisi, ia menunjukkan kekacauan prosodi serta tak diindahkannya harmoni dan estetika. Bukan cuma rima yang sering tampak kacau, sejumlah pengulangan pun terasa salah (hal. 58).

Di sisi lain, ada cacat struktur dalam susunan syair. Syair terdiri atas 501 baris, jadi mestinya berupa 125 bait plus 1 baris. Tapi ternyata hanya terdapat 62 bait, ditambah 8 bait yang tiga larik, 89 bait yang dua larik, serta 51 larik tunggal (hal. 59). Syair Sejarah Sultan Fansuri seolah hendak menegaskan, pembaharuan puisi (dan kemunculan ‘puisi bebas’) di Nusantara telah dimulai jauh sebelum kemunculan Pujangga Baru dengan Chairil Anwar sebagai pentolannya (lihat Bakdi Soemanto, 2006: 47).

Profan

Sementara dua teks sebelumnya membincang sastra lama, teks ketiga yang ditelaah Henri Chambert-Loir berupa surat dakwaan dari Pontianak berangka tahun 1872-1882. Dokumen hukum itu ditulis di atas kertas bikinan negara-negara Eropa, terutama Inggris. Ini membuktikan kebenaran pernyataan Russel Jones bahwa kertas dipakai di Indonesia selang beberapa tahun sesudah diproduksi di Eropa (hal. 95).

Naskah Pontianak mulai dicatat di era pemerintahan sultan kelima Kesultanan Pontianak, Syarif Yusuf bin Sultan Syarif Hamid, yang bertakhta tahun 1872-1895. Sebagian besar dakwaan ditujukan kepada Sultan sendiri, sebagian lainnya dialamatkan kepada Mahkamah (Raad) Agama dan pejabat kesultanan. Dakwaan yang diajukan beragam, misalnya seorang Tionghoa bernama Te Cing menggugat lantaran kebunnya diserobot orang tatkala ditinggal ke luar negeri. Ada pula gugatan dari seorang perempuan yang menuntut nafkah kepada suaminya.

Henri menilai, Naskah Pontianak merupakan sumbangan berharga terhadap tujuan pembangunan hukum di Indonesia, terutama lembaga hukumnya. Dia mengutip pendapat Daniel S Lev (1972), yang mengatakan bahwa sejarah lembaga hukum adalah sejarah ketetapan dan struktur hukum, yang harus dipahami dalam praktiknya yang nyata serta latarbelakang politik, sosial, dan ekonominya.

Memang sangat menarik mengkaji dokumen hukum itu. Disebutkan, 32 dakwaan (38% dari jumlah keseluruhan surat dakwaan) diajukan oleh perempuan. Hal itu jelas menunjukkan kemajuan di masanya—dan barangkali di masa sekarang juga.

Teks keempat berupa teks Melayu berangka tahun 1893 yang berbicara ihwal tempayan. Teks itu mendeskripsikan soal tempayan dari Kalimantan serta peredarannya ke penjuru dunia. Ia ditemukan di sepanjang rute-rute maritim terpenting. Di Kalimantan masa lalu, tempayan dianggap sebagai simbol kekayaan dan martabat keluarga. Tempayan menempati peran sangat fungsional, yang terkait dengan adat minum-minum dan ritus-ritus tertentu, seperti pemakaman (hal. 112).

Status istimewa tempayan Kalimantan itu menyebabkan ia terus diimpor dari Cina pada abad ke-13 dan ke-14, hingga datanglah tukang gerabah dari Cina pada akhir abad ke-19 dan menetap di Singkawang. Mulai saat itu, tempayan menjadi produk Nusantara dan bersaing dengan tempayan lain dari Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Cina.

Teks terakhir mengurai hiasan sajak Melayu di piring-piring bikinan perusahaan keramik Inggris yang beredar di Nusantara sekira tahun 1822-1840. Piring-piring Inggris itu berhias teks yang bersifat profan: memuat pepatah penuh hikmah atau syair cinta yang cenderung “mesum”.

Henri Chambert-Loir dengan jeli dan telaten menyingkap sejarah Nusantara dengan “cuma” berbekal lima teks lama tak biasa. Penguasaannya atas pelbagai macam ilmu—seperti etnologi dan filologi—membuat kajiannya memiliki bobot kesejarahan nan kuat. [19022012, 14.55]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh Okezone.com pada 13 Februari 2014.

Standar
Karangan Tersiar, Kuliah Hukum, Ulasan

Pertautan antara Hukum dan Sistem Politik

Oleh AP Edi Atmaja

Pertautan antara Hukum dan Sistem PolitikJudul: Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum

Penulis: Arief Hidayat

Penerbit: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Tahun: Cetakan I, Juli 2006

Tebal: x + 300 halaman

ISBN: 979-704-416-5

BUKU ini cukup langka meski cetakannya terhitung baru. Seorang dosen mengatakan kepada saya, bahkan di perpustakaan kampus yang menerbitkannya pun, buku ini sukar dijumpai. Tapi anehnya, tatkala sang dosen berkunjung ke Universitas Leiden, Belanda, untuk keperluan riset pustaka, ia dapat menemukannya dengan mudah. Buku setebal 300 halaman ini tersusun rapi beberapa jilid di perpustakaan bekas kampus Sutan Sjahrir, bapak bangsa kita, itu.

Buat memperolehnya, lantas mengulasnya untuk Anda, saya mesti meminjam buku ini dari Airlangga Suryanagara, putra sang penulis. Saya cuma mau bilang, betapa penting buku ini supaya dicetak ulang dan didistribusikan ke khalayak luas. Perpustakaan mana pun mesti mengoleksinya. Jangan sampai buah pemikiran anak negeri malah hanya ada di luar negeri.

Seberapa pentingkah sumbangan buku bertajuk “Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum” ini bagi khazanah pemikiran kita? Dengan melontarkan pertanyaan semacam itu kita akan membedah buku ini secara ringkas.

“Kebenaran” G30S

Sebelum beranjak menjelas-jabarkan kandungan bukunya, Arief Hidayat (kini bergelar profesor), sang penulis, mengajukan sebuah pertanyaan-hipotesis: adakah pertautan antara sistem politik dan perubahan penafsiran hukum suatu negara? Tatkala sebuah negara bersistem politik otoritarian, misalnya, apakah lantas hukum yang berlaku juga bernuansa otoriter? Begitu pun sebaliknya: adakah negara dengan sistem politik demokrasi sistem hukumnya pasti demokratis? Penafsiran hukum mengenai kebebasan berserikat jadi fokus kajian buku ini.

Mantan dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang kini menjadi hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ini, demi menemukan jawaban dari pertanyaan-hipotesisnya, bertolak dari asumsi bahwa hukum di suatu negara pastilah dipengaruhi oleh anasir lain di luar hukum, seperti politik, ekonomi, budaya, bahasa, dan seterusnya (h. 49-50). Tiada hukum yang betul-betul steril dan murni sebagaimana dikatakan Hans Kelsen. Yang ada justru bahwa hukum itu produk politik sehingga—demikian Satjipto Rahardjo pernah menulis—hukum selalu cacat setelah dilahirkan.

Buku yang aslinya merupakan disertasi Arief Hidayat untuk memperoleh gelar doktor dalam ilmu hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro ini menelusuri perkembangan sistem politik Indonesia dalam empat periode pemerintahan. Pertama, Demokrasi Presidensial dan Demokrasi Parlementer (1945-1949). Kedua, Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Ketiga, Demokrasi Pancasila (Orde Baru) (1966-1998). Keempat, Demokrasi Reformasi (1998-sekarang).

Teks-teks sejarah langka dikerahkan untuk meraba corak politik masing-masing periode. Misalnya saja buku AG Pringgodigdo terbitan Yayasan Fonds Universitas Negeri Gadjah Mada (tanpa tahun), buah tangan Muhammad Yamin (1959), karya Widjojo Nitisastro (1965), karangan Soepomo (1965), Buku Induk Hasil Seminar TNI AD Ke-2 (1966), dan lain-lain. Terang saja Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum ini bukan semata-mata karya keilmuan hukum, melainkan bisa pula dianggap sebagai dokumen sejarah.

Namun, sebagai dokumen sejarah, buku ini cenderung tak kritis pada historiografi Indonesia arus-utama (mainstream). Satu contoh, antara lain, sikap buku ini pada Partai Komunis Indonesia (PKI) sama belaka dengan buku-buku sejarah pada umumnya yang terbit sebelum era reformasi. Buku ini masih menganggap bahwa PKI-lah pihak yang bertanggung jawab dalam Gerakan 30 September 1965 (G30S/Gestapu). Padahal, kini telah hadir amat sangat banyak buku, saksi hidup, dan ilmuwan yang berupaya menampik pemutarbalikan fakta sejarah oleh penguasa Orde Baru itu.

Anda mungkin akan sukar percaya bahwa dalam buku yang sangat terpelajar ini tertulis kalimat berikut (h. 99): “Persaingan antara PKI dengan Angkatan Darat [...] akhirnya meletus dalam usaha kudeta yang dilakukan PKI pada tanggal 30 September 1965, yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Pemberontakan Gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).”

Penyebutan G30S yang selalu diasosiasikan dengan PKI tampak pula di sejumlah halaman. Dan, banyak lagi data kontroversial lain yang di buku ini masih dianggap sebagai “kebenaran”. Misalnya, Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) dan titik awal berdirinya Orde Baru (h. 99-107)—kendati cara berpolitik dan berhukum rezim ini tak lepas dari kritik penulis (h. 115-144).

Pasang-surut

Membaca buku akademik namun ditulis dengan bahasa yang renyah nan mengalir ini, kita diajak menyelami perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia. Betapa bernegara itu sesungguhnya tidak mudah. Dan demokrasi adalah sistem politik yang paling tepat bagi kita, sebagaimana pilihan para pendiri bangsa (h. 231). Namun dengan catatan: model demokrasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi mestinya selalu kita cari terus-menerus. Pengalaman empat periode pemerintahan menunjukkan bahwa sistem demokrasi senantiasa mengejawantah dalam dua kutub yang saling bersitegang: bertendensi pada otoriterisme ataukah liberalisme pada akhirnya.

Dari empat periode sistem politik itu, menurut Arief Hidayat, penafsiran hukum terhadap kebebasan berserikat mengalami pasang-surut (h. 267). Ada masa ketika kebebasan berserikat bekerja secara optimal (Demokrasi Presidensial, Parlementer, dan Reformasi). Ada pula masa ketika negara, dengan bersaranakan hukum, merepresi kebebasan berserikat (Demokrasi Terpimpin dan Pancasila). Pada sistem politik yang otoritarian, Pasal 28 UUD 1945—yang mengatur kebebasan berserikat—ditafsirkan secara restriktif-limitatif. Sementara pada sistem politik yang demokratis, Pasal 28 UUD 1945 ditafsirkan secara ekstensif-terbuka (h. 266).

Meskipun sedari awal tak diniatkan menjadi sebuah buku dengan struktur layaknya buku bacaan populer tapi disertasi—karya ilmiah dengan derajat formalitas tertentu sehingga adakalanya kurang bisa dicerna oleh pembaca non-akademik, Kebebasan Berserikat di Indonesia: Suatu Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik terhadap Penafsiran Hukum buat saya telah bertranslasi dengan cukup berhasil. Barangkali karena promotor penulis adalah sastrawan hukum sekaliber Satjipto Rahardjo, yang masyhur dengan langgam tulisannya yang renyah dan gampang dibaca siapa saja. [06082013, 23.20]

*) Tulisan ini pertama kali disiarkan oleh majalah Konstitusi edisi Desember 2013 terbitan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Standar